Pemilihan gubernur Jakarta selalu menjadi sorotan nasional. Kontestasi politik di ibu kota sering kali dianggap sebagai barometer politik nasional, dan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.Â
Pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan nama Ahok, menghadapi serangan bertubi-tubi terkait isu agama yang akhirnya menggiringnya ke penjara. Sebagai kader PDIP, Ahok sebenarnya telah memberikan kontribusi signifikan bagi Jakarta dengan program-program infrastruktur dan transparansi anggaran. Namun, dalam skenario hipotetis ini, bayangkan jika PDIP memilih Anies Baswedan sebagai calon gubernur mereka, bukan Ahok.
Langkah ini akan menimbulkan pertanyaan mendasar: Mengapa PDIP memilih Anies, yang sering dikritik karena minimnya prestasi nyata selama memimpin Jakarta, daripada Ahok yang sudah terbukti? Apa yang membuat PDIP tergoda untuk memilih Anies? Apakah ini hanya untuk meraih keuntungan jangka pendek karena popularitas Anies, atau ada agenda politik lain yang lebih besar?
Ahok vs Anies: Perbandingan Kualifikasi dan Reputasi
Ahok, sebagai gubernur, telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang tegas dan berorientasi pada hasil. Ia dikenal dengan berbagai proyek infrastruktur, seperti normalisasi sungai dan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Selain itu, Ahok mempromosikan transparansi anggaran melalui platform e-budgeting yang memungkinkan warga Jakarta untuk melihat dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. Prestasi-prestasi ini membuat Ahok sangat dibutuhkan bagi Jakarta, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai kader PDIP, Ahok memiliki rekam jejak yang kuat sebagai pemimpin yang bisa diandalkan untuk menjalankan visi partai di Jakarta. Namun, Pilkada 2017 menjadi titik balik bagi Ahok. Ia menjadi korban isu SARA yang digunakan lawan politiknya untuk meraih kemenangan, dan akhirnya dipenjara karena tuduhan penistaan agama. Banyak yang menilai Pilkada ini sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia, bukan karena kualitas kandidatnya, tetapi karena manipulasi isu agama yang terjadi.
Di sisi lain, Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang pandai berkomunikasi dan memiliki citra santun. Kepemimpinannya lebih banyak diisi dengan retorika yang menarik simpati masyarakat, namun secara objektif, prestasi yang dicapai selama memimpin Jakarta tidak sebanding dengan Ahok. Proyek-proyek seperti Formula E dan pengelolaan banjir menjadi sorotan negatif, yang menunjukkan kurangnya efektivitas dalam kebijakan publik.
Namun, Anies tetap populer di kalangan tertentu, terutama mereka yang merasa terwakili oleh gaya komunikasinya yang lebih inklusif dan ramah. Popularitas ini bisa jadi menjadi faktor yang menggoda PDIP untuk memilihnya sebagai calon gubernur, meskipun hal itu bisa berisiko merusak reputasi partai sebagai partai yang menjunjung tinggi nasionalisme dan pluralisme.
Motivasi PDIP Memilih Anies: Pertimbangan Politik
PDIP mungkin melihat Anies sebagai figur yang masih populer di mata sebagian masyarakat Jakarta. Dengan memilih Anies, PDIP bisa berharap untuk meningkatkan elektabilitasnya di kalangan pemilih yang sebelumnya mungkin tidak mendukung partai tersebut. Selain itu, dengan mendekati basis massa Anies, PDIP mungkin berusaha untuk memperluas jangkauan politiknya dan meraih keuntungan jangka pendek, terutama menjelang pemilu nasional.
