Mohon tunggu...
Gregorius Nafanu
Gregorius Nafanu Mohon Tunggu... Petani - Pegiat ComDev, Petani, Peternak Level Kampung

Dari petani, kembali menjadi petani. Hampir separuh hidupnya, dihabiskan dalam kegiatan Community Development: bertani dan beternak, plus kegiatan peningkatan kapasitas hidup komunitas lainnya. Hidup bersama komunitas akar rumput itu sangat menyenangkan bagiku.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Jokowi Tegaskan Pemilu Serentak 2024 Tidak Diundur

11 April 2022   14:52 Diperbarui: 11 April 2022   15:53 303
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Rapat terbatas di Istana Bogor, 10 April 2022. Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekreatariat Presiden dalam wartasasando.pikiran-rakyat.com

Presiden Jokowo pun menegaskan, agar seluruh menteri terkait dapat melakukan kerja sama yang baik. Bukan hanya dengan KPU dan Bawaslu tetapi juga dengan komponen lain yang terlibat dalam segala urusan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2022. Terutama, menjaga suasana untuk tetap kondusif hingga berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pesan ini harusnya dimengerti oleh para menteri, yang selama ini membangun wacana pengunduran Pemilu dan presiden 3 periode. Stop membangun isu demikian. 

Menteri-menteri yang saat ini menjabat ketua partai atau jajaran pengurus top Parpol tertentu, sebaiknya tidak mencoba mencari popularitas dengan memanfaatkan posisinya di kementerian. 

Masih banyak persoalan bangsa dan negara yang harus diurus oleh para menteri: kelangkaan minyak goreng, kelangkaan BBM, kelangkaan kedelai, dan persoalan lainnya. 

Bawaslu RI. Foto: bawaslu.go.id
Bawaslu RI. Foto: bawaslu.go.id

Pemilu Berbiaya Rp 110,4 Triliun

 Dalam berita www.rctiplus.com disebutkan, Presiden menyampaikan perkiraan Pemilu serentak 2024 akan menelan biaya sebanyak Rp 110,4 triliun. Diantaranya dialokasikan sebesar Rp 76,6 triliun untuk kegiatan KPU dan 33,8 triliun rupiah untuk Bawaslu.

Biaya yang lebih tinggi daripada pemilu tahun 2019 yang menggunakan anggaran sekira Rp 25,59 triliun. Namun, yang namanya kegiatan nasional, pasti memerlukan anggaran. Akan selalu meningkat karena disesuaikan dengan kondisi yang ada.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga masih berusaha untuk memangkas dananya. Misalnya, menyerdehanakan surat suara agar menghemat kertas dan efisiensi lainnya.

Dan sebagai warga negara, kita pun perlu turut serta mengawasi penggunaan dana. Apabila mengetahui penyelewengan dana maka sebaiknya kita dapat melaporkannya kepada piak yang berwewenang untuk dapat ditindaklanjuti.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun