Bisa juga begitu keadaaanya. Lemahnya pengawasan partai terhadap kelakukan kadernya terkait masalah ini menjadikan bumerang bagi partai tersebut. Contoh paling mantap  adalah apa yang terjadi dengan PKS dan juga Demokrat. Pemilu sebelumnya tinggi menjulang, tetapi karena kadernya terlilit kasus korupsi habislah citra partai dan juga kepercayaan masyarakat.
Tanggung jawab partai tidak hanya berhenti pada retorika seperti : Kami sudah mengingatkan, kami sudah menghimbau, ketua umum sudah memeperingatkan, dan berbagai kata – kata manis lainnya. Yang seolah – olah himbauan atau pernyataan tersebut sudah dapat menunjukkan bahawa partai tidak bertanggung jawab terhadap kelakukan para kadernya.
Harusnyalah partai secara jantan mengakui bahwa benar kader mereka yang melakukan itu, kemudian mereka harus minta maaf kepada para simpatisan terutama daerah konstituante, dan mereka harus mengakui bahwa pengawasan dan pembinaan kader tidak berjalan dengan baik ditubuh partai tersebut.Â
Itulah seharusnya tanggungjawab moral yang harus dipikul oleh partai politik terkait kadernya yang terkait masalah korupsi. Kalau masalaah bantuan hukum dan pendampingan terhadap kader partai tetnunya seperti yang ditulis diatas kembali ke kebijakan partai tersebut, lebih menguntungkan atau malah merugikan. Biasanya sih dengan sejuta alasan mereka akan melepaskan kader tersebut menghadapai masalahnya sendiri.
Yang terkahir Aaresiasi terhadap kinerja KPK yang terus berjuang membasmi tikus – tikus penggerogot uang negara. Lanjutkan !!
Â
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H