Pemilu Era Orde Baru
Pertikaian politik pasca Pemilu 1955 begitu dinamis dan panas. Diantaranya, keluar dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu poinnya tentang pembubaran dewan konstituante. Puncaknya, adalah peristiwa berdarah tanggal 30 September 1965. PKI sebagai salah satu partai terbesar waktu itu, dinyatakan sebagai dalangnya. Oleh rezim Soeharto, dinamakan sebagai peristiwa Gerakan 30 September/PKI.
Tiga Tuntutan Rakyat yang dikenal dengan nama Tritura kemudian dijadikan sebagai gerakan untuk mengoreksi tata kepemimpinan di jaman sebelumnya yang dinamakan sebagai Orde Lama.
Tiga tuntutan dimaksud adalah terkaitan dengan pembubaran PKI, pembersihan kabinet dan perbaikan harga yang saat itu melambung tinggi.
Muncullah rezim Orde Baru. Orde dimana Pemilu dilakukan hanya untuk melanggengkan pemerintahan Presiden Soeharto.
Setelah PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, maka Pemilu kedua pasca kemerdekaan atau pertama dalam era Orde Baru pun dilaksanakan pada tahun 1971.
Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik untuk memperebutkan 360 kursi DPR. Golongan Karya berada di atas angin dengan perolehan suara sebesar 62,82% dan berhak menempati 236 kursi. NU menempati posisi kedua dengan perolehan kursi sebanyak 58, diikuti oleh Parmusi dan PNI dengan perolehan kursi berturut-turut sebanyak 24 (Parmusi) dan 20 (PNI).
Soeharto makin menguasai panggung politik di Indonesia. Golkar dan ABRI menjadi alat kekuasaannya untuk tetap menjadi Presiden di zaman itu. Golkar yang menguasai kursi MPR kemudian berhasil menetapkan, Peserta Pemilu tahun 1977 hanya akan diikuti oleh tiga kontestan, yaitu Golkar dan 2 parpol.
Maka lahirlah Partai Persatuan Pembangunan pada 5 Januari 1973. PPP dibentuk oleh patai-partai islam: NU, PSII dan Perti. Lalu partai-partai lain seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik meleburkan diri dalam satu partai baru yang dinamakan Partai Demokrasi Indonesia, disingkat PDI.
Jadilah, 5 kali Pemilu setelah tahun 1971 hanya diikuti 3 kontestan: PPP dengan nomor urut 1, PDI nomor urut 2 dan Golkar dengan nomor urut 3.
Selama Pemilu tersebut, Golkar selalu tidak ada tandingannya. Dan MPR selalu memilih Soeharto sebagai Presiden. Sementara, wakilnya boleh diganti tentu saja atas petunjuk 'Bapak Presiden'.
