Layaknya penumpukan rasa cinta kasih sayang Jokowi terhadap Gibran dan Kaesang, fenomena tersebut sama persis dengan terjadinya penumpukan sampah di DKI Jakarta. Dan sampah plastik yang mendominasi diantara jenis sampah lainnya.
Salah satu penyebab menumpuknya jumlah sampah plastik di Indonesia adalah masih maraknya penggunaan kantong belanja berbahan plastik di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.Â
Intensitas tinggi pada transaksi kantong plastik, lalu sampah kian menumpuk, tidak bisa didaur ulang pula. Oleh karena itu, mari kita menepuk jidat bersama sambil berucap "Aduh siah euy, akankah bumi ini panjang umur dengan segala kerusakan lingkungannya?".
Namun, Anies Baswedan selaku gubernur Jakarta memilih untuk menjawab tantangan fenomena tersebut. Karena kemudian kantong belanja plastik sejatinya telah dijadikan barang haram di Ibu Kota Jakarta, tepatnya ditempat Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.Â
Hal tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat di DKI Jakarta.
Singkatnya, peraturan gubernur DKI Jakarta tersebut mewajibkan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat untuk menggunakan kantong belanja berbahan ramah lingkungan. Kebijakan ini sungguh menjawab tantangan fenomena yang ada.Â
Tak berlebihan jika ada banyak pihak yang mengapresiasi langkah progresif sang gubernur, seperti dari kelompok masyarakat sipil, aktivis lingkungan, hingga para pengusaha yang bergerak disektor retail.
Ditengah banjir pujian dari berbagai pihak, ternyata kebijakan tersebut memiliki dimensi yang lain. Dimensi yang menyadarkan kita semua bahwa penerapan kebijakan tersebut belum maksimal sepenuhnya.Â
Karena berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di Pasar Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, tertangkap masih banyak pedagang yang menggunakan kantong plastik untuk membungkus bahan jualnya yang kemudian diberikan kepada pembeli.
