Kampanye Politik dengan Buzzer Sudah Usang

Kini para buzzer hanya mengandalkan konten sensasional, provokatif, atau emosional. Minimnya kandungan edukasi tentang politik dan demokrasi bagi netizen, membuat buzzer kian dinafikan. Buzzer politik sudah tidak dapat menjawab tantangan dan kendala yang dihadapi bangsa dan negara di era globalisasi dan digitalisasi.

Dengan rekam jejak reputasi seperti di atas, kendala yang dihadapi buzzer dan pebisnisnya semakin sulit. Kendala yang mungkin dihadapi oleh buzzer politik di tahun politik di 2024 nanti antara lain:

• Buzzer politik harus bersaing dengan sumber informasi lain yang lebih kredibel. Media massa, lembaga survei, akademisi, atau aktivis masyarakat sipil menjadi prioritas. Karena mereka dapat memberikan data dan fakta yang lebih valid dan objektif.
• Buzzer politik harus menghadapi regulasi dan pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu, Kominfo, atau Polri. Sanksi-sanksi hukum bagi pelaku penyebaran hoaks atau ujaran kebencian jelas diregulasi UU ITE misalnya.
• Buzzer politik kini harus beradaptasi dengan inovasi teknologi dan algoritma media sosial. Apalagi saat platform medsos pun semakin ketat peraturan pada informasi kampanye. Terbatasilah jangkauan dan dampak informasi yang disebarkan buzzer.
• Buzzer politik harus mempertahankan loyalitas dan motivasi mereka dalam menyebarkan informasi. Hal ini terkait kepercayaan dari klien. Jangan hanya karena ada perubahan kepentingan atau konflik internal di pihak politik yang didukung, mereka berubah kubu.

Bagi para kontestan Pemilu 2024, urungkan berkampanye politik menggunakan buzzer. Selain sudah tidak etis dan relevan di Pemilu 2024 nanti, metode sudah usang. 

Dampaknya pun sudah bisa pasti sangat buruk. Walau medsos menjadi media murah dan mudah berbisnis dengan buzzer politik. Netizen sudah cukup apatis dan asimpati pada buzzer.

Kampanye politik seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang positif, kreatif, dan konstruktif yang mengedepankan substansi, dialog, dan kerjasama. Pemilu di medsos sebaiknya menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi politik secara cerdas, moderat, dan beretika. 

Kampanye politik seharusnya menjadi wujud dari komitmen calon atau partai politik untuk melayani kepentingan publik dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Salam,

Denpasar, 21 Mei 2023

12:58 am

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H