Konflik Natuna merupakan konflik antara Indonesia dan China mengenai  hak milik suatu pulau di Indonesia, Kepulauan Natuna. Hal ini berawal ketika China mengambil ikan-ikan yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia. Khususnya  di Kepulauan Natuna dan didampingi Coast Guard China itu sendiri pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan hubungan antara Indonesia dan China memanas hingga sekarang  (2021).
Pada awalnya, China dan Indonesia merupakan Negara yang bersahabat khususnya di bidang perekonomian. Tidak dapat dipungkiri, hampir 50% barang-barang yang kita gunakan berasal dari China. Seperti: Smartphone, TV, Laptop, obat-obatan, bahkan Vaksin Covid- 19 (Sinovac). Hal ini dapat dikatakan hubungan Indonesia dan China dalam perekonomian sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Bisa kita rangkum, ada 2 tahapan yang terjadi ketika konflik Natuna antara Indonesia dan China.
Tahapan Konflik Natuna Indonesia-China
Pertama (Integrasi), sebelum terjadi konflik Natuna, China dan Indonesia merupakan sahabat dalam bidang ekonomi, Indonesia dan China bekerja sama dalam bidang ekspor maupun impor baik dari Indonesia ke China, maupun China ke Indonesia. Maka, Â China menganggap Indonesia sebagai sahabat nya sendiri. Tidak hanya itu, China juga berinvestasi di Indonesia dalam bidang Infrastruktur di Indonesia; Pembangunan Infrastruktur di Indonesia; Â Kerja sama mitigasi bencana alam; Pencegaan pengenaan pajak Ganda. Jadi dengan adanya kesempatan dalam bidang ekonomi, dimana ke- 2 belah pihak salling diuntungkan. Terciptalah integrasi antara China dan Indonesia.
Kedua (Disintegrasi), konflik natuna terjadi karena kapal Coast Guard China memasuki perairan Natuna pada tanggal 19  hingga 24 Desember 2019. Dimana hal ini merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan China memasuki ZEE Indonesia tanpa izin dari Indonesia. China bersikeras bahwa  Natuna adalah milik China, berdasarkan badan hukum laut intetnasional di bawah PBB (UNCLOS) pada tahun 1982 menyatakan bahwa Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Meski demikian, China  dengan sengaja menabrak kapal nelayan Indonesia dengan sengaja pada tahun  2019, dan  pada tahun 2021 China mulai memasuki perairan Natuna dengan kapal perang. Ditambah lagi terdapat  perlindungan dari Coast Guard China untuk mengambil Sumber Daya Alam di Natuna. Hal ini merupakan tahap Disintegrasi Sosial antara Indonesia dan China yang menganggu kegiatan nelayan di Natuna itu sendiri dan kedaulatan Indonesia.
Bagaimana Agar Konflik Natuna Bisa Diselesaikan ?
Setiap konflik selalu ada penyelesaian, dan setiap penyelesaian diperlukan tahapan-tahapan agar bisa diselesaikan . Ada tiga tahapan yang harus dilakukan antara Indonesia dan China agar konflik Natuna ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Antara lain; Melakukan Kebijakan: Code of Conduct dengan intervensi pihak Ke- 3 (ASEAN). Dan melakukan upaya Rekonsiliasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi agar konflik Natuna ini bisa diselesaikan.
Pertama (Rekonsiliasi). Memanfaatkan hubungan antar kedua negara. Indonesia dan Chinadapat melakukan  keputusan bersama, yakni usaha penangkapan ikan bersama di perairan Natuna baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah China,dengan interaksi Mutualisme. Keputusan bersama ini merupakan Code of Conduct yang harus dilakukan antara Indonesia dan China, supaya ke- 2 bela pihak bisa melakukan  perundingan secara damai. Jika keputusan antara Indonesia dan China berhasil,  Indonesia dapat mengajak negara lain yang  mengakui kedaulatan Indonesia untuk mengubah konflik menjadi keuntungan antara ke- 2 belah pihak. Sehingga dengan adanya manajemen ini, China dan Indonesia bisa berunding secara damai untuk mencapai reintegrasi yang sifatnya berkelanjutan.
Kedua (Rehabilitasi). Dari konflik ini, pihak yang paling terdampak adalah Indonesia, banyak Sumber Daya Alam di Natuna di rampas, bahkan di klaim oleh China. Oleh karena itu, diperlukan bantuan kekuatan TNI, Polri, Bakamla, beserta jajaranya untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia dengan cara:
1. Berjaga-jaga apabila China melanggar perundingan yang dibuat bersama.
2. Melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.
