Di Balik Layar Pemilu: Cerita Pendongkrakan Ekonomi yang Tak Terlihat

Tim Penyusun

Ketua Genbi Undip : Lia Agustiana

Peneliti : Salma Budi Prameswari (Penanggung Jawab), Rosita Nurul Janatin, Stevanus Sangapta Sebayang, Riris Roslina Sitanggang

Ketua divisi Research and Development : Fatimah Az Zahra Andryani

Wakil Ketua divisi Research and Development : Ie, Cleonie Annisa Purnomo

Tahun 2024 menandakan kembalinya euforia pesta demokrasi di Indonesia. Perhelatan akbar pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan kembali digelar. Musim pemilu tak hanya menarik perhatian dalam ranah politik, tetapi juga ekonomi. 

Pertanyaan tentang potensi musim pemilu sebagai pendongkrak ekonomi terus muncul. Di balik hiruk pikuk politik dan kontestasi antar kandidat, terdapat aliran dana kampanye yang signifikan, yang diyakini dapat memicu efek domino positif bagi berbagai sektor ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi perekonomian serta berbagai kebijakan ekonomi pada saat masa pemilu. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana momen demokrasi ini dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aliran Dana Kampanye 

Dana kampanye merupakan sumber daya penting dalam proses demokrasi. Dana inilah yang membuat partai politik dan kandidat dapat menjangkau pemilih dan mengkomunikasikan visi dan misi mereka. Dana kampanye dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti sumbangan perorangan, sumbangan dari kelompok, dan sumbangan dari badan usaha non-pemerintah. Aliran dana tersebut dialirkan ke berbagai pihak untuk membiayai kegiatan kampanye, seperti tim kampanye, media massa, dan penyedia jasa. 

Dana kampanye menjadi salah satu faktor utama yang mendorong efek domino ekonomi dalam pemilu. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, Kementrian Keuangan (Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp 38,2 triliun yang utamanya dianggarkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Abdurohman memaparkan pemilu dapat meningkatkan konsumsi, baik dari sisi pemerintagan maupun masyarakat. Konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan naik 0,75% di 2023 dan 1% di 2024.

Sementara itu, tara Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diproyeksi naik 4,72% di 2023 dan 6,57% di 2024 sebagai dampak dari pengeluaran calon legislatif (caleg). Angka tersebut berdasarkan perhitungan kasar dari asumsi pengeluaran caleg DPR sebesar Rp 1 miliar per orang dan caleg DPRD di kisaran Rp200 juta. Dengan perkiraan total caleg sebanyak 8.037 untuk memperebutkan 500 kursi DPR RI, 12.372 kursi DPRD Tingkat I, dan 17.510 kursi DPRD Tingkat II. 

Kondisi Perekonomian Selama Masa Kampanye

Mulai 28 November 2023, masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai. KPU sendiri telah mengatur jadwal dan agenda kampanye Pemilu 2024, yakni mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama periode ini, KPU mengagendakan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan kampanye di media sosial.

Selain itu, tentunya, calon presiden dan calon wakil presiden beserta partai pengusungnya juga akan berkampanye di hadapan masyarakat. Pesta demokrasi tersebut tak hanya berdampak pada sosial politik, tetapi juga memengaruhi ekonomi. Pada bidang politik, pemilu bisa menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi serta ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu.

Di sisi ekonomi, penyelenggaraan pemilu memengaruhi dinamika perekonomian nasional. Aktivitas perpolitikan bakal meningkatkan konsumsi masyarakat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu, termasuk di dalamnya pengeluaran pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu hingga belanja kampanye. Anggaran besar pemilu yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang, dan jasa akan menggairahkan sektor produksi dan distribusi. Belanja dan konsumsi dari penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat sampai dengan badan ad hoc yang menerima honor pemilu akan turut merangsang daya beli masyarakat.

