Ketiga, perlu dibuat standar operasional prosedur (SOP) tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing program reformasi birokrasi terkait untuk dilaksanakan pada masing-masing unit kerja terkait pada Sekretariat Jenderal MPR-RI. Adanya standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dimaksudkan dan diharapkan dapat memberikan kepastian langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja, sesuai dengan pedoman reformasi birokrasi yang ada.
7. Daftar Pustaka (References)
Buku :
Achmad KM, Mansyur. 2011. Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Rangkang Education bekerjasama dengan Pusat Kajian Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial.
Adiwijoyo, Suwarno. 2000. Amandemen UUD 1945. Jakarta: Intermasa dan Pusat Kajian Reformasi (PAKAR).
Albrow, Martin. 2007. Birokrasi. (terjemahan dari Albrow, Martin. 1970. Bureaucracy : Key Consepts in Political Science. London : Pall Mall Press, Ltd.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
Ali Muhidin, Sambas. 2011. Panduan Praktis Memahami Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
Amrullah, M. Amin. 2014. Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Smart Pustaka.
Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Blau, Peter M., Page, Charles H. 1956. Bureaucracy in Modern Society. New York: Random House.
Bungin, Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif. Edisi Kedua, Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Caiden, Gerald E. 1991. Administrative Reform Comes of Age. Berlin: Walter de Gruyer & Co.
Chatab, Nevisond. 2009. Mengawal Pilihan Rancangan Organisasi. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
Denhardt, Janet V. & Denhardt, Robert B. 2007. The New Public Service : Serving, Not Steering (expanded edition). Armonk. New York: M.E. Sharpe Inc.
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokrasi Konteksual : Kembali ke Jalur yang Benar. Cetakan Pertama. Jakarta: Kerjasama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Faisal, Sanapiah. 2010. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Frederickson, H George. 1984. Administrasi Negara Baru (Terjemahan dari Frederickson, H George. 1980. The New Public Administration. USA: The University of Alabama Press) Jakarta: LP3ES.
Gustafsson, L. & Svensson, A. 1999. Public Sector Reform in Sweden. Sweden: Liber Ekonomi.
Halevy, Eva E. 2011. Demokrasi dan Birokrasi : Sebuah Dilema Politik (terjemahan). Jakarta: Total Media.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Harjanto, SL. 2013. Dinamika Birokrasi dan Politik Lokal. Cetakan Pertama. Bekasi: Pusat Studi Pengembangan Jurnalistik.
Harmon, Michael M., and Mayer, Richard. 1986. Organization Theory for Public Administration. Boston: Little Brown & Co.
Hermanto, Nailuredha. 2013. Reformasi Birokrasi dan Birokrasi di Era Reformasi. Padang: Universitas Negeri Padang.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Istianto, Bambang. 2013. Demokratisasi Birokrasi. Edisi 2. Jakarta: Kerjasama STIAMI Jakarta dengan Mitra Wacana Media.
Kasim, A. 1993. Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi. Jakarta: FE-UI.
Kirbiantoro, H.S, dan Rudianto, Dody. 2007. Membangun Jati Diri Bangsa : Refleksi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Jakarta: People Aspiration Center (PEACE).
Komarudin. 2014. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Cetakan Pertama. Bandung: Genesindo.
Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
Munthe, Dame. 1993. Analisis Jabatan Dalam Praktek. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
Mustafa, Delly. 2014. Birokrasi Pemerintahan. Cetakan Kedua, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nawawi Uha, Ismail. 2013. Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Kinerja. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Nugroho Dwidjowijoto, Riant. 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nugroho, Riant. 2013. Change Management Untuk Birokrasi : Strategi Revitalisasi Birokrasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Osborne, David & Plastrik, Peter. 1997. Banishing Bureaucracy : the Five Strategies for Reinventing Government. California: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
Osborne, David & Plastrik, Peter. 2004. Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha (terjemahan). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Osborne, David & Gaebler, Ted. 1996. Mewirausahakan Birokrasi : Mentransformasikan Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik (terjemahan). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Osborne, David & Gaebler, Ted. 1992. Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Penguin Book Ltd.
Pramusinto, Agus, dan Purwanto, Erwan Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Rasidi, Didi. 2011. Arah Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Bidang Organisasi, Blog Bagian Perencanaan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diposkan 14 September 2011 jam 20.26.
Roskin, Michael G. and Robert L. Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones. 2003. Political Science: An Introduction. USA: Prentice Hall.
Saebani, Beni Ahmad, dan Nurjaman, Kadar. 2013. Manajemen Penelitian. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
Said, M. Mas'ud. 2010. Birokrasi di Negara Birokratis : Makna, Masalah, dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia. Malang: UMM Press.
Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.
Shafritz, Jay M, Russel, E.W., and Borick, Christopher P. 2010. Introduction Public Administration. Pearson International Edition.
Shafritz, Jay M, and Hyde, Albert C. 1997. Classics of Public Administration. Cengage Learning US
Simanjuntak, Payaman J. 2011. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sinambela, Poltak Lijan. 2010. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.
Sutarto. 2012. Dasar-Dasar Organisasi. Cetakan Ke-22. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Thoha, Miftah. 2009. Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. 2012. Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah Magister Ilmu Administrasi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Program Pascasarjana.
Tim Redaksi. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Turner, Mark, and Hulme, David. 1997. Government, Administration and Development : Making the State Work. Houndmills, Basingstoke : Macmillan Press Ltd.
