Budaya Rangkap Jabatan di Dunia Olahraga Indonesia

Maka, apa solusinya agar rangkap jabatan tidak berakibat pada kegagalan federasi olahraga dalam berprestasi?

Para pecinta olahraga nasional berharap agar para pejabat yang berniat untuk rangkap sebagai ketua umum bisa melakukan introspeksi diri terlebih dulu. Jika memang dari awal tidak yakin bisa punya kemampuan dan waktu yang cukup untuk multitasking, maka sebaiknya jangan mengajukan diri atau menyanggupi ketika dipilih.

Sistem pemilihan ketua umum federasi olahraga di Indonesia umumnya melalui agenda Kongres atau Musyawaran Nasional yang diikuti oleh perwakilan dari pengurus daerah. Para peserta inilah yang akan memilih sosok ketua umum yang memimpin mereka untuk periode empat atau lima tahun mendatang.

Musyawarah Nasional PBSI tahun 2016. Foto: PBSI.

Para pengurus olahraga di tingkat daerah yang hadir di Kongres atau Musyawarah Nasional sebaiknya juga lebih berhati-hati ketika hendak mendukung pejabat pemerintah atau militer untuk menduduki posisi ketua umum. Jangan sampai kekecewaan baru muncul di belakang setelah sang ketua umum tidak bisa memimpin dengan baik dan membawa serangkaian masalah.

Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak seluruh status rangkap jabatan itu buruk dan otomatis berujung pada kegagalan. Semua kembali kepada cara kepemimpinan tokoh itu dan sistem tata kelola yang dia terapkan di federasi olahraga.

Semoga saja dunia olahraga Indonesia bisa lebih maju dengan dipimpin oleh para ketua umum yang berdedikasi tinggi pada peningkatan prestasi atlet-atlet kita.

Salam olahraga!