Belum lagi belanja sosialisasi dan kampanye dari para peserta pemilu akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Penyelenggaraan pemilu akan meningkatkan permintaan terhadap produk makanan-minuman, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), akomodasi, dan industri transportasi.

Pemilu juga memberikan stimulus pada usaha padat karya masyarakat kecil dan menengah. Misalnya saja, melalui usaha percetakan, konveksi, periklanan, dan usaha lain yang mendukung kampanye dan sosialisasi pemilu. Selain itu, biasanya pada masa-masa pemilu itu banyak agenda pasar murah untuk mendongkrak popularitas tokoh maupun institusi partai yang tengah berlaga. 

Dengan demikian, aktivitas di seputar pemilu mendorong peningkatan belanja dan konsumsi masyarakat secara luas. Berbagai kegiatan terkait dengan pemilu itu akhirnya turut menyumbang tambahan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Jadi, secara tidak langsung turut menstimulasi peningkatan pendapatan nasional dan juga menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Besarnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu itu tentunya berdampak langsung ataupun tak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi pemerintah, sedangkan dampak tak langsung terjadi melalui tambahan pendapatan masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) sebagai akibat dari kegiatan kampanye dan pelaksanaan pemilu. Mengutip BPS, LNPRT adalah entitas legal dan sosial yang tidak dikendalikan pemerintah serta berperan menyediakan barang atau jasa secara gratis atau sangat terjangkau untuk rumah tangga. Salah satu contohnya adalah belanja calon legislator untuk kepentingan politik dan popularitas. Melihat seluruh faktor-faktor di atas, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro memperkirakan konsumsi belanja pemerintah dari pemilu terhadap PDB diperkirakan naik 0,75% pada 2023 dan 1%  pada 2024.

Sektor-Sektor Industri yang Terdampak Pemilihan Umum

Kegiatan pemilu juga bisa mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, khususnya LNPRT. Sektor yang akan membawa efek pengganda besar adalah sektor makanan minuman, logistik, transportasi, pakaian, dan jasa pendukung pemilu. Dari sisi dampak pengeluaran caleg, diperkirakan akan terjadi peningkatan konsumsi LNPRT sebesar 4,72 persen pada 2023 dan 6,57 persen pada 2024. Sementara itu, dampak tak langsung terhadap konsumsi masyarakat sebesar 0,14 persen pada tahun 2023 dan 0,21 persen pada tahun 2024.

Perhitungan tersebut menimbang asumsi pengeluaran rata-rata caleg DPR sebesar Rp 1 miliar per orang dan caleg DPRD di kisaran Rp 200 juta. Tercatat jumlah calon anggota DPR mencapai 9.917 orang untuk memperebutkan 500 kursi DPR. Selanjutnya, untuk DPRD provinsi tingkat I sebanyak 12.372 kursi dan DPRD kabupaten/kota sebanyak 17.510 kursi. Besarnya biaya politik, dana kampanye, dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik itu pada akhirnya turut memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, konsumsi rumah tangga tercatat berkontribusi lebih dari setengah dari total pertumbuhan ekonomi. Dalam empat pemilu terakhir, konsumsi cenderung meningkat hingga satu triwulan sebelum pemilu, kemudian stabil dengan sedikit penurunan.

Pemantauan terhadap pengeluaran pemerintah, terutama kegiatan pemerintah pusat, memperlihatkan kecenderungan melambat pada triwulan sebelum pemilu, yang akhirnya meningkat. Hal ini berlaku baik untuk pengeluaran fiskal nominal maupun riil. Mengenai  Arus Investasi Langsung Asing/ Foreign Direct Investment (FDI), komitmen FDI baru cenderung menurun menjelang pemilu dan dalam satu triwulan setelahnya. Hal ini mencerminkan kehati-hatian terhadap hasil pemilu dan dampaknya terhadap peraturan, reformasi, dan iklim bisnis yang terbuka. Nilai tukar dollar AS terhadap rupiah cenderung melemah menjelang pemilu, kemudian bertahan dan berbalik menguat setelah pemilu.

