Rencana Impor 1 Juta Ton Beras oleh Pemerintah Akhirnya Dibatalkan

Rencana impor 1 juta ton beras yang ditiupkan pemerintah belum lama ini telah menuai polemik. Selain, Presiden Jokowi terkesan mengingkari kebijakan kedaulatan pangan, suatu sisi membuat petani padi amat kecewa ihwal rencana impor itu berkenaan dengan panen raya.

Tapi, kabar baiknya permintaan para petani untuk membatalkan rencana impor itu akhirnya didengarkan oleh Presiden Jokowi.

Sehingga pada hari Jumat (26/03/2021) malam, melalui akun facebooknya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa, tidak akan ada impor komoditas beras sampai bulan juni 2021 mendatang. Dikatakan, keputusan pembatalan impor beras ini bertolak dari banyaknya masukkan dari pelbagai pihak.

Adanya penolakan impor beras ini bukan saja datang dari kalangan petani padi saja, tapi juga dari beberapa lembaga seperti Ombudsman RI, Dirut Perum Bulog, serta pengamat kebijakan publik, LSM dan seterusnya.

Konon, rencana impor itu dilakukan oleh pemerintah karena sebelumnya sudah memiliki nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam. Berikut mewanti-wanti ketersedian pangan rentan di tengah situasi pandemi yang tidak jelas ini.

Saya pikir, tidak ada salahnya apabila rencana impor beras itu dilakukan pada saat bangsa ini darurat pangan, dan sifatnya sudah sangat memaksa. Maka, tidak ada jalan lain selain impor.

Tapi, khan data pangan nasional tak mengindikasikan hal semacam itu. Kendati pun saat ini bangsa kita sedang menghadapi pandemi Covid-19, misalnya.

Bila mengacu pada rilis data BPS saja, produksi beras sepanjang Januari--April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton, naik 3,07 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan Januari--April 2020 yang sebesar 11,46 juta ton. Potensi peningkatan itu seiring dengan meningkatnya potensi luas panen dari 3,84 juta hektar menjadi 4,86 juta hektar pada periode yang sama. (Seperti dikutip dari Harian Kompas)

Situasi stok beras yang tersebar di pedagang, rumah tangga, serta restauran, hotel dan kafe juga relatif aman. Hal itu tecermin dalam harga beras yang relatif stabil selama tahun 2018-2020.

Di sisi lain, Budi Waeseso (Buwas) selaku Dirut Perum Bulog mengatakan, per Maret 2021 stok beras di Bulog mencapai 923.471 ton. Terdiri dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) 902.353 ton danberas komersial 21.119 ton.

Sejak masa panen raya atau awal Maret hingga saat ini, penyerapan Bulog sudah mencapai 145.000 ton. Ia memastikan serapan akan terus dilakukan sebab panen raya akan berlangsung hingga Mei 2021. (Kompas.com)

Lebih daripada itu, sekali lagi, bersyukur karena sejauh ini Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan di republik ini sudah mengambil keputusan yang tepat untuk membatalkan opsi impor satu juta ton beras. Keputusan ini juga semakin mempertegas posisi Jokowi yang telah menunjukkan keberpihakannya (dan mau mendengarkan) suara minor petani.

Bersyukurlah pula karena sejauh ini Presiden Jokowi telah memerintahkan Perum Bulog agar menyerap sepenuhnya beras petani pada panen raya mendatang ini.

Adapun sebagai solusi, saya kira, 3 (tiga) hal ini akan menjadi penting dilakukan agar ke depannya bangsa kita tidak kecantol beras impor lagi.

Pertama, mengeluarkan regulasi dan/atau kebijakan bebas beras impor. Saya pikir, hal ini relevan dengan kampanye menolak produk asing ala Presiden. Plus ikhtiar bebas beras impor akan tercapai jika pengembangan proyek kedaulatan pangan dikerjakan secara serius dan simultan.

Kedua, membabat habis mafia impor beras sampai ke akar-akarnya. Karena saya yakin, ada tangan jahil yang ikut bermain di balik rencana impor beras di tengah panen raya tahun ini.

Ketiga, menempatkan lembaga netral sekaliber BPS sebagai otoritas pengelolaan data pangan nasional sekaligus sebagai patner kerja bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait ekspor-impor beras.(*)

Salam Cengkeh