Mohon tunggu...
Gladys Ayu Lestari
Gladys Ayu Lestari Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Hai! Suka olahraga, nonton film, main game

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional: Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

15 Desember 2024   15:04 Diperbarui: 15 Desember 2024   14:01 13
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: Unsplash

Pembangunan nasional Indonesia tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan budaya yang saling terkait. Konsep pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila menekankan pentingnya keharmonisan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional yang berkelanjutan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi pedoman dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan Nasional dan Nilai-Nilai Pancasila

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk memperkokoh identitas bangsa, memperbaiki kualitas hidup rakyat, dan menciptakan kesejahteraan secara merata. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai yang relevan untuk dijadikan acuan dalam proses pembangunan. Setiap sila dalam Pancasila membawa prinsip dasar yang dapat memperkuat pembangunan, antara lain:

1. Sila I: Ketuhanan yang Maha Esa

Pembangunan harus dimulai dengan landasan spiritual yang kuat, yang mengakui peran Tuhan dalam kehidupan masyarakat. Ini menciptakan etika moral yang dapat membimbing rakyat Indonesia untuk berkembang dengan penuh rasa tanggung jawab sosial.

2. Sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pembangunan harus menghargai hak asasi manusia dan mengedepankan martabat setiap individu. Ini mencakup penghapusan penindasan dan kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

3. Sila III: Persatuan Indonesia

Pembangunan harus mendorong kesatuan bangsa, memperkokoh persatuan antar suku, agama, ras, dan golongan untuk mencapai tujuan bersama dalam kerangka kebhinnekaan.

4. Sila IV: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pembangunan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat secara aktif melalui demokrasi yang inklusif, dengan mendorong partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun