Akankah Kompensasi BLT BBM Tepat Sasaran?

Lagi-lagi, Pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan harga BBM per Sabtu siang (3 September 2022). Dan seperti kejadian-kejadian sebelumnya, masyarakat terlihat antri BBM di SPBU sebelum terjadi kenaikan harga. Di beberapa SPBU, BBM pun tetiba menjadi habis menjelang kenaikan. Biasalah, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam akun face book resmi Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati, menuliskan beberapa pokok pikiran terkait dengan kenaikan harga BBM ini. 

Diantaranya, dikatakan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa uang negara harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat kurang mampu. Juga merupakan komitmen pemerintah agar penggunaan subsidi ini benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Tiga Kontra di Balik Penggunaan Aplikasi MyPertamina

Menurut Sri Mulyani, ternyata anggaran subsidi dan kompensasi seperti yang dituangkan dalam Perpres 98/2022 sebesar 502,4 triliun rupiah telah meningkat 3 kali lipat dari alokasi awal. Dan sebagian besarnya diperuntukkan bagi subsidi BBM. Karena makin tekor, maka mau tidak mau, harga BBM harus dinaikkan.

Antrian kendaraan di SPBU Oebufu Kota Kupang akibat langkanya BBM. Dok Pos-Kupang.com/Kanis Jehola

Kenaikan 3 jenis BBM kali ini cukup signifikan. Pertamax naik sebesar 13,79%. Sementara pertalite, mengalami kenaikan harga hingga 23,50%. Sedangkan solar subsidi, mengalami kenaikan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 24,26% dari harga lama.

Pertalite: harga lama    Rp  7.650 ---- harga baru Rp  10.000 ---- jumlah kenaikan Rp 2.350 atau 23,50%

Solar subsidi: lama        Rp   5.150 ---- harga baru Rp    6.800 ---- jumlah kenaikan Rp 1.650 atau 24,26%

Pertamax: harga lama Rp 12.500 ---- harga baru Rp  14.500 ---- jumlah kenaikan Rp 2.000 atau 13,79%

Baca juga: Pertamini adalah "Adik Kandungnya" Pertamina, Benarkah Demikian?

Kenaikan harga BBM, selalu akan membuat masyarakat panik untuk membeli ala kadarnya. Mereka rela antri berjam-jam, hanya untuk mengisi kendaraannya dengan BBM harga lama. Panic buying ini, membuat pemilik SPBU pun menjadi nakal dan sengaja menahan BBM nya agar dijual setelah pengumuman pemberlakuan harga.  Lagu lama, kata teman saya.

Akankah BLT BBM tepat sasaran?

Seperti yang dirilis oleh kompas.com per 3 September 2022, Presiden Jokowi mengakui bahwa BLT BBM yang disalurkan pemerintah, tidak mungkin tepat sasaran hingga seratus persen. Bahkan Jokowi menyebutkan, bisa jadi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sementara, yang seharusnya masuk kriteria penerima manfaat, tak mendapatkannya.

Membaca dan mendengar langsung statemen sang pemimpin, nampaknya kita menjadi skeptis perihal ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi BLT BBM. Juga penyaluran subsidi BBM kepada 16 juta pekerja yang berpendapatan di bawah standar. 

Baca juga: Tak Ada Pilihan Selain Tetap Mengisi Pertamax

Penelitian menunjukkan BLT dan raskin tak bisa bebaskan anak dari kemiskinan. Dok kompas.com/Adysta Pravitrarestu

Terkait dengan ketepatan sasaran. Timbul banyak pertanyaan, BLT ini diperuntukkan bagi mereka yang berdampak langsung dalam menggunakan kendaraan dengan BBM bersubsidi, ataukah diperuntukkan bagi mereka yang selama ini telah menikmati BLT atau PKH dan bantuan lain karena menyandang gelar miskin?

Menurut penelitian yang dirilis oleh Kompas.com, ternyata BLT dan raskin tak bisa bebaskan anak dari kemiskinan. Bantuan ini hanya bersifat sebagai penolong sementara saja. 

Di lain pihak, bantuan ini malah menjatuhkan mental bangsa. Masyarakat semakin menggantungkan diri pada BLT. Menurun standar kehidupan guna mendapatkan bantuan. Rasa malu sebagai orang miskin yang layak mendapatkan bantuan semakin terkikis.

Belum lagi, manipulasi dan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu guna meraup keuntungan bagi pribadi dan kelompoknya. Sementara, hukuman bagi koruptor yang ringan-ringan saja, malah membuat oknum-oknum lainnya menjadi nekad manakala memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi bantuan.

Korupsi BLT Covid-19 oleh Kepala Dusun dan Kepala BPD di Desa Banpres, Sumatera Selatan. Dok kompas.com/Aji Yulianto Kasriadi Putra

Melihat kondisi ini, presiden dan pembantu-pembantunya hendaknya bekerja keras untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa bantuan-bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Juga tidak dikorupsi oleh oknum-oknum yang ada di dalam lingkaran kekuasaan.

Hal paling penting adalah memikirkan program-program yang visioner. Tak sekedar memberi bantuan tunai langsung. Bukankah Pembukaan UUD 45 sudah mencantumkan tujuan negara kita? 

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Tujuan negara Indonesia telah disepakati oleh bapak bangsa kita dalam pembukaan UUD 45. Dok gramedia.com/Wida Kurniasih