Pada September 2022 kemarin, di DPRD Kota Probolinggo diadakan sidang paripurna untuk membahas nota keuangan anggaran Kota Probolinggo. Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib menyampaikan bahwa agenda dari sidang paripurna ini yaitu penyampaian nota keuangan Wali Kota Probolinggo terhadap pembahasan Raperda APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2023 yang diikuti oleh 23 orang anggota dewan.
 Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin atau yang biasa dipanggil Habib Hadi menargetkan pendapatan daerah pada Raperda (rancangan peraturan daerah) APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 798 miliar lebih yang disampaikan dalam rapat paripurna nota keuangan APBD 2023 Kota Probolinggo di DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur.
"Rinciannya pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp. 201 miliar lebih serta pendapatan transfer pemerintah pusat dan antar daerah sebesar Rp. 597 miliar lebih," ucap Habib Hadi dalam rapat paripurna di DPRD Kota Probolinggo.
Habib Hadi sendiri berharap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 dapat berjalan lancar serta dapat segera diselesaikan tepat waktu sebelum tahun anggaran 2022 berakhir.
"Apa yang sudah saya sampaikan menjadi bahan untuk dijadikan pembahasan-pembahasan di komisi maupun di badan anggaran. Mudah-mudahan pembahasan sesuai dengan tahapan-tahapan, sehingga sebelum masa akhir anggaran 2022 sudah selesai," tambah Habib Hadi.
Rancangan APBD tahun anggaran 2023 Kota Probolinggo diperkirakan akan defisit sebesar Rp. 136 miliar. Angka ini merupakan angka yang cukup besar dibanding dengan tahun 2021 kemarin yang hanya sekitar Rp. 65 miliar. Untuk menutupi hal tersebut, pemerintah Kota Probolinggo menggunakan sisa pembiayaan APBD di tahun sebelumnya atau yang biasa disebut silpa. Diperkirakan, silpa tahun 2022 mencapai Rp. 140 miliar. Hal ini terungkap saat Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin atau Habib Hadi memaparkan nota keuangan pembahasan Raperda APBD 2023 di DPRD, saat itu. Dalam nota keuangan tersebut, pendapatan daerah 2023 diproyeksi turun sekitar Rp. 147 miliar. Begitu pun dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan turun sekitar Rp. 20 miliar.
Sesuai rancangan APBD 2023 yang sudah disampaikan di rapat paripurna tersebut, pendapatan daerah diproyeksi turun. Pada APBD tahun 2022, anggaran pendapatan daerah mencapai sekitar Rp. 945 miliar, dan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp. 798 miliar. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah diproyeksi turun pada tahun 2023 sekitar Rp. 201 miliar. Sedangkan pada APBD 2022 sekitar Rp. 221 miliar. Hal ini dipengaruhi karena belanja daerah pada tahun anggaran 2023 hanya diproyeksikan sekitar Rp. 935 miliar. Angka itu lebih rendah dibanding anggaran tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp. 1,1 miliar lebih.
"Pada rancangan APBD Kota Probolinggo 2023, mengalami defisit yang akan dipenuhi  dari penerimaan pembiayaan atas asumsi silpa tahun sebelumnya Rp. 140 miliar. Serta, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp. 3,382 miliar," ucap Habib Hadi selaku Wali Kota Probolinggo.
Habib Hadi mengatakan bahwa defisit anggaran tahun 2023 akan dapat ditutupi oleh silpa di tahun 2022 ini. Silpa yang diperkirakan sekitar Rp. 140 Â miliar akan menutupi defisit yang sebesar Rp. 136 miliar tersebut.
"Perhitungan asumsi silpa yang belum sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan belum dapat diketahui secara pasti. Namun, perhitungan silpa pada awal 2023 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 2022," tutur Habib Hadi.
Diperkirakan, target pendapatan daerah dalam R-APBD Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2023 sekitar Rp. 798.497.291.462. Dengan rincian pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan sebesar Rp. 201.247.104.786 serta pendapatan transfer antar daerah dan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 597.250.186.676.
Setelah Habib Hadi memaparkan nota keuangan pembahasan Raperda APBD 2023, masing-masing fraksi daari anggota dewan pun menanggapi atau memberi komentar terhadap nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2023 tersebut.
Berdasarkan dokumen ringkasan APBD Kota Probolinggo pada tahun 2023, pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp. 201.247.104.786 sesuai dengan target yang dibicarakan saat rapat paripurna di DPRD Kota Probolinggo September kemarin. Sedangkan untuk pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah sebesar Rp. 687.324.786.140. Dengan target awal yang disampaikan pada rapat paripurna, angka tersebut selisih sekitar Rp. 90 miliar. Jumlah pendapatan daerah dalam Raperda APBD Kota Probolinggo yang awalnya ditargetkan sekitar Rp. 798 miliar menjadi sekitar Rp. 888 miliar pada tahun 2023 ini.
Untuk anggaran belanja daerah, awalnya ditargetkan sebesar Rp. 935 miliar. Namun, pada APBD tahun anggaran 2023, anggaran belanja daerah mencapai Rp. 945 miliar. Namun, defisit yang awalnya diperkirakan sekitar Rp. 140 miliar, pada APBD 2023 tetap sekitar Rp. 140 miliar.
Pada APBD tahun anggaran 2022, defisit anggaran sebesar Rp. 167 miliar. Hal ini membuktikan bahwa defisit dari tahun 2022 ke 2023 menurun. Pada APBD tahun anggaran 2021 defisit anggaran hanya sejumlah Rp. 65 miliar. Hal ini dapat dikatakan defisit anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat. Untungnya, angka defisit dapat kembali turun di tahun 2023.
Bisakah defisit anggaran di tahun 2024 menurun?
Tentu saja hal ini sangat memungkinkan. Meskipun sempat terjadi kenaikan defisit anggaran pada tahun 2022, tidak menutup kemungkinan defisit APBD tahun anggaran 2024 semakin menurun dibanding tahun 2023. Pemerintah kota diharapkan dapat mengelola APBD Kota Probolinggo ini dengan baik. Silpa juga berperan sangat penting untuk menutupi defisit anggaran tahun 2024 nantinya. Diharapkan silpa APBD tahun anggaran 2023 jumlahnya besar sehingga dapat menutupi defisit yang diperkirakan nanti. Tidak hanya peran pemerintah kota, kita sebagai masyarakat juga dapat turut serta membantu mengurangi defisit anggaran seperti dengan cara tertib membayar pajak, baik pajak pribadi yaitu pajak bumi dan bangunan maupun pajak usaha yang kita miliki seperti pajak restoran, pajak warung, dan lain sebagainya.
Diharapkan defisit anggaran pada tahun 2024 akan menurun, dan di tahun seterusnya. Selain itu, diharapkan pula silpa atau sisa pembiayaan APBD di tahun sebelumnya dapat terus meningkat. Dengan keadaan perekonomian yang baik, akan muncul kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu sendiri yaitu masyarakat Kota Probolinggo. Oleh karena itu diharapkan sebagai warga Kota Probolinggo, kita dapat patuh untuk membayar pajak. Selain itu, diharapkan pula aparatur sipil negara atau ASN dapat bekerja dengan jujur dan tidak mengkorupsi anggaran-anggaran tersebut.
