Debut Komisi Pemberantasan Korupsi Awasi Dana Bencana Covid-19

Pemerintah terus berusaha menekan angka kemiskinan dengan membuka  lapangan kerja baru serta mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru. Namun, Badai corona yang melanda Indonesia sejak ditemukannya pasien positif corona di Depok pada awal Maret yang memaksa pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan banyak kantor dan pabrik-pabrik harus membatasi operasional dengan merumahkan pegawai. Pekerja harian adalah mereka yang paling merasakan dampaknya, mereka harus menganggur tanpa upah.

Penerapan PSBB dengan belajar di rumah, pembatasan oprasional kantor-kator yang menimbulkan perhimpunan, penetapan ibadah dirumah, serta pembatasan transportasi umum mengakibatkan melemahnya perekonomian Indonesia yang mengakibatkan perumahan karyawan dengan pemotongan gaji, tanpa gaji, sampai pada pemutusan hubungan kerja.

Dengan pembatasan operasional pabrik, kantor-kantor, pusat perdagangan umum seperti mall dll banyak pegawai mesti tidak mengalami pemutusan hubungan kerja banyak diantara mereka yang dirumahkan tanpa gaji, atau mengalami pemotongan gaji. Bukan hanya penduduk miskin yang bertambah miskin, tetapi banyak dari anatara meraka yang hamper miskin akan jatuh miskin.

Kemiskinan Meningkat

Berdasarkan data Angka Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah dikalkulasi silang dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, jumlah orang miskin di Indonesia per September 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jumlah penduduk miskin akan bertambah karena pandemi virus corona. Dalam skenario terberat, bahkan penduduk miskin bertambah 3,78 juta. Menurut Sri Mulyani, Angka kemiskinan di Indonesia mungkin akan meningkat, dalam skenario berat bisa naik tambahan 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat kita akan menghadapi tambahan kemiskinan 3,78 juta orang.  

Peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario paling berat bisa minus 0,4 persen. Adapun, skenario terberat diperkirakan pada kuartal kedua dengan laju ekonomi minus 2,6 persen.

Sedang berdasarkan riset dari SMERU Research Institute yang dirilis, Jumat (17/4/2020), memprediksi lonjakan angka kemiskinan tahun ini akibat pandemi Covid-19. Orang miskin baru akan bermunculan karena dampak pandemi memukul berbagai sektor ekonomi dan bidang usaha.

Riset SMERU lebih lanjut menjelaskan bahwa mereka yang rentan terdampak adalah masyarakat rentan miskin yang saat ini kehilangan pekerjaan dan pemasukan rutin. Masyarakat rentan miskin berada sedikit di atas garis kemiskinan. Mereka terancam jatuh miskin jika dampak ekonomi dari Covid-19 terus berkelanjutan tanpa program perlindungan sosial dan penguatan ekonomi yang lebih menyeluruh.

Pada skenario paling ringan, angka kemiskinan karana covid-19  naik 9,7 persen atau muncul 1,3 juta orang miskin baru. Artinya, total orang miskin akan bertambah menjadi 26,09 juta orang. Skenario ringan ini terwujud jika pertumbuhan ekonomi tahun ini masih tumbuh 4,2 persen atau skenario paling optimistis.

Dengan pertumbuhan ekonomi hanya 1 persen jumlah orang miskin melonjak 12,4 persen sampai 8,45 juta orang. Artinya, dalam skenario terburuk itu, total orang miskin bertambah menjadi 33,24 juta orang pada akhir 2020. Menurut riset SMERU  ini tergolong scenario sedang.

Dalam skenario terburuk, pukulan pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi bisa menambah jumlah orang miskin baru sebanyak 8,5 juta jiwa. Program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan lebih menyeluruh perlu disikapi serius, tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga kelompok masyarakat rentan miskin dan menengah yang saat ini mulai kehilangan pemasukan.

Peran Komisi pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi telah bekerja keras untuk untuk menyelamatkan uang negara dari para koruptor dengan melakukan tangkap tangan. Tapi, harta para koruptor tersebut umumnya gagal dirampas untuk dikuasai negara. Akibatnya korupsi terus merajalela di negeri ini.Masih tingginya korupsi di Indonesia, mengakibatkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi, karena uang negara yang dikorupsi itu membuat pemerintah mengalami pengurangan kemampuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Korupsi terus menggeliat di negeri ini, karena hukuman terhadap mereka yang terlibat kasus-kasus korupsi ternyata tidak menimbulkan efek jera, apalagi banyak dari mereka yang bisa menyulap penjara menjadi hotel berbintang. Karena itu usulan membebaskan napi koruptor mendapatkan penolakan masyarakat, karena dampak korupsi amat luas.

Kita berharap napsu mereka yang ingin menggasak dana bencana nonalam untuk mereka yang terdampak virus corona ini gentar dengan sanksi hukuman mati yang bisa dikenakan. Karena hanya dengan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran negeri ini dapat bertahan melewati waktu yang tidak mudah karena wabah corona.