Setahun JKW – JK: Memasuki Pintu Gerbang Harapan

“Rome wasn’t built in a day”. Ungkapan ini mengingatkan siapa saja, untuk mengerjakan hal-hal besar butuh usaha dan waktu. Kekuatan, stamina, dan konsistensi menjadi kunci.

Tak ada jalan pintas untuk merogoh kesuksesan. Perdana Menteri Singapura,  Lee Kuan Yew (1965 – 1990), butuh waktu 25 tahun untuk membalikkan keadaan. Dari sebuah negara kecil berhutan bakau yang tidak diperhitungkan menjadi bangsa maju dengan pendapatan per kapita setara Amerika Serikat.

Keajaiban Singapura lantas dipakai sebagai role model bagi para pemimpin dunia, bagaimana sebuah kepemimpinan yang visioner, berani, dan berorientasi pada perubahan mengantarkan negeri Singa ini sejajar dengan negara-negara maju. “Barangkali tak ada satu bangsa pun di dunia yang mencapai kemajuan pesat seperti Singapura dalam satu generasi,” ungkap beberapa pemimpin dunia memuji kemajuan Singapura.

Dalam skala lokal, salah satu contoh pemimpin berani dan visioner itu ada pada Ignasius Jonan,  Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (2009 – 2013) yang lantas terpilih kembali sebelum akhirnya dicomot oleh Presiden Jokowi menjadi menteri perhubungan pada 26 Oktober 2014. Karena keberhasilannya membenahi PT KAI dari BUMN yang rugi dan “jorok” menjadi BUMN yang menguntungkan dan “wangi”.

Tak pernah berkarier di bidang bisnis transportasi, Jonan  sukses membalikkan kerugian Rp 83,5 miliar pada 2008 menjadi keuntungan Rp 154,8 miliar pada 2009. Pada tahun 2013, bahkan telah mencatatkan laba Rp 560,4 miliar. Jonan juga melipatgandakan aset KAI dari Rp 5,7 triliun pada 2008, menjadi Rp 15,2 triliun pada 2013. Pada masanya juga memberangus percaloan tiket, dengan menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, dan penjualan melalui toko ritel. Toilet stasiun yang awalnya harus membayar, digratiskan dan diperbanyak jumlahnya. Kereta juga dilengkapi AC, penumpang tak boleh berdiri, dan larangan merokok.

Jalan sunyi Jokowi

Memasuki setahun pemerintahannya, 20 Oktober 2015, Jokowi dikritik habis-habisan. Dianggap tidak mampu, gagal, tidak kompeten. Bayangkan, negeri yang sudah lama didera dengan berbagai persoalan penegakan hukum, kesejahteraan, ketidakadilan ini minta dibereskan dalam satu tahun oleh para pengkritiknya. Barangkali hanya di negeri ini, orang doyan memberi target pencapaian. Belum apa-apa sudah diminta memberi bukti. Baru hangat-hangat dilantik jadi presiden, eh 3 hari kemudian publik gerah, kok kabinet belum dibentuk. Pun ketika memasuki 100 hari pemerintahan, dibilang penegakan hukum nol. Budaya instan, jalan pintas, terabas rupanya menjadi hobi sebagian orang. Sebuah budaya yang (maaf) mencerminkan kemalasan dan mengemohi kerja keras. Budaya penghambat kemajuan. Kini memasuki usia setahun dari lima tahun pemerintahannya tuntutan pencapaian unjuk kerja makin masif.

 

Jokowi, alumnus Fakultas Kehutanan UGM, orang biasa yang dibesarkan di bantaran kali Sungai Bengawan Solo ini memilih jalan sunyi, namun berani dan visioner. Ia membenahi  hal-hal dasar, mengurai satu per satu persoalan yang terabai bertahun-tahun. Soal pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang ia percaya sebagai pondasi kemajuan bangsa.

Di awal-awal pemerintahannya persoalan sudah menghadang. Ia mewarisi anggaran belanja negara (APBN), yang kurang memihak pada pembenahan hal-hal dasar tersebut. APBN habis untuk memenuhi  belanja rutin. Ibarat ekonomi rumah tangga yang pendapatannya dikuras untuk konsumsi, tanpa menyisakan tabungan buat investasi.

