Dalam skenario terburuk, pukulan pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi bisa menambah jumlah orang miskin baru sebanyak 8,5 juta jiwa. Program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan lebih menyeluruh perlu disikapi serius, tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga kelompok masyarakat rentan miskin dan menengah yang saat ini mulai kehilangan pemasukan.
Peran Komisi pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi telah bekerja keras untuk untuk menyelamatkan uang negara dari para koruptor dengan melakukan tangkap tangan. Tapi, harta para koruptor tersebut umumnya gagal dirampas untuk dikuasai negara. Akibatnya korupsi terus merajalela di negeri ini.Masih tingginya korupsi di Indonesia, mengakibatkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi, karena uang negara yang dikorupsi itu membuat pemerintah mengalami pengurangan kemampuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Korupsi terus menggeliat di negeri ini, karena hukuman terhadap mereka yang terlibat kasus-kasus korupsi ternyata tidak menimbulkan efek jera, apalagi banyak dari mereka yang bisa menyulap penjara menjadi hotel berbintang. Karena itu usulan membebaskan napi koruptor mendapatkan penolakan masyarakat, karena dampak korupsi amat luas.
Kita berharap napsu mereka yang ingin menggasak dana bencana nonalam untuk mereka yang terdampak virus corona ini gentar dengan sanksi hukuman mati yang bisa dikenakan. Karena hanya dengan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran negeri ini dapat bertahan melewati waktu yang tidak mudah karena wabah corona.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
