Demokrasi Ditentukan oleh Siapa?

Tunggu dulu, apa itu demokrasi?

Aristoteles mendefinisikan pertama kali istilah demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti masyarakat dan “kratos” berarti peraturan. 

Beberapa persepsi menyatakan demokrasi berarti liberty, bahkan liberalism atau individualism yaitu peraturan atau hukum harus melindungi individu dari negara atau dalam bentuk sistem politik, demokrasi dilihat sebagai kebebasan memilih atau dipilih, one man one vote, dan plus real choices.

Artinya tidak ada paksaan dari pemerintah dalam memilih dan setiap orang mempunyai hak pilih, tidak dibedakan berdasarkan identitas. 

Dapat disimpulkan bahwa “true democracy” adalah campuran dari pemerintah yang baik “good government” yang mempunyai pemerintahan representatif, keadilan politik, kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia. 

Mayoritas negara-negara di dunia menggunakan sistem demokrasi, berdasarkan penelitian dari Pew Research Centre, di akhir tahun 2016, 97 dari 188 negara, menganut sistem demokrasi.

Beberapa akademisi maupun ahli meyakini proses penyebaran nilai-nilai demokrasi atau demokratisasi dipengaruhi oleh sektor ekonomi, dimulai dari Fukuyama yang menyatakan bahwa adanya hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dengan institusi demokrasi, melalui mobilisasi sosial. 

Berawal dari konsep Adam Smith yaitu division of labor (pembagian kerja ke dalam beberapa tugas, sehingga setiap tugas dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu) yang dibatasi oleh ukuran pasar, artinya ketika pasar berkembang secara komersial dan terbentuk ekonomi industri, pembagian kerja akan muncul dan semakin dalam. 

Menurut Fukuyama, konsep tersebut akan berujung pada terbentuknya kelompok sosial baru yang memunculkan partisipasi dalam lembaga politik yang tidak merata dan kedepannya akan ada kelompok tertentu menuntut bagian untuk memperoleh kekuasaan atau aspirasi politik, sehingga hal ini meningkatkan tekanan bagi demokrasi. 

Akibatnya, muncul pemikiran Karl Marx dengan theory of a social classes yang membagi ke dalam dua kelas, borjuis dan proletar. 

Kedua kelas ini mempunyai aspirasi politik yang berbeda, kaum borjuis akan lebih menginginkan aturan hukum yang melindungi properti miliknya daripada kepentingan demokrasi.

Sementara kaum proletariat juga tidak bisa menjadi leading force untuk demokrasi, karena keterbatasan sumber daya materil, organisasional, dan tidak ada motivasi untuk kepentingan politik, mereka cenderung mementingkan kepentingan ekonomi, seperti mengingikan keadilan dalam kekayaan, produksi, dan menghilangkan kepemilikan privat.

Oleh karena itu, kelas proletar mempunyai kemungkinan untuk lebih mudah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi ekstrim dan mempunyai orientasi terhadap kepemimpinan otoriter

Ilustrasi Kelas Menengah/Sumber: MARC PISCOTTY/GETTY IMAGES via USNews.com

Lalu siapa yang mempunyai peran penting dalam demokratisasi? 

Mulai muncul istilah middle class atau kelas menengah yang dianggap penting dalam proses demokratisasi. 

Di sini saya lebih memilih mengidentifikasi berdasarkan aspirasi politiknya, sebab apabila dari segi pendapatan, tiap-tiap negara mempunyai GDP dan biaya hidup atau tingkat konsumsi yang berbeda-beda. 

Kelas menengah mempunyai aspirasi politik supaya pemerintah tidak mengancam aset dan hak-hak mereka. Namun, tidak seperti borjuis, kelas menengah mempunyai keterbatasan kemampuan dalam melindungi hak atau propertinya, sehingga mereka rentan terhadap politik. 

Maka dari itu, kelas menengah sangat bergantung pada institusi demokrasi seperti popular election dalam pemilihan pemimpin, menginginkan adanya pembatasan kekuasaan negara, serta perlindungan konstitusional hak individu dan properti mereka dari berbagai ancaman, hal ini membuat sistem demokrasi menjadi tujuan kelas menengah.  

Aristoteles mendefinisikan kelas menengah dengan mengatakan bahwa:

“A government which is composed of the middle class more nearly approximates to democracy than to oligarchy, and is the safest of the imperfect forms of government”

Namun, apakah benar peran kelas menengah begitu sentral dalam membentuk tatanan dunia dan penyebaran demokrasi? 

Jawabannya adalah tergantung, alasannya beberapa hal:

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak sosial yang besar, terutama melalui automasi dengan mesin pintarnya yang akan mengeliminasi berbagai pekerjaan, termasuk pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja kelas menengah

2. Proses demokratisasi tergantung pada kekuatan relatif dalam struktur kelas, artinya secara jumlah mendominasi atau mencukupi dan berkompeten untuk bisa beraliansi dengan struktur kelas yang mendominasi, dalam situasi ini kelas menengah dapat memajukan demokrasi, apabila mereka berhasil mendominasi atau memengaruhi kelas yang dominan atau kelas pekerja. 

3. Jumlah masyarakat yang berada di kelas tertentu sangat memengaruhi dalam pembentukan sistem pemerintahan serta kontrol politik apalagi dengan sistem “one person one vote”, sehingga kelas menengah akan terancam dan secara tidak langsung (secara terpaksa) mendukung sistem pemerintahan yang represif demi keselamatan hidup mereka. 

Kelas menengah begitu sentral untuk keberlangsungan demokrasi.

Sebab tanpa keberadaan kelas menengah, sebuah masyarakat akan menjadi lebih tidak setara dalam distribusi sumber daya sosial-ekonomi dan ketidaksetaraan distribusi ini akan memunculkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya politik dan ketidaksetaraan tersebut akan memunculkan ketidaksetaraan yang ekstrim dalam pelaksanaan kekuasaan. 

Namun, kembali lagi walaupun kelas menengah memainkan peran sentral, apabila gagal mendominasi di level masyarakat, demokrasi yang terbentuk pada tatanan dunia saat ini, akan sulit dibentuk  menjadi “true democracy” .

Demokrasi seperti apa yang kalian harapkan?

Referensi:

• Fukuyama, Francis. (2016). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Farrar, Straus and Giroux.
• Glassman, R.M. (1997). The New Middle Class and Democracy in Global Perspective. New York: St. Martin's Press; London: Macmillan Press.