Mohon tunggu...
Gurgur Manurung
Gurgur Manurung Mohon Tunggu... Konsultan - Lahir di Desa Nalela, sekolah di Toba, kuliah di Bumi Lancang Kuning, Bogor dan Jakarta

Petualangan hidup yang penuh kehangatan

Selanjutnya

Tutup

Healthy Artikel Utama

Kedaulatan Serta Kemandirian Alat Kesehatan dan Farmasi Kita

9 Juni 2020   08:02 Diperbarui: 11 Juni 2020   08:11 308
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup. Peringatan hari lingkungan hidup tahun ini mengingatkan kita ketika pertama kali diperingati 1 Juni 1974 ketika itu kasus Minamata yang menyerang syaraf di Jepang dan kabut asap tebal di Eropa. 

Tahun ini, kekuatiran yang sama bahkan lebih memprihatinkan ketika pandemi Corona Virus Disease (COVID) 19 mengancam dunia. Nilai-nilai apa dan dampak positif apa yang relevan dari sejarah hari lingkungan hidup ketika kita akan memasuki Tatanan Pola Hidup Baru yang populer disebut new normal?.

Dalam catatan sejarah bahwa hari lingkungan hidup itu berawal dari pertemuan pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang lingkungan hidup pada tanggal 5-16 Juni tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang kemudian Jepang dan Senegal mengusulkan agar tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup.

Usulan itu disepakati oleh anggota PBB. Berbagai negara memperingati hari lingkungan hidup dengan berbagai cara. Kegiatan pendidikan lingkungan hidup bagi anak sekolah, sosialisasi hemat energi, penanaman pohon atau konservasi, membersihkan sungai, pembuatan prangko khusus peringatan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Ketika pandemi Covid 19 mengancam dunia dan kita, bagaimana kita merefleksikan hari lingkungan hidup? Sejak bulan Maret tahun 2020 kita tinggal di rumah saja (stay at home) sesuai anjuran pemerintah Indonesia. Kita diminta pemerintah untuk bekerja dari rumah dengan alat canggih yaitu internet.

Dampak dari bekerja dari rumah (work from home) adalah jalan tidak macet, bahan bakar transportasi kita berkurang. Berkembangnya teknologi seperti zoom sangat membantu kita dalam rapat virtual. Rapat virtual ini menyadarkan kita tidak perlu harus berjumpa dalam mengambil keputusan.

Ternyata rapat-rapat DPR RI dengan pemerintah dan mitranya, rapat virtual sangat efektif dan efisien dalam mengambil keputusan untuk menangani Covid 19. Kedepan, tidak ada lagi alasan tidak ada rapat karena menteri atau pejabat kunjungan ke luar negeri. Komunikasi lancar dengan rapat virtual.

Rapat virtual sangat ramah lingkungan karena ilmu lingkungan sejak awal menginginkan kegiatan-kegiatan ke arah elektronik karena berdampak tidak menimbulkan macet para peserta rapat apalagi selama ini pejabat diikuti protokoler seperti iring-iringan yang menimbulkan macet, meminimalisasi kolusi antara DPR dan Menteri ketika berjumpa, pengurangan penggunaan kertas bahan rapat, penurunan biaya makanan dan lain sebagainya.

Semua bahan rapat kini tidak lagi dalam bentuk hard copy tetapi dalam betuk soft copy. Proses seperti ini sangat ramah lingkungan.

Rapat virtual juga memudahkan rapat gabungan antarkomisi di DPR dan kementerian, juga yang berkaitan dengan tugas-tugas DPR.

Salah satu contoh rapat virtual yang ramah lingkungan adalah rapat kerja gabungan Komisi VI, VII dan IX DPR RI tanggal 5 Mei 2020 dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian BUMN, serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala BPOM, dan direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Topik yang dibahas dalam acara rapat kerja dan dengar pendapat sekaligus ini adalah percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid 19 di Indonesia, koordinasi hilirisasi dan komersialisasi produk-produk dalam penanggulangan wabah pandemi Covid 19, percepatan pengkajian dan pengembangan vaksin dan obat Covid 19 di Indonesia.

