Ridwan Kamil Targetkan Obligasi Daerah di Jawa Barat di Tahun 2019 untuk Pembangunan Transportasi

Apa itu obligasi?

Definisi obligasi sendiri adalah surat utang menengah jangka panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji-janji kepada pihak pembeli berupa imbalan bunga dan akan mengembalikan pokok utang kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi itu sering kali disebut sebagai surat hutang. Kemudian obligasi itu sebagai efek yang diperdagangkan di pasar modal. Nah secara sederhana obligasi itu adalah pinjaman yang nantinya dibayar dengan kupon bunga.

Apa saja karakteristik obligasi tersebut? 

• Nilai Nominal
• Nilai nominal adalah nilai pokok dari obligasi yang akan diterima pemegang obligasi pada saat jatuh tempo.
• Kupon
• Kupon adalah nilai bunga yang diterima oleh pemegang obligasi secara berkala.
• Jatuh Tempo
• Jatuh tempo adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai obligasi yang dimilikinya.
• Emiten
• Emiten adalah perusahaan penerbit obligasi.

Lalu obligasi memiliki berbagai jenis, yaitu:

• Obligasi Pemerintah atau biasa disebut goverment bondsI. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah pusat.
• Obligasi perusahaan atau biasa disebut corporate bonds.  Obligasi ini diterbitkan oleh perusahan baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta
• Obligasi daerah atau biasa disebut municpal bonds. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerahuntuk membiayai proyek-proyek yang berkaiyan dengan kepentingan publik.

Ada juga kelebihan obligasi itu, yaitu: pertama, lebih ditujukan untuk peningkatan modal bagi perusahaan itu sendiri. Kedua, bagi investor selain mendapatkan bunga, investor obligasi juga akan lebih diprioritaskan dibandingkan investor saham dalam pelunasan hutang.

Mengenal obligasi daerah di Indonesia.

Semua pemerintah daerah di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan layanan publik. Keterbatasan penyediaan layanan publik dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks seperti, buruknya pengelolahan sampah menimbulkan banjir hingga menurunkan kualitas kesehatan penduduk. Pemenuhan layanan publik membutuhkan infrastruktur yang memadahi. Pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh daerah membutuhkan pendanaan yang begitu besar. Sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas.

Sebenarnya masih ada berbagai alternatif sumber sumber pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah daerah misalnya dana perimbangan, dana hibah, pinjaman dari bank, pinjaman dari pemerintah, APBD murni, dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah dengan kemampuan pengelolaan pengeluaran dan perpajakan untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi yang baik berkesampatan  memanfaatkan sumber pembiayaan  alternatif salah satunya adalah dari pasar modal.

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dana masyarakat yang tersedia di Pasar Modal dengan menerbitkan dan menjual surat utang yang di kenal sebagai Obligasi Daerah. Untuk menerbitkan obligasi daerah itu pemerintah melakukan persiapan internal yang dilaksakan oleh tim persiapan obligasi daerah. Tim ini bertugas menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk memilih proyek pembangunan yang akan di biayai, meminta persetujuan DPRD, memastikan anggaran untuk penerbitan, dan membantu pembentukan tim pengelola obligasi daerah.

Tahap selanjutnya adalah meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan Menteri Keuangan atas rencana penerbitan obligasi daerah tersebut. setelah persetujuan di dapat, Pemerintah Daerah mendaftarkan penerbitan Obligasi Daerah kepada otoritas jasa keuangan. Sebelum masuk ke pasar modal, Pemerintah Daerah menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu persiapan penerbitan. Setelah semua tahapan selesai, obligasi daerah siap untuk di jual ke investor melalui penawaran umum. 

Hasil penjualan Obligasi Daerah dipergunakan untuk mendukung anggaran Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Daerah juga berkewajiban membayar bunga obligasi  secara berkala dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

Pemda Jawa Barat akan targetkan obligasi daerah untuk pembangunan infrastruktur transportasi. 

Pembangunan daerah tidak kalah pentingnya dibanding pembangunan di perkotaan. Namun sayang, pembangunan di perkotaan saat ini masih mengalami masalah dalam pembiayaan. Alasan utama sulitnya pembiayaan infrastruktur di daerah yaitu persyaratan obligasi daerah dan kesiapan menanggung biaya bunga.

Jawa Barat ditargetkan segera menerapkan media pembiayaan melalui obligasi daerah di tahun 2019. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, obligasi daerah akan segera diterapkan terutama untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Obligasi daerah di jawa barat ditargetkan untuk mulai diproses dengan asistensi dari pemerintah pusat seperti Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri. 

Semua proyek pemerintah yang bersifat infrastruktur dengan benefit jangka panjang dan berbiaya besar cocok untuk menggunakan media pembiayaan obligasi daerah. proyek tersebut diantaranya pembangunan jalan baru yang harus ditempuh utara ke selatan hingga jalan tol yang tidak melalui skema APBN Jawa Barat.

Menurut Dewan Komisioner Otoritas jasa Keuangan Wimboh Santoso, karena perangkat obligasi ini baru selesai di tahun 2018 kemungkinan besar tidak ada kendala dijalankan di tahun 2019 ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil, berharap obligasi daerah ini bisa meningkatkan pembangunan pelayanan publik dan memperluas lapangan pekerjaan serta memancing pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya obligasi daerah Pemerintah Daerah Jawa Barat mempunyai kultur menyisihkan PAD untuk cicilan obligasi.

Obligasi daerah sebagai instrumen keuangan yang layak untuk menjadi pilihan alternatif sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya infrastruktur di daerah. Mengingat obligasi daerah adalah jenis pembiayaan atau pinjaman jangka panjang dari masyarakat yang sesuai sifat usia infrastuktur publik itu sendiri yang juga berjangka panjang. Jadi Obligasi Daerah di sini sangat penting dikarenakan membantu pembangunan infrastruktur untuk percepatan pelayanan publik di daerah.