Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi

Latar belakang

Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh

 jajaran institusi birokrasi dan segenap

 aparatur untuk menggerakkan perubahan

 sosial mewujudkan cita-cita di atas. Faktor

 hukum peraturan perundang-undangan

 melandasi langkah-langkah seluruh pelaksana

 program. Faktor internal dan eksternal yang

 hadir main dinamisasi peran masyarakat

 dalam melaksanakan program-program

 pembangunan.

Korupsi adalah realitas tindakan

 penyimpangan norma sosial dan hukum yang

 tidak di kehendaki masyarakat dan diancam

 saksi oleh negara.

 Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan

 kedudukan atau jabatan kekuasaan,

 kesempatan untuk memenuhi kepentingan

 diri sendiri dan atau kelompoknya yang

 melawan kepentingan bersama (masyarakat). 

Indonesia berada dalam satu posisi

 penguasaan tri hib rit, tiga aspek yang berbeda

 sifatnya yaitu politik, hukum dan korupsi yang

 menyatu. Jika 10-20 tahun ke depan, satu

 negara dipimpin oleh Barbarian modern

 birokrasi korupsi, politisi busuk, pengacara

 hitam, dan pengusaha kapitalistik negara itu

 akan runtuh.

 Upaya pemerintah Indonesia menanggulangi

 korupsi dilakukan dengan 

Memberlakukan undang-undang nomor 30

 tahun 2005 tentang penanggulangan korupsi. 

Secara otomatis,tindak korupsi merebak di

 lingkar Oligarki kekuasaan,karena.

1. Tidak ada kompetensi teknis moral dan

 menjadi patron kejahatan dalam kriminal. 

2. Pemimpin chambliss merupakan konstruksi

 sosial bersifat struktural, dan diduga korupsi

 kalangan masyarakat bahwa sebagai

 konstruksi sosial terkait pengaruh korupsi

 kalangan masyarakat atas elite sosial

 ekonomi, 

Misalnya Pimpinan dan tokoh masyarakat

 lainnya. 

Beny murdani menyatakan bahwa

 penghayatan perjuangan masa lalu dan

 sekarang berbeda. Generasi saat ini adalah

 generasi masa damai yang tidak mengalami

 masa revolusi kemerdekaan. Mereka lebih

 profesional karena memperoleh Pendidikan

 dan Pelatihan secara akademik, namun kurang

 memiliki tanggung jawab bersama. Oleh sebab

 itu, negeri ini tidak lagi melahirkan pemimpin

 sejati. Sebuah pohon bisa dikenali dari

 buahnya. Sedangkan karakter bangsa bisa

 dilihat dari kualitas hukum dan kredibilitas

 pemimpinnya. Penelitian itu lazim, karena

 perilaku korupsi telah berkembang dan

 menjalar ke segala segi dan lapisan

 masyarakat, dan dilakukan oleh pejabat publik

Serta hampir seluruh unsur masyarakat tindak

 korupsi berkembang di tingkat individu,

 lembaga organisasi dan kelompok sosial. 

Pembahasan

Teori-teori psikologi social dan teori sosiologi

 di kemukakan untuk membahas hasil

 penelitian tersebut. 

Teori Dorongan: menyatakan bahwa

 organisme( masyarakat dan individu)

 mempunyai dorongan-dorongan atau drive

 tentunya. 

Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan

 kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan

 individu yang mendorong terbentuknya

 perilaku. Bila masyarakat dan individu timbul

Kebutuhan baru, kebutuhan itu bisa

 mendorong timbulnya ketegangan dalam

 hubungan sosial di masyarakat. 

Bila perilaku individu dan masyarakat dapat

 memenuhi kebutuhannya, maka terjadi

 pengurangan atau reduksi terhadap Factor

 dorongan yang menimbulkan ketegangan.

Teori insentif :menyatakan bahwa perilaku

 individu dan masyarakat terjadi karena ada

 insentif yang mendorong masyarakat berbuat

 dan berperilaku tertentu. Insentif bersifat

 positif dan negatif, yang positif mendorong

 individu dan masyarakat merespon dengan

 perilaku, sedangkan yang negatif

 menghambat individu dan masyarakat

 berperilaku

Stimuli yang ada saat ini; seseorang akan

 melakukan, merespon tidak serupa atau yang

 agak sama.

Pro posisi persetujuan perlawanan

Bila tindakan seseorang tidak memperoleh

 ganjaran yang diharapkannya, atau menerima

 hukuman yang tidak diinginkan, maka dia

 akan marah, dia menjadi sangat cenderung

 menunjukkan perilaku agresif, dan hasil

 perilaku demikian lebih bernilai baginya. 

Bilamana tindakan seseorang memperoleh

 ganjaran yang diharapkannya, maka ia akan

 merasakan senang, dan berperilaku atas hal

 yang disenanginya, dan hasil dari perilaku

 yang demikian akan menjadi lebih bernilai

 baginya. Perilaku dapat diartikan suatu respon

Seseorang terhadap rangsangan (pengetahuan,

 informasi) dari luar subjek tersebut. 

Kesimpulan

Perbuatan korupsi yang berkembang di

 lingkungan lembaga pemerintah dan oleh

 jajaran aparatur pemerintah telah diketahui

Oleh sebagian besar masyarakat. Warga

 masyarakat juga mengetahui ragam dan jenis

 kegiatan korupsi yang dilakukan oleh para

 pelakunya. Perbuatan korupsi yang juga

 dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh

 para pelaku usaha dan perdagangan telah telah

 diketahui juga oleh sebagian warga

 masyarakat. Warga masyarakat di pedesaan

 dan di perkotaan di desa-desa dan kelurahan

 lokasi penelitian tidak berbeda

 pengetahuannya tentang berkembang dan

 meluasnya korupsi. Sikap masyarakat

 terhadap perbuatan korupsi berupa sikap tidak

 Simpati

Sampai dengan sikap antipati. 

Korupsi bersifat merugikan negara dan

 masyarakat, melemahkan sendi-sendi

 kehidupan masyarakat, berbangsa dan

 bernegara. 

Korupsi dilakukan oleh orang, kelompok

 orang, pihak tertentu yang memperkaya diri, 

Mencelakai kehidupan masyarakat, dan

 melemahkan solidaritas sosial karena

 menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi

 yang makin besar di masyarakat. 

masyarakat pedesaan maupun perkotaan

 memiliki sikap serupa terhadap tindak

 korupsi. 

Mereka menunjukkan sikap tidak setuju,

 membenci perbuatan korupsi yang pelakunya

 dihukum ringan, dan mengancam serta

 menolak bantuan sumbangan yang diberikan

Koruptor dengan ke rumah jompo, panti

 asuhan, dan warga masyarakat miskin

 lainnya. 

Tingkat kesadaran dan persepsi masyarakat

Terhadap tindak korupsi yang berkembang

Sekarang ini menimbulkan keprihatinan warga

 masyarakat. Jika program penanggulangan

 korupsi tidak intensif dilakukan pemerintah,

Maka perbuatan korupsi akan meluas dan

 membahayakan kehidupan bersama sebagai

 masyarakat ,bangsa dan negara. 

Oleh sebab itu, mereka umumnya bersikap pro

 dan bersedia membantu upaya pemerintah

 menanggulangi korupsi.

 Pengetahuan masyarakat tentang perbuatan

 korupsi yang meningkat menumbuhkan

 keprihatian dan sikap anti terhadap korupsi.