Mulai Lagi! Kali ini Miras Menyasar Yogyakarta

ORMAS Islam besar di Indonesia mendesak pemerintah hentikan peredaran Minuman Keras (Miras) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Peredaran miras di DIY menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam. Pasalnya, toko dan outlet di DIY telah menjual miras secara bebas.

Berdasarkan informasi dari Suara Aisyiyah dan fornews.co yang dilansir dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setidaknya ada 80 toko yang menjual Minuman Keras.

Bahkan, Presidium FAUIB angkat bicara terhadap merebaknya Miras di Kota Pelajar dan Budaya yang menjadi salah satu ikon di Indonesia.

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan MUI, mengambil sikap tegas dengan pernyataan penolakan peredaran Miras di DI Yogyakarta.

MUI pernah meminta kepada Pemerintah melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 yang menegaskan perihal pelarangan peredaran Minuman Keras  termasuk tidak memberikan izin pendirian pabrik Miras.

Bahkan, MUI mendesak pemerintah untuk melarang perdagangan Miras dan menindak tegas bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.

Tetapi, pemerintah pernah melegalkan Miras melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021.

Memang, Perpres tersebut mengatur industri Miras di daerah tertentu di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

Meski begitu tetap memunculkan penolakan dari berbagai pihak termasuk dari tokoh lintas agama sehingga Pepres ini dikenal menjadi 'Perpres Miras'.

Mendapat penolakan dan mendengar berbagai masukan akhirnya Presiden mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi Minuman Keras.

Belakangan, Miras kembali menjadi pembicaraan hangat di Indonesia melibatkan masyarakat DI Yogyakarta.

Tentu saja ini sangat memalukan. Bagaimana mungkin DI Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota 1001 julukan mulai dari sebutan Kota Pelajar, Kota Budaya, Kota Seniman, Kota Santri, Ibu Kota Muhammadiyah, Kota Sejarah, Kota Kerajaan Mataram, justru menjadi tempat peredaran Minuman Keras.

Wajar saja jika umat Islam di Indonesia lantas mendukung Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan MUI mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan peredaran Miras di DI Yogyakarta.

Berikut sikap pernyataan penolakan Miras oleh organisasi Islam di DI Yogyakarta.

• Menolak berdirinya toko miras di DIY yang semakin tidak terkendali.
• Meminta kepada Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) tingkat provinsi yang terdiri dari Gubernur, Kapolda, Ketua DPRD, Kajati, dan Forkopimda kabupaten/kota untuk membuat kebijakan progresif berkaitan dengan berdirinya toko miras di DIY.
• Meminta kepada wakil rakyat baik tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mendengar aspirasi berkaitan dengan keresahan warga masyarakat atas berdirinya toko miras di DIY.
• Meminta kepada calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada, bila terpilih menjadi kepala daerah untuk membuat regulasi yang melindungi masyarakat dari toko miras di DIY.
• Mendorong Pemerintah Daerah di tingkat kota dan kabupaten di DIY untuk menegakkan Perda terkait pelanggaran terhadap peredaran miras yang sangat bebas di masyarakat.
• Mendorong DPRD kota dan kabupaten di DIY untuk mengevaluasi Perda tentang miras, agar lebih ketat dan tidak mengancam akhlak dan masa depan generasi bangsa.
• Mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban dan penindakan secara tegas kepada pemilik toko miras di DIY.
• Mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mensyiarkan penolakan berdirinya toko miras di DIY. (*)