Jokowi 3 Bulan vs SBY 120 Bulan

Saya geli membaca artikel yang dijadikan Featured Article oleh Kompasiana pagi ini. Bukan geli karena itu artikel humor. Tapi geli karena judulnya juga aneh. Bukan saja judulnya yang aneh namun isinya juga tak jauh-jauh dengan tuduhan yang menurut saya ingin berharap pak Jokowi jadi Presiden Superman atau tukang sulap yang bisa menyulap kondisi Indonesia sesuai dengan kemauan si penulis itu.

Lihat dan baca saja poin-poin yang dituntutkan kepada Presiden Jokowi pada artikel itu. Dia berharap Jokowi yang baru bekerja beberapa hari (jika mengacu dari artikel yang ditulisnya pada bulan November 2014 yang lalu). Sudah menuntut Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang bahkan di jaman SBY yang menjadi Presiden selama 120 bulan (10 tahun) malahan tak ada yang tuntas.

Ini bukan masalah membandingkan kerja pemerintahan sebelumnya. Tapi Jokowi bukan seperti Obama menjadi presiden Amerika yang negaranya memang sudah maju. Obama tidak lagi memikirkan rakyatnya bisa makan atau tidak seperti pak Jokowi. Pak Jokowi banyak yang harus diselesaikan karena menjadi Presiden di negara  yang penuh carut marut dan benang kusut peninggalan rezim terdahulu.

Berikut ini poin-poin yang dituntut si penulis "aneh" tak terverifikasi yang menuntut pak Jokowi jadi manusia super (baca superman) :

1. 
   
2. Jokowi tidak menuntaskan kasus penculikan aktifis 98;
   
3. Jokowi tidak menyelesaikan kasus Munir;
   
4. Jokowi tidak menuntaskan kasus Lapindo;
   
5. Jokowi tidak menyelesaikan kasus Century;
   
6. Jokowi tidak mampu memenjarakan para pengemplang pajak;
   
7. Jokowi tidak dapat memberantas mafia di sektor migas dan sumber daya alam;
   
8. Jokowi menambah hutang dengan luar negeri;
   
9. Jokowi meningkatkan politik impor.
   

Akan kita bahas satu-satu tuntutan beliau yang semuanya juga tidak dikerjakan oleh Presiden terdahulu mulai Habibi,Gusdur,Megawati, bahkan SBY yang menjabat selama 120 bulan.

1. Jokowi tidak menuntaskan kasus penculikan aktifis 98

Benarkah Jokowi tidak meuntaskan kasus penculikan aktifis 98 ? Dalam masa 3 bulan ini tentulah Pak Jokowi mendahulukan hal yang sangat urgent. Sejak jaman SBy kasus ini juga tidak kunjung selesai dan sekarang tertimpalah di pundak Jokowi untuk menyelesaikannya. Jika semua kasus ham harus dituntut untuk diselesaikan maka kemungkinan kasus dari jaman Belanda juga harus diselesaikan oleh Pak jokowi.

Sudah ada upaya rekonsiliasi yang telah diupayakan. Tapi karena memang ada saja kelompok yang tidak puas maka masalah ini terus saja diungkit. padahal para aktifis 98 yang terlibat kasus itu sudah banyak yang duduk di posisi penting di Partai bahkan di DPR seperti Pius Lustri Lanang, Budiman Sujatmika dan kawan-kawannya.

2. Jokowi tidak menyelesaikan kasus Munir

Kasus Munir juga peninggalan rezim terdahulu yang tak kunjung diselesaikan sampai jaman Jokowi yang dituntut untuk menyelesaikan. Kalau dalam persidangan memang kasus ini sudah selesai dengan ditangkapnya Policarpus yang sekarang sudah selesai menjalani masa tahanannya. namun ya itu tadi ada yang tidak puas dan menuduh ada rekayasa. Jika SBY saja yang anggota TNI tak sanggup (baca tak mau) mengungkap rekayasa itu. Kini harapan besar tercurah pada Jokowi untuk mengungkap kasus yang oleh rezim terdahulu sudah dianggap selesai sebenarnya.

