Mohon tunggu...
Gunawan Mahananto
Gunawan Mahananto Mohon Tunggu... Freelancer - Ordinary people with extraordinary loves

From Makassar with love

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

PBB Ditutup Trump!

9 Oktober 2019   09:49 Diperbarui: 9 Oktober 2019   10:55 142
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
jabar.tribunnews.com

Bung Karno pernah kesal dengan PBB.  Lembaga itu dianggap di kuasai oleh negara - negara besar dan maju dan negara - negara kecil yang sedang berkembang  cuma bisanya nurut saja. PBB saat itu dianggap tidak serius  perjuangkan kepentingan negara seperti Indonesia.

PBB pun memang sebagai lembaga , tidak serta merta berdiri. Negara - negara besar dan kayalah yang mendirikan dan menyumbang uang untuk operasional PBB.

No free lunch
Ada uang ada barang.  

Sampai kemudian Presiden Amerika di jabat oleh Donald Trump.  Seorang bisnisman kawakan yang sejak 30 tahun lalu sudah menjadi pengusaha kelas milyuner. Sejak lama Trump benci sekali dengan Amerika yang royal belanja uang untuk kepentingan negara lain atas dasar kemanusiaan atau hal lain. Seharusnya negara dan bangsa Amerika yang lebih utama di pikirkan. Ada cadangan dana ,ya di tabung atau investasi kan.

Trump inginkan Amerika seperti China. Cuek saja  dengan negara lain yang menderita . Kerjasama dengan negara lain , pun atas nama kemitraan sejati. Sama sama harus untung.

No free lunch.

Termasuk yang ketiban sial adalah PBB.  Amerika adalah donatur terbesar untuk operasional PBB.

Memang sih , biaya jalankan PBB juga nggak main - main.  
Rincian nya biaya tiap tahun :
#Biaya operasional ( gaji staf + kantor , rapat dll) = Rp  46,2 Trilyun.  
#Biaya pasukan perdamaian tiap tahun = Rp 91 Trilyun.

Total biaya PBB pertahun  = Rp 137,2 Trilyun.

Lalu berapa sumbangan yang harus di setor Amerika tiap tahun ke PBB , nilainya juga nggak main-main ,yaitu sekitar = Rp 32,1 trilyun.

Saat ini , Amerika belum penuhi donasinya ke PBB . Alias masih " hutang " ke PBB.  
Nilainya sekitar  Rp 48,3  Trilyun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun