Mohon tunggu...
Kebijakan

Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada Masa Demokrasi Terpimpin

29 November 2018   19:41 Diperbarui: 18 Agustus 2020   20:57 18341
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Selain itu, Indonesia baru merdeka dan harus mendapat suara di PBB yang dikuasai oleh negara-negara kapitalis.

Poros Jakarta Peking ini memperkuat adanya prinsip komunis di Indonesia yang bertentangan dengan dasar negara kita Pancasila, dasar negara yang dikemukakan Soekarno sendiri.

6. Soekarno presiden seumur hidup

UUD 1945 menyatakan bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Namun pada masa demokrasi terpimpin, Tap MPRs no 3 tahun 1963 yang berbunyi Soekarno presiden seumur hidup ditetapkan.

Hal ini bertujuan untuk menghalangi ideologi komunis berkuasa di Indonesia dan menggantikan ideologi Pancasila.

7. Penyimpangan demokrasi terpimpin mengalami puncaknya saat terjadi G 30s PKI.

Gerakan 30 September merupakan gerakan pada tanggal 30 September 1965 dimana 7 petinggi militer dibunuh dalam suatu kudeta.

Gerakan ini memiliki penyebab utama yaitu meningkatnya pengaruh faham komunis dan PKI akibat Nasakom.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun