Ada satu jalan keluar, namun sangat tidak populis – menaikkan harga BBM. Langkah ini berisiko: ancaman unjuk rasa dan menggerus tingkat kepercayaan publik pada pemerintah. Tapi Jokowi rupanya tak peduli, ia memilih jalan tak rata demi memasuki pintu gerbang harapan. Subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran dicabut. Sejak itu Ia punya amunisi untuk mengerjakan hal-hal penting. Uang subsidi dikembalikan dalam wujud penambahan anggaran, terutama infrastruktur, dana transfer daerah, kesehatan, dan pendidikan.
Lewat pembangunan infrastruktur, Jokowi ingin membangun pondasi yang ekonomi yang kokoh: daerah-daerah terisolir akan terbuka, investor mau menanamkan modal, roda perekonomian berjalan, lapangan pekerjaan terbuka, dan pendapatan rakyat meningkat. Upaya ini butuh waktu. Ibarat investasi, ini adalah sebuah pengorbanan untuk mendapatkan hasil di kemudian hari. Sebuah tabungan masa depan.
Persoalan dasar berikutnya yang ia sentuh adalah soal kesehatan dan pendidikan. Sudah lama kita mendengar bagaimana sengsaranya rakyat miskin ketika didera sakit. Sampai muncul ungkapan satir “orang miskin tak boleh sakit”. Kini dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masyarakat pra sejahtera bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara mereka yang lebih sejahtera bisa mengikuti program lewat BPJS kesehatan dengan iuran bulanan yang relatif terjangkau. Banyak kritikan soal pelayanan BPJS kesehatan ini, tapi satu hal pasti, kini masyarakat punya rujukan yang jelas ketika sakit. Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menjadi jagoan pemerintah untuk memperluas jangkuan pendidikan bagi masyarakat.
Kepemihakan pada masyarakat prasejahtera melalui program KIS dan KIP ini rupanya diapresiasi oleh masyarakat bawah. Survei harian Kompas (20/10/2015) 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dengan responden 1200 orang, memperlihatkan bahwa masyarakat kelas ekonomi bawah cenderung lebih puas terhadap kinerja cabinet daripada kelas di atasnya. Sebagai contoh, 54,8% masyarakat dengan pengeluaran hingga Rp 1 juta (bawah-bawah) merasa puas dengan kinerja Kabinet Kerja, sementara yang tidak puas sebanyak 37,2%.
Ketika soal kesehatan tersebut ditanyakan kepada responden dengan pertanyaan: Menurut Anda, bagaimana kondisi pelayanan kesehatan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya? (dalam persen). Maka 32 persen menjawab lebih baik dan hanya 7,4 persen menjawab lebih buruk. Dalam hal pendidikan, 26,8 persen menggangap lebih baik, sedangkan hanya7,1 persen lebih buruk.
Dua sektor yang tengah mati-matian di genjot Jokowi bersama kementerian terkait, yakni kelautan & perikanan serta pembangunan fasilitas umum mendapat apresiasi sepadan. Dalam hal kelautan dan perikanan, 36,1 persen responden kondisi sektor ini lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, dan 6,9 persen merasa lebih buruk. Sedangkan soal pembangunan fasilitas umum, 31,5 persen menilai lebih baik dibandingkan dengan 5,0 persen lebih buruk. Survei Harian Kompas, juga memperlihatkan, masyarakat tak mudah terpengaruh propaganda negatif atas apa yang dikerjakan pemerintah. Mereka obyektif dalam menilai pemerintahan JKW-JK. Kemajuan diapresiasi, hal-hal yang belum dikerjakan dinilai kurang memuaskan.
Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintahan ini. Terutama soal penegakan hukum, kesejahteraan, dan juga keadilan. Tersisa 4 tahun untuk berbenah, Jokowi terus merangsek maju.
Rome wasn’t built in a day!
Foto Jokowi: sumber thejakartapost.com
Foto tol Medan - Binjai: sumber kemen PUPR
