Saya jujur mengatakan tidak paham secara spesifik bagaimana pola penyidikan jika DPR sudah menggunakan Hak Angket. Tetapi jika tujuannya untuk menyelidiki pesta demokrasi pada 14 Februari lalu, tidak akan mencapai pangkal permasalahan demokrasi yang ada. Hasilnya nanti hanyalah ada dua, kemenangan Jokowi atau kemenangan PDI-P.
Kemenangan demokrasi sesungguhnya adalah untuk rakyat. Dan rakyat, terkhusus saya, akan lebih menerima bila Hak Angket ini digunakan untuk menyelidiki peran pemerintah (khususnya lembaga eksekutif/Presiden) dalam proses di belakang layar untuk kemenangan Prabowo-Gibran.
Jika memang hasil real count usai diumumkan dan Prabowo-Gibran jadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, seyogyanya ini bisa diterima dengan lapang dada oleh semua pihak sebagai Produk Demokrasi. Saya samakan dengan Qatar yang menjadi host Piala Dunia 2022.
Hasilnya nanti, bisa ada dua kemungkinan. Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia menjadi lebih baik, atau juga sebaliknya. Untuk Qatar, mereka telah membuktikan mampu menjadi penyelenggara Piala Dunia dengan baik.
Jika ternyata gagal bagaimana? Berikut ada sebuah pernyataan menarik Sepp Blatter dalam dokumenter FIFA Uncovered.
"Pilihan Qatar adalah sebuah kesalahan. Saat itu, kami sebenarnya sepakat di Komite Eksekutif bahwa Rusia harus mendapatkan Piala Dunia 2018 dan Amerika Serikat pada 2022 . Qatar adalah negara yang terlalu kecil. Sepak bola dan Piala Dunia terlalu besar untuk itu. Pilihannya buruk."Â dikutip dari Liputan6.com.
Ya, Sepp Blatter juga paham dengan konsekuensi terpilihnya Qatar. Tanpa adanya pengalaman menggelar turnamen besar, wajar bila sang pemilih pun berkata demikian. Pun demikian dengan pengusung Mas Gibran Rakabuming Raka, mereka harus siap juga jika seandainya putra sulung Presiden Jokowi ini dicap gagal esok hari.
Presiden Jokowi ketika pada masa pandemi Covid-19 (2020) terkait Perppu Covid pernah lantang mengatakan, "Asal untuk rakyat, saya pertaruhkan reputasi Politik Saya."
Disini perlu digarisbawahi bahwa beliau akan siap dengan segala konsekuensi yang timbul terkait setiap kebijakan yang diambilnya.
Maka dari itu, sebagai penutup artikel ini, hemat saya adalah Hak Angket tersebut digunakan untuk menyelidiki di balik layar terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai paslon pemenang Pemilu. Presiden Jokowi tentu akan siap mempertanggungjawabkan seluruh kejadian, baik tentang MK, penggunaan aparatur negara ataupun gelontoran bansos yang totalnya melebihi masa pandemi.
Tujuannya bukanlah semata memakzulkan Presiden Jokowi, tetapi meminta pertanggungjawaban pemimpin negara atas "kegaduhan" yang timbul dikarenakan pencalonan puteranya.Â
Jika nanti tidak ada temuan, ya berarti memang tidak terjadi apa-apa di baliknya. Namun jika ada, ya memang benar kata Pak Airlangga Hartanto, Dalam Demokrasi, Winner cannot Takes it All.