Pengaruh kontestasi pilpres saat itu terhadap uang beredar hanya bernilai signifikan pada estimasi data kuartal. Pemilu terbukti meningkatkan uang beredar selama kuartal menjelang dan saat pemilu, tetapi bernilai negatif pada periode pascapemilu. Sementara itu, untuk investasi, pemilu berdampak pada investasi pada kuartal pemilu berlangsung, tetapi turun pada periode sebelum pemilu dan kembali meningkat pascapemilu. Terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pemilu berpengaruh negatif terhadap IHSG pada bulan sebelum dan saat pemilu berlangsung, kemudian indeks kembali meningkat satu bulan pascapemilu.

Dari sisi konsumsi, pemilu berpengaruh pada peningkatan konsumsi pada periode kuartal berjalan, tetapi cenderung turun sebelum dan pascapemilu. Maka berdasarkan pengamatan penulis, hajatan politik pemilu ternyata mengakselerasi perputaran ekonomi. Hanya saja, ekses positif ini hanya berlangsung singkat sehingga perlu ditindaklanjuti dengan solusi kebijakan yang tepat dari para tokoh terpilih agar akselerasi ekonomi dapat terus stabil tinggi dan meningkat secara berkesinambungan.

Kebijakan BI menghadapi Pemilu 2024

Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan bahwa pada semester II 2023 kebutuhan uang tunai diprediksi meningkat karena memasuki masa kampanye yang berkaitan dengan kontestasi politik pada tahun 2024. Dalam menghadapi hal ini, BI mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk tetap menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,01% pada 2023 dan 2,51% pada 2024.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 November 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui penguatan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, juga terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. 

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui upaya sebagai berikut:

1. Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;

2. Penguatan strategi operasi moneter yang "pro-market" untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), serta penerbitan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI);

3. Peningkatan efektivitas insentif likuiditas KLM melalui penguatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga, perbankan dan pelaku usaha;

4. Pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi (Lampiran);

5. Percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD), melalui:

   • Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan QRIS baik QRIS TUNTAS maupun Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk Usaha Mikro (UMI), serta perluasan kerja sama QRIS antarnegara;

   • Perpanjangan masa berlaku kebijakan kartu kredit (KK) dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 30 Juni 2024, yaitu: (a) kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000; (b) tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah;

   • Penguatan literasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah guna meningkatkan efektivitas penggunaannya.

Dinamika Dampak Pemilu 2024 terhadap Perekonomian di Indonesia

Berlangsungnya pemilu 2024 yang dikemas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yakni secara serentak dilakukan untuk memilih badan legislatif daerah dan pusat, tentunya sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia secara signifikan. Menteri keuangan telah menyatakan bahwa anggaran besar senilai Rp 37,4 triliun dalam RAPBN telah disiapkan untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Bukan hanya negara, peserta pemilu pun harus menyiapkan dana belanja yang tidak sedikit untuk memenangkan suara. Dana belanja tersebut seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Namun, kenyataannya hal tersebut tidak cukup karna data BPS menunjukkan adanya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun pemilu. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra bagi berbagai pihak yang merasakan dampak ekonomi akibat diselenggarakannya pemilu 2024.

Di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh pemilu ini, peran pemerintah akan sangat penting untuk mendorong agar perbankan dapat secara aktif menyalurkan kredit. Contoh dorongan yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) adalah melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2023. KLM yang semula hanya 2,8% dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, naik menjadi 4% dan diharapkan menjadi booster bagi perbankan untuk aktif menyalurkan kredit karena perbankan akan mendapatkan pengurangan setoran giro wajib minimum (GWM) dan secara langsung akan menambah pasokan likuiditas perbankan.