Ada satu jalan keluar, namun sangat tidak populis – menaikkan harga BBM. Langkah ini berisiko: ancaman unjuk rasa dan menggerus  tingkat kepercayaan publik pada pemerintah. Tapi Jokowi  rupanya tak peduli, ia memilih jalan tak rata demi memasuki pintu gerbang harapan. Subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran dicabut. Sejak itu Ia punya amunisi untuk mengerjakan hal-hal penting. Uang subsidi  dikembalikan  dalam wujud penambahan anggaran, terutama infrastruktur, dana transfer daerah, kesehatan, dan pendidikan.

 Lewat pembangunan infrastruktur, Jokowi ingin membangun pondasi yang ekonomi yang kokoh: daerah-daerah terisolir akan terbuka, investor mau menanamkan modal, roda perekonomian berjalan, lapangan pekerjaan terbuka, dan pendapatan rakyat meningkat. Upaya ini butuh waktu. Ibarat investasi, ini adalah sebuah pengorbanan untuk mendapatkan hasil di kemudian hari. Sebuah tabungan masa depan.

Persoalan dasar berikutnya yang ia sentuh adalah soal kesehatan dan pendidikan. Sudah lama kita mendengar bagaimana sengsaranya rakyat miskin ketika didera sakit. Sampai muncul ungkapan satir “orang miskin tak boleh sakit”. Kini dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masyarakat pra sejahtera bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara mereka yang lebih sejahtera bisa mengikuti program lewat BPJS kesehatan dengan iuran bulanan yang relatif terjangkau. Banyak kritikan soal pelayanan BPJS kesehatan ini, tapi satu hal pasti, kini masyarakat punya rujukan yang jelas ketika sakit.  Kartu Indonesia Pintar (KIP)  juga menjadi jagoan pemerintah untuk memperluas jangkuan pendidikan bagi masyarakat.

Kepemihakan pada masyarakat prasejahtera melalui program KIS dan KIP ini rupanya diapresiasi oleh masyarakat bawah. Survei harian Kompas (20/10/2015) 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dengan responden 1200 orang, memperlihatkan bahwa masyarakat kelas ekonomi bawah cenderung lebih puas terhadap kinerja cabinet daripada kelas di atasnya. Sebagai contoh, 54,8% masyarakat dengan pengeluaran hingga Rp 1 juta (bawah-bawah) merasa puas dengan kinerja Kabinet Kerja, sementara yang tidak puas sebanyak 37,2%.

Ketika soal kesehatan tersebut ditanyakan kepada responden dengan pertanyaan: Menurut Anda, bagaimana kondisi pelayanan kesehatan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya? (dalam persen). Maka 32 persen menjawab lebih baik dan hanya 7,4 persen menjawab lebih buruk. Dalam hal pendidikan, 26,8 persen menggangap lebih baik, sedangkan hanya7,1 persen lebih buruk.

Dua sektor yang tengah mati-matian di genjot Jokowi bersama kementerian terkait, yakni kelautan & perikanan serta pembangunan fasilitas umum mendapat apresiasi sepadan. Dalam hal kelautan dan perikanan, 36,1 persen responden kondisi sektor ini lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, dan 6,9 persen merasa lebih buruk. Sedangkan soal pembangunan fasilitas umum, 31,5 persen menilai lebih baik dibandingkan dengan 5,0 persen lebih buruk. Survei Harian Kompas, juga memperlihatkan, masyarakat tak mudah terpengaruh propaganda negatif atas apa yang dikerjakan pemerintah. Mereka obyektif dalam menilai pemerintahan JKW-JK. Kemajuan diapresiasi, hal-hal yang belum dikerjakan dinilai kurang memuaskan.

Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintahan ini. Terutama soal penegakan hukum, kesejahteraan, dan juga keadilan. Tersisa  4 tahun untuk berbenah, Jokowi terus merangsek maju.

Rome wasn’t built in a day!

 

Foto Jokowi: sumber thejakartapost.com

Foto tol Medan - Binjai: sumber kemen PUPR