Di zaman yang serba digital, menciptakan inovasi dalam pelayanan publik jadi sebuah keharusan bagi pemerintah baik di tingkat pusat hingga di daerah.
Itu bukan hanya parameter sebuah kota/kabupaten layak disebut smart city. Tapi juga bentuk komitmen pemerintah untuk melayani dan membahagiakan warganya.
Semisal, sudah bukan zamannya menunggu antrean panjang atau 'di ping-pong' ke sana kemari ketika mengurus berkas administrasi kependudukan semisal KTP, Akta Kelahiran, maupun Akta Kematian. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ketika masyarakat diimbau untuk menjauhi kerumunan.
Tapi, menghasilkan inovasi pelayanan publik jangan hanya dianggap 'gugur kewajiban'. Jangan ketika sudah dikenalkan ke masyarakat dan diberitakan media, lantas dirasa selesai.
Sehingga, dalam hitungan bulan, nasib inovasi layanan publik itu malah tidak jelas.
Hanya besar di pemberitaan media tetapi yang terjadi di lapangan malah sangat berbeda. Masyarakat tidak bisa mendapatkan kemanfaatan seperti di pemberitaan media.
Karenanya, demi menghindari inovasi layanan publik yang "layu sebelum berkembang", penting bagi pembuat kebijakan inovasi itu untuk rutin melakukan evaluasi. Caranya dengan sering mendengar masukan dan keluhan dari masyarakat selaku pengguna.
Forum Konsultasi Publik dan Plavon Dukcapil Sidoarjo
Nah, dalam rangka itu, pada tengah pekan kemarin, saya diajak bergabung dalam forum konsultasi publik yang digelar Pemkab Sidoarjo bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.
Tema yang diangkat, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Plavon Dukcapil dan Gapura Delta. Acaranya digelar secara virtual zoom meeting.
Hadir sebagai narasumber, Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof.Dr. Diah. Natalisa, MBA. Ada sambutan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor SIP, dan paparan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, Drs. Reddy Kusuma, MA.
Sejumlah elemen masyarakat juga ikut dilibatkan dalam forum ini. Seperti jurnalis, influencer, hingga pemerintah desa.
Singat kata, lewat acara forum konsultasi publik ini, Pemkab Sidoarjo ingin mendengar aspirasi dari masyarakat. Baik berupa saran, masukan, dan evaluasi perihal inovasi Plavon Dukcapil yang sudah dimanfaatkan masyarakat dalam empat bulan terakhir.
Sekadar informasi, sejak April 2021 lalu, Dispendukcapil Sidoarjo telah mengenalkan aplikasi Plavon Dukcapil Sidoarjo untuk pelayanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Plavon ini maksudnya pelayanan online dukcapil.
Masyarakat Sidoarjo tinggal mengakses plavon.sidoarjokab.go.id, membuat akun di situs itu, kemudian bisa segera mengunggah berkas persyaratan yang sudah di-scan atau difoto ke situs tersebut.
Pemohon bisa melakukan pencetakan mandiri dokumen kependudukan dengan kertas A4 tebal 80 gram. Bila proses dokumen kecuali e-KTP dan KIA tuntas, file format pdf akan dikirim via aplikasi.
Aplikasi ini melayani pengiriman dokumen adminduk ke rumah pemohon bekerja sama dengan Kantor Pos dan Mantap Kurir, UMKM di bidang jasa pengiriman di Sidoarjo.
Di aplikasi itu, pemohon juga bisa mengajukan permintaan agar dokumen adminduk yang sudah jadi dikirim langsung ke rumah. Meski, ada pengecualian untuk e-KTP maupun KIA. Singkat kata, pengurusan dokumen kependudukan menjadi tidak ribet.
Nah, selama empat bulan itu, sudah ada  45 ribu lebih masyarakat Sidoarjo yang telah memanfaatkan aplikasi ini seperti dilansir dari Jawa Pos. Ada banyak masyarakat selaku pemohon yang merasakan kemudahan lewat inovasi ini.
Mendengar saran dari masyarakat
Namun, inovasi pelayanan publik sehabat apapun, tentu harus terus dipantau progresnya. Dievaluasi apa saja yang masih menjadi kekurangan lantas ditingkatkan demi memberikan kepuasan masyarakat.
Di sinilah fungsi forum konsultasi publik tersebut. Pejabat tidak hanya menyampaikan progress tapi juga menampung saran. Ada forum diskusi yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk bersuara.
Sebagai warga Sidoarjo, saya tentu ikut berbangga dengan adanya inovasi pelayanan publik ini. Ini bukti Pemkab Sidoarjo tidak diam saja seperti anggapan beberapa orang.
Selama ini, banyak orang yang membandingkan Sidoarjo dengan kota tetangganya, Surabaya. Ironisnya, komparasi itu acapkali berujung  munculnya stigma negatif pada Sidoarjo. Boleh jadi stigma itu muncul karena ketidaktahuan mereka perhal apa saja yang telah dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dalam upaya melayani warganya.
Saya lantas menyampaikan dua hal sebagai saran dengan harapan inovasi Plavon Dukcapil yang sudah bagus itu, kemanfaatannya bisa dirasakan oleh lebih banyak warga Sidoarjo.
Pertama perihal pentingnya sosialisasi. Bahwa, dinas terkait harus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar kemanfaatan inovasi layanan publik itu bisa menyentuh semua kalangan.
Semua kanal media harus dioptimalkan untuk sosialiasi. Dari membuat video tutorial pengurusan layanan adminduk via inovasi itu yang lantas di-share ke akun Youtube milik dinas terkait. Lalu membuat infografis di media sosial, hingga mengabarkan informasi itu lewat rilis berita.
Tidak kalah penting, ada pendampingan di tingkat desa. Semisal ada sharing informasi maupun pelatihan perihal cara memanfaatkan inovas layanan publik tersebut bagi warga yang belum melek digital.
Saya yakin, selama empat bulan terakhir, dinas terkait sudah melakukan semua upaya sosisalisasi tersebut. Namun, yang namanya sosialisasi tentu tidak bisa dilakukan momentual saja. Tapi harus dilakukan secara kontinyu. Terus-menerus.
Apalagi, dari paparan pak kepala dinas Dukcapil Sidoarjo, masih ada beberapa desa di Kota Delta yang memerlukan pendekatan ekstra agar masyarakatnya bisa mengenal dan merasakan kemanfaatan inovasi ini.
Selain sosialisasi, evaluasi juga harus dilakukan secara berkala.
Dinas terkait bisa memantau pengaduan dan komentar dari warga di media sosial maupun dari survei kepuasan masyarakat (pemohon) yang menggunakan inovasi ini. Dengan begitu, bisa diketahui apa yang menjadi kepuasan maupun keresahan masyarakat.
Tidak kalah penting untuk membuat data kuantitatif perihal jumlah masyarakat yang memanfaatkan inovasi ini setiap bulannya.
Sehingga, bisa diketahui berapa masyarakat yang sudah 'melek inovasi' ini. Lantas, memastikan bahwa inovasi tersebut bersifat keberlanjutan dan bisa di-upgrade agar lebih 'ramah pemohon'.
Pada akhirnya, fungsi sosialiasi dan evaluasi itu bisa dilakukan secara kontinyu dengan menggelar forum konsultasi publik semacam ini secara periodik.
Harapannya, inovasi pelayanan publik yang tujuannya untuk membahagiakan masyarakat, memang dirasakan oleh semua masyarakat. Salam.