Walau demikian, perbankan diharapkan tetap menerapkan prinsip KYC (Know Your Customer) mengingat adanya potensi nasabah berisiko tinggi (Politically Exposed Person/PEP) yang mengajukan kredit modal kerja untuk belanja politik. Tanpa penerapan KYC yang baik, akan terjadi kredit tidak tepat guna sehingga berpotensi memicu peningkatan rasio kredit bermasalah. Hal ini tentu bukan output yang diharapkan dari KLM dan tidak akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

KLM merupakan kebijakan pro growth yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat ketidakpastian yang bersumber dari pemilu dan kondisi ekonomi global. Apabila kebijakan ini tidak diterapkan dengan tepat, dan bank justru memilih untuk meningkatkan batas kredit minimum demi menjaga tingkat likuiditasnya, maka yang akan terjadi adalah perlambatan ekonomi. Selain itu, koordinasi kebijakan BI dan fiskal pemerintah harus terus-menerus ditingkatkan demi menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Diluar kebijakan yang dilakukan BI, pemerintah juga perlu memberikan keterbukaan terkait proses pemilu dan rencana kebijakan pasca-pemilu. Dorongan terhadap investasi dalam negeri, kepastian bagi investor asing, dan kebijakan stabilisasi harga pangan menjadi langkah-langkah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pemerintah perlu merancang kebijakan yang seimbang untuk mendukung sektor keuangan, barang, dan jasa dalam menghadapi dinamika pemilu yang kompleks.

Kesimpulan

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui peningkatan konsumsi dan belanja baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, dengan alokasi anggaran pemilu sebesar Rp 38,2 triliun. Aktivitas kampanye dan penyelenggaraan pemilu diperkirakan akan menggairahkan sektor-sektor ekonomi seperti makanan-minuman, tekstil, dan transportasi, serta memberikan stimulus kepada usaha kecil dan menengah. Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi dalam menghadapi pemilu. Meskipun ada potensi dampak positif, kekhawatiran mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian investasi memerlukan peran serta kebijakan pemerintah yang tepat untuk memastikan dampak ekonomi pemilu yang positif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

CNBC Indonesia, Ekonomi & Politik RI Memanas Pekan Ini, Ada Kampanye-Inflasi, https://www.cnbcindonesia.com/research/20231126205500-128-492156/ekonomi-politik-ri-memanas-pekan-ini-ada-kampanye-inflasi?page=all, .  

Kompas, Menyelisik Dampak Ekonomi Pemilu, https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/25/menyelisik-dampak-ekonomi-pemilu .

Voice of America Indonesia, Ekonom: Belanja Pemilu Tak Akan Berdampak Signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi 2024, https://www.voaindonesia.com/a/ekonom-belanja-pemilu-tak-akan-berdampak-signifikan-pada-pertumbuhan-ekonomi-2024/7396288.html, . 

Fenoria, Feri. Pengaruh Pemilu 2024 terhadap Harapan Ekonomi dan Tantangan Ketidakpastian. https://unair.ac.id/pengaruh-pemilu-2024-terhadap-harapan-ekonomi-dan-tantangan-ketidakpastian/.

Detiknews. "Pemilu dan Pertumbuhan Ekonomi", https://news.detik.com/kolom/d-7047172/pemilu-dan-pertumbuhan-ekonomi.

Bank Indonesia. BI 7-DAY REVERSE REPO RATE TETAP 6,00%: SINERGI MENJAGA STABILITAS DAN MENDORONG PERTUMBUHAN, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2531723.aspx

Berapa Besar Dana Kampanye di Pemilu 2024? | Indonesia Baik. (n.d.). Indonesiabaik.id. Diakses pada 8 Februari 2024 melalui https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-besar-dana-kampanye-di-pemilu-2024 

Kemenkeu Alokasikan Rp71,3 Triliun untuk Pemilu 2024, Ini Rinciannya | Databoks. (n.d.). Databoks.katadata.co.id. Diakses pada 8 Februari 2023 melalui