Kader Terkena Jerat Korupsi, di Mana Tanggung Jawab Partai?

Masih segar ingatan di kepala mengenai pernyataan dari mendagri kita terkait pencalonan Gubernur/kepala daerah dari jalur Independen. Inti dari pernyataan beliau pada saat itu  adalah : kalau melalui jalur independen apabila Gubernur/kepala daerahnya bermasalah siapa yang bertanggung jawab?, bisa diartikan kalau lewat jalur partai maka partai tersebut akan bertanggung jawab atas “musibah” yang mungkin akan menimpa kadernya tersebut.

Belum satu bulan pernyataan ini dikeluarkan, semalam/tadi pagi kita disajikan berita cukup menghebohkan. Salah satu kader partai Gerindra yang selama ini menyatakan dirinya akan maju bersaing menjadi calon Gubernur, tertangkap tangan dalam operasi yang di gelar KPK. Sebagai catatan kalau sudah ditangkap dalam (OTT) hampir dipastikan 100% tidak ada celah untuk bebas. Istilahnya pasti masuk tuh barang…..

Menjadi suatu pandangan yang bertolak belakang apabila mencermati pernyataan Mendagri diatas dengan realitas yang dialami oleh MS (oknum yang ditangkap KPK) terkait dengan sikap partainya menghadapi situasi ini. Pernyataan Mendagari diatas tidak lepas bahwa mendagri kita sekarang ini adalah berasal dari Partai. Dan penulis pun yakin sebagian besar kader partai atau para ketua - ketua partai setuju dengan pernyataan Mendagri tersebut. 

Karena hakikat dasar partai politik adalah untuk meraih kekuasaan di level manapun itu, kalau pada akhirnya ada jalur lain yang memungkinkan untuk meraih itu, keberadaan partai politik jelas akan tergerus, apalagi kondisi saat ini dimana kepercayaan rakyat terhadap partai politik sangat rendah.

Melihat pernyataan pernyataan yang dikeluarkan oleh para petinggi Partai yang menaungi MS yang seolah – olah ingin cepat – cepat cuci tangan terhadap masalah yang dihadapi MS, membuktikan bahwa apa yang diucapkan oleh seorang mendagri tidak sepenuhnya benar. Para petinggi partai saat ini beramai – ramai memberikan pernyataan yang garis besarnya adalah : perbuatan saudara MS adalah perbuatan atas nama pribadi, partai sudah mengingatkan, pada intinya partai tidak mau terlibat dan dilibatkan. 

Betapa mengenaskan nasib kader apabila diperlakukan begini., pada saat masih sehat, bugar, dan bisa berkontribusi buat partai maka akan dielus elus di sanjung sanjung. Tetapi kebalikannya pada saat terkena kasus begini langsung ditinggalkan. Dimana sebenarnya tanggung jawab partai untuk hal – hal seperti ini?

Mungkin akan sangat sulit untuk menjawab hal tersebut, partai tentunya akan lebih mementingkan citra / pandangan positif dari masyarakat daripada harus hancur gara – gara membela satu kadernya. walaupun kader tersebut ( mungkin) melakukan hal tersebut juga demi kepentingan partainya langsung dan tidak langsung. Disini letak paradox kepentingan partai politik. 

Seperti yang kita ketahui partai politik memerlukan pasokan “bahan bakar” yang besar untuk menggerakkan mesin partainya. Apalagi menjelang hajatan – hajatan besar seperti pilkada dan pilres. Dari mana hal  itu diperoleh? Tentunya sebagian besar dari iuran para anggota? Masuk akal apabila mereka yang duduk/mendapatkan jabatan tinggi di partai atau di pemerintahan akan mendapatkan beban iuran yang lebih besar. 

Bayangkan pengeluran yang harus dikeluarkan oleh para kader tersebut : membiayai partai, biaya memupuk loyalitas konstituten, mengembalikan modal kampanye, pengeluran rutin pribadi dan keluarga, serta juga harus menambah pundi – pundi tabungan belum lagi kalau ada hal – hal mendadak yang mau tidak mau mereka harus keluar uang lagi. Entahlah dengan gaji yang mereka terima apakah cukup atau tidak. Tetapi dengan melihat betapa besar pengeluran yang harus mereka keluarkan menjadi tidak aneh mereka harus mencari jalan pintas untuk memenuhi hal tersbut.

Kembali ke tanggung jawab partai. mungkin satu hal yang kurang dari partai politik adalah kurangnya pengawasan intern dalam partai, kalau benar setiap partai anti korupsi, buatlah pengawas intern yang ketat. Buatlah semacam kpk kecil didalam partai. Sehingga aliran dana yang masuk ke partai dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengawasan ini juga berfungsi sebagai control terhadap sepak terjang kader kadernya di lapangan. Karena tidak tertutup kemungkinan memang kader tersebut dari asalnya memang sudah korupsi. Partai yang kena getahnya. 

Bisa juga begitu keadaaanya. Lemahnya pengawasan partai terhadap kelakukan kadernya terkait masalah ini menjadikan bumerang bagi partai tersebut. Contoh paling mantap  adalah apa yang terjadi dengan PKS dan juga Demokrat. Pemilu sebelumnya tinggi menjulang, tetapi karena kadernya terlilit kasus korupsi habislah citra partai dan juga kepercayaan masyarakat.

Tanggung jawab partai tidak hanya berhenti pada retorika seperti : Kami sudah mengingatkan, kami sudah menghimbau, ketua umum sudah memeperingatkan, dan berbagai kata – kata manis lainnya. Yang seolah – olah himbauan atau pernyataan tersebut sudah dapat menunjukkan bahawa partai tidak bertanggung jawab terhadap kelakukan para kadernya.

Harusnyalah partai secara jantan mengakui bahwa benar kader mereka yang melakukan itu, kemudian mereka harus minta maaf kepada para simpatisan terutama daerah konstituante, dan mereka harus mengakui bahwa pengawasan dan pembinaan kader tidak berjalan dengan baik ditubuh partai tersebut. 

Itulah seharusnya tanggungjawab moral yang harus dipikul oleh partai politik terkait kadernya yang terkait masalah korupsi. Kalau masalaah bantuan hukum dan pendampingan terhadap kader partai tetnunya seperti yang ditulis diatas kembali ke kebijakan partai tersebut, lebih menguntungkan atau malah merugikan. Biasanya sih dengan sejuta alasan mereka akan melepaskan kader tersebut menghadapai masalahnya sendiri.

Yang terkahir Aaresiasi terhadap kinerja KPK yang terus berjuang membasmi tikus – tikus penggerogot uang negara. Lanjutkan !!

 

Salam