Presiden Jokowo pun menegaskan, agar seluruh menteri terkait dapat melakukan kerja sama yang baik. Bukan hanya dengan KPU dan Bawaslu tetapi juga dengan komponen lain yang terlibat dalam segala urusan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2022. Terutama, menjaga suasana untuk tetap kondusif hingga berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pesan ini harusnya dimengerti oleh para menteri, yang selama ini membangun wacana pengunduran Pemilu dan presiden 3 periode. Stop membangun isu demikian.Â
Menteri-menteri yang saat ini menjabat ketua partai atau jajaran pengurus top Parpol tertentu, sebaiknya tidak mencoba mencari popularitas dengan memanfaatkan posisinya di kementerian.Â
Masih banyak persoalan bangsa dan negara yang harus diurus oleh para menteri: kelangkaan minyak goreng, kelangkaan BBM, kelangkaan kedelai, dan persoalan lainnya.Â
Pemilu Berbiaya Rp 110,4 Triliun
 Dalam berita www.rctiplus.com disebutkan, Presiden menyampaikan perkiraan Pemilu serentak 2024 akan menelan biaya sebanyak Rp 110,4 triliun. Diantaranya dialokasikan sebesar Rp 76,6 triliun untuk kegiatan KPU dan 33,8 triliun rupiah untuk Bawaslu.
Biaya yang lebih tinggi daripada pemilu tahun 2019 yang menggunakan anggaran sekira Rp 25,59 triliun. Namun, yang namanya kegiatan nasional, pasti memerlukan anggaran. Akan selalu meningkat karena disesuaikan dengan kondisi yang ada.
KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga masih berusaha untuk memangkas dananya. Misalnya, menyerdehanakan surat suara agar menghemat kertas dan efisiensi lainnya.
Dan sebagai warga negara, kita pun perlu turut serta mengawasi penggunaan dana. Apabila mengetahui penyelewengan dana maka sebaiknya kita dapat melaporkannya kepada piak yang berwewenang untuk dapat ditindaklanjuti.
