Karena belum benar-benar satu atap, masih banyak pemohon beranggapan tujuan terwujudnya efisiensi dan efektivitas belum maksimal. ,Misalnya dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemohon IMB datang ke loket untuk mengajukannya lalu diberikan tabel persyaratan yang diminta.
Persyaratan admnistrasi mulai dari kelurahan, kecamatan sampai rekomendasi yang harus diminta ke dinas-dinas terkait, itu semua harus dikerjakan sendiri oleh pemohon. Idealnya pelayanan 1 pintu adalah pemohon mengajukan permohonan cukup di 1 kantor saja yang di dalamnya ada perwakilan instansi yang terkait, jadi pemohon mengajukan ke loket lalu birokrasi bergerak dengan sendirinya di dalam kantor pelayanan terpadu itu, dan ini tidak terlihat di kota Bekasi.
Pelayanan perizinan harus dibuat sederhana  dan tidak mempersulit warga. semua harus dibuat cepat efektif, efisien, transparan, dan tanpa pungli. Pelayanan di BPPT Seperti SIUP, yang prosesnya lebih dari satu bulan padahal di daerah lain cuma 6-14 hari kerja. Belum lagi urus domisili di Kelurahan dan kecamatan.
PENYEDERHANAAN PERIZINAN UNTUK DORONG INVESTASI
Pemerintah Kota Bekasi berencana akan menyederhanakan perizinan seiring dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XII oleh pemerintah pusat. Walikota Bekasi Rahmat Effendi, menjelaskan penyederhanaan perizinan akan dilakukan dalam waktu dekat dan ditarget akan rampung pada satu atau dua pekan ke depan.
Penyederhanaan perizinan diharapkan akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi yang saat ini berada di kategori tinggi dengan angka 78,84 atau kedua se Jabar setelah Kota Bandung. Penyederhaan untuk mempermudah proses perizinan dan memberikan kepastian hukum.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII. Dalam paket tersebut, yang lebih diutamakan adalah kemudahan dalam berusaha (eases of doing business/EODB) dengan memangkas sejumlah aturan. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan peringkat Indonesia dalam EODB menjadi 40 dari saat ini yang masih berada di peringkat 109. Kebijakan tersebut baru dapat berjalan bila pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang sejalan dengan Paket Kebijakan Ekonomi tersebut.
HARAPAN WARGA
BPPT Kota Bekasi sesuai tuntutan kota metropolis sedang sudah harus memiliki system pelayanan yang benar-benar terpadu, representatif, mandiri, on line dan mengikuti perkembangan zaman. Itu sudah tuntutan kota metropolitan sedang dimana pelayanan menjadi suatu ukuran berjalannya reformasi birokrasi. Jika pelayanan didapatkan secara cepat, mudah dan murah maka secara otomatis PAD akan meningkat.
Menjadikan sebuah ukuran pelayanan yang benar-benar satu atap dan satu pintu bukan malah memperpanjang jalur birokrasi sehingga menambah biaya tinggi. Akibatnya SOP yang ada tidak bisa dipenuhi karena beberapa faktor seperti adanya biaya tambahan. Tidak ada salahnya kita harus berbenah karena sudah menjadi sebuah tuntutan.
Kota Bekasi yang setiap tahunnya menerbitkan 50 ribu berbagai perizinan masih banyak menemui kendala sehingga harus dilakukan pembenahan dan perubahan yang berani agar publik terlayani secara on line dan manusiawi. Pelayanan itu yang merasakan masyarakat pemohon. Maka sudah waktunya dilakukan pembenahan seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia.SEMOGA***