Kata kunci dalam ilmu lingkungan adalah holistik, terintegratif dan berkelanjutan (sustainable). Persoalan pandemi Covid-19 adalah persoalan semua sektor. Karena itu, persoalan Covid-19 harus dilihat secara holistik, terintegratif dan berkelanjutan.

Selama ini persoalan kita adalah ego sektoral, bahkan terkesan berebut proyek. Ketika kita dilanda pandemi Covid 19 DPR berinisiatif untuk memecahkan persoalan dengan ilmu lingkungan. Semua sektor dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan.

Dari rapat gabungan dan rapat dengar pendapat itu terungkap banyak persoalan masing-masing sektor dan disadari bahwa dapat terselesaikan dengan mengintegrasikan dengan sektor lain. Rapat gabungan ini bertukar informasi berbagai sektor, saling memberikan informasi kendala dan kebutuhan masing-masing sektor.

Sebagai contoh adalah bahwa diketahui bahwa bahan baku farmasi kita berasal dari luar negeri sekitar 95 %. Hal itu diungkapkan menteri BUMN Erick Thohir.

Kemudian Menteri Kesehatan (Menkes) mengungkapkan bahwa Rumah Sakit (RS) kekurangan ventilator yang selama ini perusahaan ventilator tak satupun ada di Indonesia.

Dalam rapat kerja itu terungkap dari menteri riset dan teknologi/Kepala BRIN mengatakan bahwa ventilator, robot pemberian obat, bahan baku obat kita, ada dari tanaman yang ada di Indonesia seperti empon-empon, jahe merah, jambu biji, kulit jeruk.

Dalam rapat itu terungkap bahwa bahan baku kita cukup untuk menanggulangi Covid hanya kita selama ini terlena dengan bahan baku impor yang menjadikan kita tidak kreatif dan inovatif.

Kesimpulan rapat kerja gabungan serta Rapat Dengar Pendapat yang teramat penting dan harus diwujudkan itu adalah; Pertama, desakan Komisi VI, VI, IX DPR agar Menristek/Kepala BRIN RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian RI dan Menteri BUMN RI meningkatkan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam percepatan penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia.

Kedua, dorongan Komisi VI, VI dan IX DPR RI agar Menristek/Kepala BRIN melalui Konsorsium Riset dan Inovasi Covid 19 untuk melakukan penelitian yang dapat memproduksi bahan baku obat dalam negeri dalam rangka mendukung kedaulatan kemandirian dan ketahanan kesehatan.

Ketiga, Komisi VI, VII, IX DPR RI mendukung Menteri kesehatan RI untuk mengurangi atau menghentikan impor Alat Kesehatan (Alkes) sehingga dapat meningkatkan penggunaan alkes hasil produksi dalam negeri atau yang telah dihasilkan dari program Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19.

Ada 9 kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Gabungan virtual tanggal 5 Mei 2020 yang ramah lingkungan itu. Tetapi pokok yang saya sampaikan dalam tulisan ini adalah bahwa rapat virtual itu sangat ramah lingkungan karena rapat yang mengintegrasikan banyak sektor yang berkaitan dengan pokok masalah telah terwujud. 

Rapat 5 Mei 2020 itu adalah terintegratif, holistik dan akan berkelanjutan karena dilihat dari aspek bahan baku, proses pembuatan, distribusi dan pasar. 

Tekanan DPR RI Komisi VI, VII, IX agar Menteri Kesehatan mengurangi produk Alkes impor, bahkan menghentikan merupakan kunci gairah BUMN dan pengusaha untuk menghasilkan produk dalam negeri. Tentu saja kualitas produk dalam negeri harus dijaga.

Impor merupakan kendala utama produk dalam negeri mati suri seperti bidang energi, pertanian, perikanan, alat-alat kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Produksi dalam negeri untuk kebutuhan negeri merupakan cita-cita dan prinsip nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

Kesimpulan rapat Komisi VI,VII, IX DPR agar kita menjaga kedaulatan dan kemandirian sektor kesehatan adalah kesimpulan yang harus ditindaklanjuti. 

Sikap seperti itu juga harus diikuti sektor lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, keuangan dan semua sektor harus dilihat secara holistik, terintegratif dan berkelanjutan agar bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat di semua sektor. 

Tatanan Pola Hidup baru tidak an sih bicara jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Tetapi lebih kepada substansi kehidupan kita yang berkelanjutan secara holistik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun