Hukum Pidana Islam dan Proses Legislasi Islam di Indonesia

Cara melakukannya

Berdasarkan cara melakukannya terbagi dua yaitu, jarimah ijabyyah merupakan jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan, jarmah salabiyyah merupakan jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. 

Objek 

Berdasarkan objeknya terbagi dua yaitu, jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.

Tabiat

Berdasarkan terbagi dua yaitu jarimah biasa dan jarimah politik.

Proses legislasi hukum islam di Indonesia

Proses legislasi hukum islam bukan berarti mulus begitu saja. Terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi dalam proses legislasi. Contoh pengaruh penjajahan dan pemikiran liberal yang dapat memyebabkan permasalahan di kalangan cindekiawan dan ulama tentang konsep-konsep hukum islam (Jazuni, 2005). Menurut Amirullah, (2013). Keberhasilan proses legislasi hukum islam dapat di sesuaikan denga undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang pengandilan Agama, Undang-undang tentang Ibadah Haji, zakat. Komplikasi hukum islam, dan wakaf. Selain itu, kendala perdebatan termasuk kendala yang serius dalam hal penetapannya. Tetapi, hukum negara masih membantu untuk masalah ke-perdata-an. Sedangkan hukum pidana termasuk konsep hukum Belanda yaitu KHUP (Jazuni, 2005) .

Undang-undang otonomi khusus yang berlaku di aceh dapat membantu untuk menjadi langkah awal untuk mempraktek-kan damn mecerminkan konsep hukum negaradapat membantu hukum islam ke keperdataan dan juga pidana (Yusdani, 2006). Kewenangan dan otonom luas dalam hukum islam pasca di sahkan undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11/2006. Penerapan hukum islam di Aceh yang sesuai dengan Syariat Islam masih menunujakn gejala Anomali. Pemerintahan daerah mengatur wilayah ibadah, ahwal syakhsiyah, dan muamalah. Selain itu peraturan daerah memperluas pengurusannya ke bidang hukum jinayah.