Perpindahan Ibu Kota Baru Indonesia dari Segi Wilayah

sumber: bappenas

Total kebutuhan untuk ibu kota baru sekitar 466 T nantinya 19% dari APBN  serta berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibukota baru dan DKI Jakarta. sisanya akan berasal dari KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha ) dan investasi langsung BUMN dan Swasta.

Sudut pandang untuk kajian ekonomi pemindahan ibu kota olehKajian ekonomi Rizal Taufikul Rahman sebagai peneliti indef menilai ditengah kondisi ekonomi saat ini pemindahan ibukota bukan solusi tepat. 

Lagipula berdasarkan kajian indek pemindahan ibukota tidak berdampak signifikan terhadap niat awal untuk pemerataan pembangunan. 

Kalimantan timur adalah provinsi yang keterkaitan antar sektornya maupun antar regionalnya plus antar pulaunya juga lemah sehingga pemerataan itu terhadap wilayah wilayah yg tidak hanya di dalam borneo island di Kalimantan dan pulau di luar Kalimantan.

Bapernas justru menampik hal tersebut dengan menilai dampak ekonomi tidak serta merta diukur untu jangka pendek tentunya bisa ditinjau dari jangka pendek, menegah dan panjang. 

Ditinjau dari pemgalaman perpindahan ibu kota oleh Brasilia ketika dipindakan pertama kali mungkin kelihatan tidak ada dampak karena penduduk 130.000 pada tahun 60.tahun2019 menajdi kota terbesar no 3 , pusat ekonomi di wilayah amazon kedalaman brasil.dan penduduknya 4,5 jt. Jadi otomatis makin panjang umur kota tersebut dampak ekonominya semakin besar.

Dari sisi lingkungan hidup pemerhati lingkungan khawatir pembukaan lahan untuk ibukota akan merusak hutan lindung  belum lagi masalah lahan tambang yang megepung wilayah ibu kota baru. Sejauh ini masalah restorasi lahan tambang kerap dilupakan. 

Dilansir dari kumparan Hafidz Prasetyo Kadep. Advokasi & Kampanye Walhi Kaltim "lebih baik dipikir ulang mengenai penempatan ibukota di Kaltim karena kondisi kerusakan lingkungan di kaltim sudah parah ditambah dengan memindahkan masalah Jakarta ke kaltim". Namun pemerintah menegaskan pembangunan ibu kota tidak akan merusak hutan lindung.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan konsep Forest City untuk ibu kota baru yang mana tentunya banyaknya ruang terbuka hijau minimal 50%. 

Ruang Terbuka Hijau yang akan dibangun meliputi taman rekreasi, ruang terbuka hijau, kebun binatang, taman botani, dan kompleks olahraga yang terintegrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai.  

Tujuan dari Bukut Soeharto yang menjadi bagian dari kawasan ibu kota baru adalah untuk direhabilitasi. Bangunan pemeritah juga harus  berkonsep Green Building Desaign mulai dari segi hemat energy, populasi tumbuhan hijau yang banyak, pengolahan air yang baik, sanitasi yang berkelanjutan dan minimum ketinggian gedung.