Mohon tunggu...
Goris Lewoleba
Goris Lewoleba Mohon Tunggu... Konsultan - Alumni KSA X LEMHANNAS RI, Direktur KISPOL Presidium Pengurus Pusat ISKA, Wakil Ketua Umum DPN VOX POINT INDONESIA

-

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kursi Menteri dan Moralitas Politik

12 Juli 2019   21:19 Diperbarui: 12 Juli 2019   21:33 117
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Moralitas Politik merupakan derivasi dari Etika Politik; dimana Etika Politik adalah Filsafat Moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Dalam konteks yang lebih luas, Etika Politik juga dapat diartikan sebagai tata susila dan atau sopan santun dalam pergaulan politik, baik secara individual antar para politisi maupun secara kolektif yang mewakili Partai Politik atau kelompok kepentingan tertentu (Franz Magnis Suseno, 1991).

Dengan perkataan lain, Etika Politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik.

Dengan demikian, maka politik dalam demokrasi akan bermuara kepada persoalan moral, baik secara individual berkaitan dengan personifikasi politisi, maupun secara kolektif yang berhubungan dengan suatu Partai Politik tertentu. Meskipun demikian, secara empiris dapat dikatakan bahwa, menurunnya kualitas demokrasi lebih banyak disebabkan oleh elit politik yang tidak memiliki integritas dan moral politik.

Sehubungan dengan hal itu, maka Matthew Collins (2003), mengatakan bahwa, integritas moral bukan sekedar mengandung makna dan muatan kehidupan pribadi elite politiknya, tetapi disejajarkan dengan aturan dan atau norma umum dari publik.

Hal ini dapat kita pahami dari segi "public honestum" bahwa, dari segi kepantasan umum, perilaku politisi atau tokoh politik dapat merupakan kesatuan antara nurani yang secara internal terdapat pada politisi sebagai manusia, dengan perilaku eksternal yang dapat dilihat secara fisik, dan kepatuhan kepada hukum dan moral secara publik.

Dalam hubungannya dengan Moralitas Politik, maka dengan meminjam Mory Yana Gultom (2014), dikatakan bahwa, Moralitas merupakan atribut yang melekat pada Politik itu sendiri. Politik pada dirinya mengandung keutamaan-keutamaan moral seperti kerendahan hati, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebenaran.

Lebih lanjut ditegaskannya bahwa, membangun moralitas dalam berpolitik juga berarti membangun akhlak dalam berdemokrasi.

Dari narasi tersebut di atas, maka dapat kita saksikan secara kasat mata dimana sebagai seorang negarawan, Joko Widodo tetap sabar dan tenang, meski dinista oleh pihak lawan politiknya secara berlebihan,

Tetapi Jokowi selalu menghadapinya dengan kepala dingin, bahkan masih terus berusaha mencoba untuk mengingatkan semua pihak agar dapat berpolitik dengan mengedepankan tata cara dan tatakrama politik kebangsaan sebagai politisi Indonesia.

Masih segar dalam ingatan di mata kepala publik, bahwa perhelatan Pilpres kemarin telah berjalan dengan lancar dan sukses, meski nuansa politik yang mewarnainya tampak terasa sangat sengit bahkan cenderung keluar dari batas idiom praktek politik yang beradab.

Situasi yang demikian, dapat kita saksikan bersama dan sudah menjadi agenda publik bahwa, pertarungan perebutan kekuasaan dalam Pilpres kemarin sangat sarat dengan muatan perilaku para elit Politik, yang dalam kacamata Moralitas Politik telah melampaui batas sopan santun dalam kewajaran perilaku politik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun