DESAS-DESUS itu soal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Pendi Anwar dari Partai Demokrat akan digantikan oleh Budianto, ternyata sudah berlangsung sejak lama. Baik Pendi Anwar maupun Budianto, keduanya dari partai yang sama, Demokrat. DPC partai berlambang "Bintang Mercy" itu, diketuai Cellica Nurrachadiana, Bupati Karawang.
Sekitaran Desember 2021 lalu, isu pergantian ketua DPRD Karawang sudah bergulir.
Hal itu dibenarkan oleh pejabat di lingkungan kantor Sekretaris DPRD Karawang, namun demi keamanan dirinya, sumber yang dapat dipercaya itu tak mau ditulis namanya oleh wartawan.
"Benar Ketua DPRD Pendi Anwar bakal digantikan Budianto, bahkan Bupati Cellica pun sudah setuju. Pak Budianto menjadi ketua DPRD Karawang," tutur sumber di lingkungan kantor Sekretaris DPRD Karawang tersebut.
Ketika ditanyakan soal adanya perjanjian antar Caleg di internal DPC Partai Demokrat Karawang pada Pileg 2019 silam yang menghebohkan itu. Perjanjian rahasia internal partai Demokrat yang berisi kesepakatan jabatan Ketua DPRD Karawang diganti dua kali dalam satu periode alias 2,5 tahun sekali.
"Soal itu sudah banyak orang yang tahu, sebaiknya dibuka saja ke publik surat perjanjian antara pak Pendi dan pak Budi itu, supaya terang benderang. Bocorannya sih pak Budianto akan dilantik menjadi Ketua DPRD Karawang pada bulan Juli tahun ini juga. Sehingga bisa membuat kinerja DPRD Karawang maksimal. Sudah ya..wartawan jangan banyak tanya lagi," ujarnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Uus Hasanudin selaku Sekretaris DPRD Karawang mengatakan, tidak mau ikut campur permasalahan tersebut.
"Saya tidak mau ikut terseret arus konflik perpolitikan, tidak lama lagi saya kan pensiun. Saya bekerja normal saja, menjalankan tugas sebagai Sekretaris DPRD yang wajar-wajar saja," kata Uus. Cari aman.
Sementara itu di tempat yang sama, pengamat sosial politik Heigel mengatakan, saya tidak intervensi urusan internal partai lain.
Menurut Heigel, soal pergantian antar waktu (PAW) adalah hal yang biasa dalam tubuh partai, semua partai politik punya perjanjian tertulis yang tersendiri, biasanya dibuat  antara kader partai dan partai itu sendiri yang diketahui oleh ketua partai. Itu urusan internal mereka sendiri.
"Tapi wabil khusus untuk Demokrat lain ceritanya, Ketua DPRD-nya dari Demokrat, Bupati Karawang-nya pun Ketua Demokrat. Ini soal penting yang harus diketahui oleh umum. Oleh rakyat.
Soal kisruh Ketua DPRD, Bupati Karawang bukan cuma urusan Demokrat semata. Melainkan urusan seluruh rakyat Karawang juga. Semua harus tahu, harus transparan. Mau dibawa kemana rakyat Karawang jika hubungan antara Legislatif dan Eksekutif tidak ada sinkronisasi, memangnya Kabupaten Karawang ini milik pribadi mereka?" tegas Heigel.Â
"Yang memilih kader partai menjadi anggota DPRD, dan menjadi Bupati di Pilkada itu kan rakyat. Mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat. Sebaiknya buka-bukaan saja semua, toh masalah ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah menjadi milik publik. Mereka harus menjelaskan secara rasional kepada publik. Rakyat frustrasi, para pemimpin tak becus mengurus diri sendiri.
Mungkin saja hal ini pula yang membuat kader Demokrat lainnya, yang sekaligus anggota DPRD Karawang Deddy Indrasetiawan. Dia sudah terbuka, terang-terangan berani mendorong pucuk pimpinan DPRD Karawang segera diganti. Alasan Deddy kuat dan rasional. Dengan kata lain, seluruh komponen bangsa ini harus bertanggung jawab terhadap rakyat.
Sekarang ini, posisi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang juga sebagai Ketua Demokrat bingung di tengah kadernya yang terbelah dua kubu, diantara pendukung Pendi dan pendukung Budi bertengkar. Bupati Cellica bagaikan ditodong sebilah belati, harus memilih; Pendi atau Budi?" ujar Heigel. (Bil) Â Â
