Kuat dan kokoh selama - lamanya
Melindungi rakyat, makmur selamat,
Hidup bersatu di laut - di darat [32]."
Kedua, Soepomo, 31 MEI 1945.
Dalam uraiannya tentang nasionalisme Indonesia beliau sedikit menyinggung tentang moral dan agama. Menurut beliau, "negara nasional yang bersatu itu tidak berarti, bahwa negara itu akan bersifat 'a-religieus'. Bukan itu. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita - cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam [60]."
Ketiga, Soekarno, 1 Juni 1945.
Setelah berbicara panjang lebar tentang makna kemerdekaan yang beliau anggap telah menggelora dalam setiap individu bangsa Indonesia saat itu, beliau kemudian membahas kebangsaan Indonesia yang dipengaruhi oleh tulisan "San Min Chu I" atau "The Three People's Principles" karya Dr. Sun Yat Sen, yang menurut beliau, "sejak saat itu tertanamlah rasa kebangsaan [96]." (setelah mendalami tulisan tersebut).
Barulah beliau menyinggung dasar negara yang keempat, "dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua','satu buat semua, semua buat satu'. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan [97]."
Dengan mencontohkan kesejahteraan yang tidak merata di Eropa dan Amerika, yang walaupun mempunyai badan perwakilan, tidak menciptakan keadilan sosial karena "tak lain tak bukanadalah yang dinamakan democratie di sana itu hanyalah politieke democratie saja; semata - mata tidak ada sociale rechtvaardingheid - tak ada keadilan sosial, tak ada ekonomische democratie sama sekali [99]." Itulah kemudian yang menjadi sila kelima dari dasar negara kita.
Setelah beliau memaparkan makna menjalankan agama dengan keadaban, maksud dari keadaban adalah "hormat - menghormati satu sama lain [101]." Beliaupun menyinggung sila pertama dari dasar negara kita denga kata - kata "hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara -saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa [101]." Karena PANCASILA bukan sebuah ideologi, tetapi sebuah prinsip bernegara, maka Bung Karno  mengatakan bahwa "nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar [102]." Maka kata Pancasila menjadi pilihan, sebab "sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal abadi [102]."
Pada rapat besar terakhir (BPUPKI dan PPKI), setelah perdebatan yang sangat alot dari tanggal 29 Mei sampai 10 Juli 1945 yang membahas tentang asas atau dasar negara serta bentuk negara. Asas Negara pun telah disepakati sebagaimana diusulkan oleh Panitia Kecil yang terdiri dari 9 orang, yakni: "Hatta, Muh Yamin, Soebardjo, Maramis, Soekarno, Kiai Abd. Kahar Moezakir, Wachid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Hadji Agoes Salim [116]," yang menghasilkan pembukaan (preambule) pertama, yang didalamnya terdapat pancasila juga, yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta.
