Hilirisasi Nikel Indonesia, Peluang Emas atau Cemas?

Selain itu, masyarakat lokal juga mengeluh bahwa hutan-hutan yang ditebang adalah hutan adat yang sudah menjadi bagian dari adat kebudayaan mereka. Hutan ini merupakan warisan leluhur mereka dan jika mereka menjualnya, artinya mereka menjual adat dan kebudayaan mereka sendiri. Dengan ini, mereka mengkritik bahwa industri nikel juga telah merusak kebudayaan mereka yang sudah diwariskan bertahun-tahun.

Peran Pemerintah Indonesia

Dibalik segala masalah terkait nikel, pemerintah memiliki peran penting dalam meminimalisir dampak negatif dari nikel. Masyarakat mengkritik bahwa seharusnya pemerintah lebih memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan. 

Dengan ini segala tindakan eksploitasi dapat diawasi dan dihentikan. Seperti dalam konteks nikel, pemerintah harus bisa melindungi tanah dan hak masyarakat lokal dan menghindari adanya ekploitasi sumber daya alam dan praktik deforestasi. Dengan ini, segala kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dapat dimitigasi.  

Sayangnya, pemerintah belum sepenuhnya berperan aktif dalam membatasi eksploitasi ini. Dalam hal energi terbarukan, nyatanya persediaan energi fosil masih cukup banyak dan transisi kepada energi terbarukan tidak terlalu mendesak. 

Namun, karena baiaya yang dibutuhkan untuk mengakses persediaan energi fosil ini sangat besar. Akibatnya energi terbarukan menjadi pilihan yang lebih menarik untuk masa depan. Meskipun demikian, proses instalasi dan pembangunan infrastruktur untuk energi terbaharukan memiliki biaya yang cukup tinggi.

 Oleh karena itu, pemerintah menggunakan cara-cara yang dianggap paling efisien dan ekonomis tanpa mempertimbangkan segala dampak negatifnya. Maka dari itu, sering terjadi eksploitasi terhadap masyarakat lokal untuk memproduksi energi terbaharukan ini. Hal ini ditunjukan dengan adanya pematok-pematok tanah milik masyarakat daerah yang kemudian dijual ke pihak pemerintah untuk pembangunan tambang nikel. 

Namun, masyarakat daerah dipaksa menjual tanah mereka dan hanya dibayar dengan jumlah yang sangat kecil. Dengan ini, di pemerintah Indonesia yang berperan dalam membuat segala kebijakan untuk membatasi eksploitasi alam, kini hanya memedulikan tentang keuntungan yang diperoleh dan tidak memedulikan dampak negatifnya. 

Hilirisasi Nikel, Kebijakan yang Perlu ditindaklanjuti

Dari berbagai kontroversi yang terjadi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dari pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari industri nikel. Pertama perlu diketahui bahwa persedian energi fosil masih cukup banyak. Pemerintah tidak perlu khawatir akan kehabisan pasokan bahan bakar fosil. 

Oleh karena itu, transisi ke energi terbaharukan tidak perlu terlalu terburu-buru. Tidak perlu ditetapkan tengat waktu dari transiri ke energi terbaharukan secara keseluruhan pada waktu yang dekat. Sebaliknya, pemerintah perlu lebih mengambil langkah-langkah yang penuh pertimbangan. Sebagai contoh, pemerintah harus lebih memperhatikan dampak negatif yang bisa diberikan dari industrialisasi masal, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan nikel.