3. Jokowi tidak menuntaskan kasus Lapindo;

Kalau yang ini saya rasa Presiden jokowi sudah melakukan penyelesaian dengan memberi talangan kepada Lapindo dalam pemberian ganti rugi kepada korban. Solusi Presiden jokowi yang ini sepantasnya mendapat apresiasi yang tinggi. Diaman selama mas SBY tak kunjung ada solusi, namun hanya beberapa bulan ditangan Pak Jokowi sudah mendapatkan solusi dan kejelasan terhadap korban lumpur Lapindo.

4. Jokowi tidak menyelesaikan kasus Century;

Tentunya pak Jokowi sudah mengagendakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tentunya masih ada pertimbangan yang perlu dilakukan. Jika kasus ini mau tuntas perlu kelegowoan SBY dan Budiono sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kasus Century ini.

5. Jokowi tidak mampu memenjarakan para pengemplang pajak;

Tidak sembarangan main memenjarakan orang. para pengemplang pajak saat ini berkelit dengan peraturan yang memang sengaja memihak mereka. Dan yang membuat UU perpajakan bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Perlu perbaikan UU untuk perpajakan yang menguntungkan negara.

Demikian juga dengan "orang dalam pajak" sendiri yang harus dipenjarakan terlebih dahulu biar para pengemplang ini tidak bisa "main mata" dengan para petugas pajak. Pengemplang biasanya tak terbukti mengemplang karena bermain mata dengan petugas.  Pak Jokowi sudah mulai menyisir instansi ini untuk dibersihkan. Dan tak bisa sekonyong-konyong seperti kemauan penagih janji jokowi itu.

6. Jokowi tidak dapat memberantas mafia di sektor migas dan sumber daya alam;

Kalau dikatakan tidak dapat sungguh suatu tuduhan yang naif dan tergesa-gesa. Mafia yang sudah bercokol sekian lama pastinya sudah punya akar yang kuat menghunjam ke tubuh pemerintahan. Bahkan mafia ini sudah bekerja dari jaman Soeharto. Pastinya pak jokowi sudah berusaha membersihkan bagian ini sedikit demi sedikit. Sekali lagi jangan mengharap "alakazam abrakadabar", harus logis dan taktis tidak serta merta mengoperasi kangker dengan cara memotong leher pasien kan?

7. Jokowi menambah hutang dengan luar negeri;

Hutang luar negeri meningkat signifikan sejak jaman pemerintahan SBY, kini pak jokowi kebagian untuk melunasinya. Tuduhan Jokowi menambah hutang janganlah dipandang negatif. Hutang luar negeri tetap tidak bisa dielak dari negara berkembang seperti Indonesia. Upaya penghematan besar-besaran sedang dilakukan melalui kabinet kerja Presiden Jokowi. Tapi sayang ada sebagian yang tak terima dengan kebijakan penghematan yang malah menuduh sebagai pencitraan. Pak Jokowi naik pesawat ekonomi malah dibully dan dibilang pencitraan. Padahal pak jokowi sedang menerapkan kesederhanaan dan penghematan penyelenggaraan negara.

8. Jokowi meningkatkan politik impor.

Sepertinya ini juga tuduhan yang keliru, yang membuat impor banyak karena rakyat belum sepenuhnya mengharagai dan mau memakai produk dalam negeri. masih ada gengsi dalam penggunaan produk negeri sendiri. Menurut saya  kebijakan impor sudah mulai dikurangi. Kemarin saya membaca berita menteri pertanian sudah melarang impor jeroan dari luar negeri.

Budaya malu memakai produk dalam negeri ini yang membuat kita terus impor. Jika kita tidak hanya sekedar nyinyir tapi masih juga pakai produk luar negeri sampai kapanpun negeri kita masih terus tergantung dengan produk luar negeri. Maka dari itu kesadaran kita untuk mencintai produk-produk dalam negeri dan mempromosikannya melalui sosial media yang kita miliki ini salah satu cara juga untuk mengurangi impor.

Semoga kita tidak hanya pandai menyinyiri pemerintahan jokowi, tapi bisa merubah sedikit demi sedikit pola pikir dan gaya hidup kita untuk lebih perduli terhadap negeri ini. Siapapun presidennya kalau kita hanya menuntut ini, menuntut itu, dan hanya nyinyir terus maka negeri ini tak akan pernah berubah. Sekarang yang harus kita lakukan adalah melakukan perubahan walau sedikit mulai dari diri sendiri, mulai saat ini dan mulai yang kecil-kecil.

Salam perubahan.