MK vs DPR dalam Syarat dan UU Pilkada, Mana yang Lebih Legitimate?

Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga.

Dialog antara MK, DPR, dan MA juga sangat penting untuk menyelaraskan aturan yang legitimate dan menghindari perbedaan pandangan yang tajam.

Selain itu, reformasi sistem pemilihan juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

Perdebatan tentang legitimasi antara MK dan DPR dalam konteks Pilkada mencerminkan pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam pembuatan aturan di Indonesia.

Perbedaan keputusan antara kedua lembaga ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih jelas dan harmonis. 

Ke depan, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat demokrasi dan supremasi hukum, dengan memastikan bahwa aturan Pilkada dibuat dan dijalankan dengan legitimasi yang kuat dan tanpa konflik antar lembaga negara.

Refleksi terhadap konflik ini juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana menjaga keseimbangan kekuasaan dan legitimasi dalam proses demokrasi di Indonesia.***MG