Dilema Parpol dan Rakyat Menemukan Bacalon Berkualitas di Pilkada 2020

Dalam konteks ini sulit mengatakan kegagalan partai politik menyiapkan kader. Kader yang berkualitas dengan integritasnya, bisa tenggelam tanpa popularitas. Integritas dan kapasitasnya hanya diketahui internal Parpol. Tidak laku dijual ke publik.

Dalam kondisi sekarang popularitas dan elektabilitas bisa dibayar dengan uang.  Orang yang memiliki isi tas tinggal bayar konsultan politik untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Ide-ide kreatif dan  sosialisasi yang menghabiskan uang cukup untuk memenangkan kompetisi. Tetapi, hasil pesta rakyat semacam ini tidak dapat diharapkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemenang yang dihasilkan seperti ini adalah hidup yang garing dan kesenjangan sosial. Tidak mungkin orang yang dulunya pikirannya hanya mengisi tasnya tiba-tiba berubah memikirkan isi perut rakyat. Hal itu, tidak pernah terjadi.

Tatkala Parpol diperhadapkan kepada Bacalon yang itu itu saja dan harus memilih, salahkah Parpol?. Andaikan survey  Bacalon baik dan budaya rakyat  pemilih baik, bukankah Parpol bisa didikte rakyat?.  Kedaulatan ada ditangan rakyat, apakah rakyat menggunakan kedaulatannya?.  Sesungguhnya, Parpol melihat kehendak rakyat mayoritas.  Tetapi, jika kita menyalahkan rakyat,  siap-siap dibulling. Padahal, survey sudah jelas bahwa pilihan Parpol adalah hasil survey.

Melihat realita ini, kita tidak tepat menyalahkan Parpol dan rakyat sebagai pemilih. Lebih baik menyalahkan diri sendiri karena kita gagal mencerahkan makna demokrasi. Andaikan kita berhasil membangun komunitas yang memahami kedaulatan rakyat, maka rakyat mampu mendikte Parpol dan kandidat. Rakyat yang memahami kedaulatannya terbatas, sementara yang menag adalah suara mayoritas. 

Dalam kondisi ini, kita terus menggelorakan makna demokrasi, dan membangun komunitas-komunitas yang memahami makna kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat harus mampu mendikte  kebijakan pemerintah dan Parpol jika salah  dalam  membuat kebijakan.