Wibowo, Wahyu. 2013. Menulis Artikel Ilmiah Yang Komunikatif. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
Wirawan. 2011. Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yin, Robert K. 2014. Studi Kasus : Desain dan Metode. Cetakan ke-13. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Artikel :
Brown, David Springer. 1979. Bureaucratic Management in the Public Sector : Is Bureaucracy The Only Way?, makalah dalam International Conference on the Future of Public Administration.
Hamidi, Muchlis, dan Khairi, Halilul. 2014. Reformasi Birokrasi : Menuju Peningkatan Pelayanan Publik, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi Reformasi Birokrasi, Edisi 45 Tahun 2014, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
Ismani, HP. 2001. Etika Birokrasi, dalam Jurnal Administrasi Negara, Jakarta, Vol. II, No. 1, September 2001 : 31-41. Download 3 Maret 2008
Muskamal. 2014. Aktualitas Konsep Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia. PKP2A II. Makassar: Lembaga Administrasi Negara.
Mustopadidjaja AR. 2003. Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII di Denpasar. Departemen Kehakiman dan HAM: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Sanusi, Anwar. 2010. Reformasi Birokrasi : Memimpikan Kelembagaan Birokrasi Sesuai Dengan Kebutuhan. Edisi Februari 2010. Jakarta: Tabloid Diplomasi.
Dokumen :
CAF. 2006. CAF 2006 : The Common Assessment Framework (CAF) Improving an Organization Through Self Assessment. Maastricht: European Institute of Public Administration (EIPA) Resource Centre.
CAF. 2013. CAF 2013 : The Common Assessment Framework (CAF) Improving an Organization Through Self Assessment. Maastricht: European Institute of Public Administration (EIPA) Resource Centre.
Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2014, Edisi 45. Reformasi Birokrasi. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara. 2005. Penyusunan Standard Operating Procedures (Prosedur Tetap). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2013. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2013. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2010. Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI dan Keputusan MPR-RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2010. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Birokrasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor 7 Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Elektronik :
Anonim. 2010. Penelitian Kualitatif : Sebuah Langkah Operasional Dalam Penelitian. Trenggalek : Blog Guru Trenggalek.
Arisman. Tanpa Keterangan Tahun. Reformasi Birokrasi dan Reinventing Government : Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Makalah selaku Fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: http://www.academia.edu/8757109/Makalah_Reformasi_Birokrasi
Basri, Seta. 2009. Pengertian Birokrasi dan Jenis-jenis Birokrasi Negara. Jakarta: http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/birokrasi.html.
Nurhadi, Habsul. 2013. Dari Definisi Manajemen Publik Sampai Semangat Kaizen. Jakarta: Kompasiana, diunggah tanggal 21 Juli 2013 jam 13:34:58.
Nurhadi, Habsul, dan kawan-kawan. 2013. Kepemimpinan dan Perubahan. Jakarta: Kompasiana, diunggah tanggal 17 Oktober 2013 jam 13:51:54.
Nurhadi, Habsul. 2013. Kepemimpinan Strategis dan Manajemen Perubahan. Jakarta: Kompasiana, diunggah tanggal 17 Oktober 2013 jam 10:05:55.
Nurhadi, Habsul. 2013. Selintas Layanan Publik Pada BUMN/BUMD : Kasus PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, Serta PDAM Tirta Bhagasasi, dan PDAM Tirta Patriot Bekasi. Jakarta: Kompasiana, diunggah tanggal 21 Juli 2013 jam 13:49:19.
Muvie, Nuna. 2011. Konsep Dasar Penelitian Naturalistik. Jakarta: Nuna Muvie Blogspot.
http://www.cengagebrain.com/content/shafritz42741_1111342741_02.01_chapter01.pdf
http://www.academia.edu/6205065/Makalah_Reformasi_Birokrasi_Indonesia
http://reformindonesia.blogspot.com/2013/02/penilaian-mandiri-pelaksanaan-reformasi.html
http://www.academia.edu/9894916/Makalah_Reformasi_Birokrasi_Pemerintahan_Daerah
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/Artikel%20Christina-RISIKO%20MORAL%20HAZARD%20PMPRB%281%29.pdf
http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/birokrasi.html
http://www.gurutrenggalek.com/2010/01/penelitian-kualitatif-sebuah-langkah.html
http://nunamuvie.blogspot.com/2011/04/konsep-dasar-penelitian-naturalistik.html
http://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/kepemimpinan-dan-perubahan_552cc6de6ea834041b8b457a
http://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/kepemimpinan-strategis-dan-manajemen-perubahan_552fd1e66ea8347c428b45c6
http://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/dari-definisi-manajemen-publik-sampai-semangat-kaizen_551f71bea33311e32bb66ec0
http://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/selintas-layanan-publik-pada-bumn-bumd-kasuspt-pln-persero-pt-telkom-indonesia-tbk-serta-pdam-tirta-bhagasasi-dan-pdam-tirta-patriot-bekasi_551c0998813311387f9de1e0
http://rtr.or.id/download/AUTENTIK%20REFORMASI%20BIROKRASI%20 INDONESIA.pdf
http://www.rmol.co/read/2012/09/16/78200/15-Lembaga-Negara-Belum-Sukses-Reformasi-Birokrasi-
Â
tophabsul@yahoo.com
Â
