Mahasiswa Bergerak Membela Keresahan Masyarakat, Ada Apa ?

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menggelar aksi demonstrasi dalam rangka membela keresahan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari pimpinan dan orang - orang yang memiliki kekuasaan tetapi tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan dan pada akhirnya berimbas kepada masyarakat lemah. 

Sekitar 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan demonstrasi di Gedung DPR / MPR, hal ini diumumkan terlebih dahulu oleh BEM SI melalui media sosial Instagram untuk titik kumpulnya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi masa yang dilaksanakan pada Senin, 11 April 2022, pukul 10.00-menang. 

Pada aksi ini demonstrasi untuk membela masyarakat, Mahasiswa di bantu oleh petugas keamanan untuk membuat rekayasa lalu lintas dikawasan Istana Negara agar tidak terjadi bentrokan antara pengendara dan Mahasiswa. 

Beberapa Tuntutan pada demonstrasi Mahasiwa yang dilakukan ada Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi, Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif, Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis, Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki, Wujudkan reforma agraria sejati, dan Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. 

Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, maksud dari tuntutan ini adalah mahasiswa ingin para penjahat konstitusi yang menyamar sebagai yang 'katanya' perwakilan rakyat yang pada akhirnya tidak bertanggung jawab mengakibatkan kesusahan bagi masyarakat untuk ditindak lebih tegas dan diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, 

juga tuntutan untuk perpanjangan masa jabatan presiden, karena mahasiswa dan masyarakat merasakan selama penjabatan Presiden Joko Widodo, masyarakat sudah cukup untuk tau bagaimana Pak Jokowi sebagai Presiden, dan masyarakat ingin pemimpin yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Mahasiswa tetap merasa penolakan terhadap wacana penundaan pemilu tetap harus disuarakan. 

Sebab, berkaca pada pengalaman selama ini, mahasiswa khawatir Presiden Jokowi dan DPR tidak memegang janjinya. Apalagi, wacana penundaan pemilu ini justru datang dari orang-orang terdekat Presiden Jokowi sendiri. Isu ini pernah dilontarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Selain itu, isu ini juga dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai politik pendukung Jokowi, yang bisa menggerakkan anggotanya di DPR untuk mengamandemen konstitusi.Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifili Hasan hingga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) pernah bicara soal wacana perpanjangan jabatan presiden ini. 

Tuntutan selanjutnya Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi, tuntutan ini sudah sangat penting karena mereka sang penguasa tidak merasakan apa yang di derita oleh masyarakat, apalagi pada masa pandemi seperti ini yang sulit untuk melakukan hal yang menguntungkan. 

Ketimpangan terjadi karena pertumbuhan ekonomi cenderung hanya menjadikan sekelompok orang atau institusi yang tumbuh besar, sementara sebagian besar lainnya tidak dapat menikmatinya, masyarakat tidak dapat menghidupi keluarganya jika semua harga bahan pokok untuk hidup sehari - hari  naik semua, dan tidak adanya pemasukan. Pemasukan tidak ada tetapi pengeluaran yang sangat banyak, keluhan seperti ini yang dilontarkan oleh masyarakat. 

Masyarakat sangat kesulitan dan menderita karena hal itu, untuk itu Mahasiswa melakukan tuntutan melalui demostrasi, yang berharap mendapatkan tanggapan dari sang perwakilan rakyat. Pemerintah sebenarnya telah mempunyai banyak program untuk mengurangi kesenjangan ini. 

Bentuknya antara lain bantuan tunai maupun non tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi finansial, dana bantuan desa, termasuk pembangunan infrastruktur untuk membangun konektivitas yang mempermudah arus distribusi hasil produksi.

Akan tetapi hal ini tidak berjalan dengan dalam proses untuk di berikan kepada masyarakat ada saja kendala seperti pengurangan sembako atau uang yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah diberi dari awal Kementerian keuangan berikan, hal ini adanya korupsi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.