Sudah bisa diduga dari awal, pasti hukum negeri ini akan memperlakukan warga negara secara berbeda, berdasar: kekuatan, kekuasaan dan tentu saja uang!
Masalah penyalahgunaan senjata api yang kian marak, baik pelakunya orang sipil apalagi aparat (TNI maupun Polri) sedang menjadi sorotan media maupun publik.
Dua pelakon drama arogansi bersenjata yang sedang jadi hot news adalah Kapten MA (Kapten A?) yang dengan "gagah beraninya" melakukan penganiayaan dimuka umum terhadap warga sipil tak bersenjata dengan segagang pistol dan besi. Kedua adalah seorang pengusaha berinisial Is, yang dengan arogansinya menakut-nakuti seorang pelayan kafe dengan mempertontonkan pistolnya.
Baik Kapten MA maupun pengusaha Is jelas bersalah, keduanya telah melakukan arogansi yang begitu kentara.
Namun, bila menilik peristiwa yang terjadi, sungguh ada perlakuan khusus antara Kapten MA dibanding pengusaha Is. Padahal kalau mau obyektif tingkat kebejadan perilaku arogan justru ada di Kapten MA. Mari kita bandingkan:
Kapten MA
- Jelas memukul berulang kali ke arah pengendara motor, baik dengan pistolnya maupun dengan batang besi. Menodongkan pistolnya bahkan (menurut sejumlah saksi) sempat menyalakkan pistolnya ke udara!
Pengusaha Is
- Beradu mulut dengan karyawan kafe tentang tagihan makan, pengusaha Is lalu meletakkan pistolnya ke meja kasir (bentuk intimidasi). Tanpa melakukan perbuatan fisik apapun ke pihak lain.
Perlakuan tak adil aparat (Institusi TNI maupun Polri) terhadap Kapten MA dan pengusaha Is:
- Jelas di media terbaca adanya pembelaan institusional TNI (diwakili oleh konferesi press oleh seorang perwira tinggi) terhadap ulah brutal Kapten MA terhadap biker.
- Aparat Kepolisisan tak berbuat apapun terhadap kebrutalan Kapten MA, yang nyata-nyata telah menganiaya orang. Janganlah dalih Kapten MA "telah" diproses secara intern dijadikan alasan Polri untuk membiarkan kasus ini.
- Lucunya, untuk pengusaha Is Polisi langsung sigap dengan menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka. Bahkan yang bersangkutan ditangkap sehabis talk show di sebuah TV swasta.
Kalau sudah begini tak usah menyebut negeri ini negara hukum! Jelas, negeri ini adalah negeri kekuasaan, dimana para orang kuat, kuasa dan beruang selalu menenpati tempat terhormat di muka hukum dibanding rakyat yang tak punya kekuatan, kekuasaan apalagi uang.
Tidakah para pemimpin negeri ini melihat potensi bahaya dari kasus ini:
- Kapten MA akan menjadi contoh tindakan seorang aparat dalam menyelesaikan setiap masalah.
- Rakyat akan membuat hukumnya sendiri : Mesuji, Solo, Makassar, NTB dll dll
Para tokoh sipil dan masyarakat madani harus terus menyorot kedua kasus berat sebelah ini.
Dan terakhir, buat kompasianer yang kebetulan adalah aparat atau keluarganya jangan terus menerus menganggap tulisan seperti ini bertujuan memojokkan institusi tertentu, sama sekali bukan, ini demi tegaknya konstitusi bahwa semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum. Terlebih almarhum orang tua Saya sendiri mantan tentara (angkatan pak Dirman pula/'45) .
