3. Jokowi tidak menuntaskan kasus Lapindo;
Kalau yang ini saya rasa Presiden jokowi sudah melakukan penyelesaian dengan memberi talangan kepada Lapindo dalam pemberian ganti rugi kepada korban. Solusi Presiden jokowi yang ini sepantasnya mendapat apresiasi yang tinggi. Diaman selama mas SBY tak kunjung ada solusi, namun hanya beberapa bulan ditangan Pak Jokowi sudah mendapatkan solusi dan kejelasan terhadap korban lumpur Lapindo.
4. Jokowi tidak menyelesaikan kasus Century;
Tentunya pak Jokowi sudah mengagendakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tentunya masih ada pertimbangan yang perlu dilakukan. Jika kasus ini mau tuntas perlu kelegowoan SBY dan Budiono sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kasus Century ini.
5. Jokowi tidak mampu memenjarakan para pengemplang pajak;
Tidak sembarangan main memenjarakan orang. para pengemplang pajak saat ini berkelit dengan peraturan yang memang sengaja memihak mereka. Dan yang membuat UU perpajakan bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Perlu perbaikan UU untuk perpajakan yang menguntungkan negara.
Demikian juga dengan "orang dalam pajak" sendiri yang harus dipenjarakan terlebih dahulu biar para pengemplang ini tidak bisa "main mata" dengan para petugas pajak. Pengemplang biasanya tak terbukti mengemplang karena bermain mata dengan petugas. Â Pak Jokowi sudah mulai menyisir instansi ini untuk dibersihkan. Dan tak bisa sekonyong-konyong seperti kemauan penagih janji jokowi itu.
6. Jokowi tidak dapat memberantas mafia di sektor migas dan sumber daya alam;
Kalau dikatakan tidak dapat sungguh suatu tuduhan yang naif dan tergesa-gesa. Mafia yang sudah bercokol sekian lama pastinya sudah punya akar yang kuat menghunjam ke tubuh pemerintahan. Bahkan mafia ini sudah bekerja dari jaman Soeharto. Pastinya pak jokowi sudah berusaha membersihkan bagian ini sedikit demi sedikit. Sekali lagi jangan mengharap "alakazam abrakadabar", harus logis dan taktis tidak serta merta mengoperasi kangker dengan cara memotong leher pasien kan?
7. Jokowi menambah hutang dengan luar negeri;
Hutang luar negeri meningkat signifikan sejak jaman pemerintahan SBY, kini pak jokowi kebagian untuk melunasinya. Tuduhan Jokowi menambah hutang janganlah dipandang negatif. Hutang luar negeri tetap tidak bisa dielak dari negara berkembang seperti Indonesia. Upaya penghematan besar-besaran sedang dilakukan melalui kabinet kerja Presiden Jokowi. Tapi sayang ada sebagian yang tak terima dengan kebijakan penghematan yang malah menuduh sebagai pencitraan. Pak Jokowi naik pesawat ekonomi malah dibully dan dibilang pencitraan. Padahal pak jokowi sedang menerapkan kesederhanaan dan penghematan penyelenggaraan negara.
