Patient Safety: Kepentingan Rumah Sakit atau Pasien?

1.3. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan.

Rumusan Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit tersebut adalah satu-satunya ketentuan yang mengatur mengenai Hak Pasien atas Keterbukaan Informasi bagi pasien dalam bentuk informasi yang berkaitan dengan kejadian tidak diharapkan. Lebih jauh dari itu tidak ada suatu pengaturan atau penjabaran lebih lanjut mengenai bentuk atau wujud keterbukaan informasi tersebut, dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi tidak dilakukannya keterbukaan informasi tersebut. Alhasil, sampai sekarang ini masih sangat banyak rumah sakit yang tidak melaksanakan fungsi keterbukaan informasi dalam patient safety; padahal keterbukaan informasi bagi pasien adalah salah satu pilar utama, bahkan pertama dalam pelaksanaan patient safety. Justru kerahasiaan yang lebih banyak dikemukakan oleh rumah sakit. Berlindung di bawah topeng kerahasiaan hanya akan memperburuk hubungan antara pasien dan rumah sakit. Maksud kerahasiaan adalah agar data pasien tidak dibaca oleh orang atau pihak yang tidak berwenang untuk melindungi pasien; dan bukan untuk melarang pasien mengetahui semua informasi medis dari pasien tersebut. Rumusan bahwa Rekam Medis adalah milik rumah sakit adalah rumusan yang menyesatkan dari UURS. Perlindungan keselamatan pasien justru tidak tercapai dengan ketentuan tersebut. Pasien dan rumah sakit seolah-olah dihadapkan bukan sebagai hubungan kepercayaan yang berfokus pada keterbukaan informasi; tetapi lebih pada hubungan yang bersifat “antagonis”.

Tidak dapat disangkal bahwa patient safety melibatkan empat domain, yaitu (1) orang-orang yang menerima pelayanan kesehatan, (2) orang-orang yang memberikan pelayanan kesehatan, (3) sistem aksi terapeutik, dan (4) metode serta elemen yang ada dalam setiap domain tersebut. Dalam konteks ini jelaslah jika patient safety harus berhasil maka orang-orang yang menerima pelayanan kesehatan atau yang secara umum dinamakan pasien harus tahu dilibatkan di dalamnya. Tidak mungkin suatu sistem patient safety dapat berjalan dengan baik jika pasien tidak dilibatkan di dalamnya. Salah satu proses atau cara melibatkan pasien adalah dengan prinsip keterbukaan (transparansi). Yang dinamakan dengan transparansi adalah keingingan dan kemampuan untuk jujur dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks patient safety adalah kejujuran kepada pasien, yang sudah harus dimulai sejak pasien pertama kali mendapatkan pelayanan kesehatan. Transparansi ini harus berjalan dua arah dan tidak hanya satu arah. Pasien harus jujur pada pemberi pelayanan kesehatan, demikian juga sebaliknya, termasuk didalamnya jika terjadi kesalahan medis (medical error), kejadian yang tidak diharapkan (adverse event), dan nyaris terjadi (near miss). Dengan terjadinya keterbukaan, maka kepercayaan antara pasien dan pemberi layanan kesehatan termasuk fasilitas pemberi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit menjadi lebih tinggi. Segala sesuatu hal selanjutnya akan diselesaikan secara bersama-sama. Budaya saling menyalahkan (blaming culture) pun tidak akan sempat berkembang.

Dari sudut pandang etika, patient autonomy memberikan hak kepada pasien untuk mengetahui apa yang akan dan telah terjadi kepadanya sehingga pasien dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa harus menyalahkan siapapun juga. Dari sudut pandang pasien, keterbukaan mengenai fakta, langkah yang diambil, keterbukaan sikap serta perilaku pemberi layanan kesehatan, termasuk manajemen rumah sakit, termasuk langkah-langkah pencegahan di kemudian hari. Makin banyak yang disembunyikan dari pasien, makin takut pasien tersebut berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Dengan demikian seperti rumusan kata-katanya yang secara harfiah merujuk pada keselamatan pasien, dengan pasien sebagai subjeknya yang harus diselamatkan, maka sudah seharusnyalah jika patient safety jangan sampai hanya menjadi jargon dengan segala macam pencatatan dan pelaporan yang pada akhirnya hanya akan menjadi catatan di atas kertas yang tidak pernah memberikan manfaat langsung pada pasien, namun alih-alih untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari. Penerapan patient safety saat ini memang masih jauh dari pemahaman tentang makna sesungguhnya dari patient safety. Seperti dikatakan sebelumnya tidak adanya sanksi yang dapat dikenakan pada rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan patient safet turut memperburuk pelaksanaan patient safety di Indonesia. Untuk itu pemberian sanksi yang lebih tegas bagi rumah sakit maupun tenaga kesehatan yang bekerja dalam rumah sakit yang tidak melaksanakan patient safety procedure, khuusnya dalam pemberian keterbukaan informasi dengan baik dan benar sangatlah diperlukan. (GW)