Di Balik Layar Pemilu: Cerita Pendongkrakan Ekonomi yang Tak Terlihat

Sejalan dengan hal tersebut, konsumsi rumah tangga tercatat berkontribusi lebih dari setengah dari total pertumbuhan ekonomi. Dalam empat pemilu terakhir, konsumsi cenderung meningkat hingga satu triwulan sebelum pemilu, kemudian stabil dengan sedikit penurunan.

Pemantauan terhadap pengeluaran pemerintah, terutama kegiatan pemerintah pusat, memperlihatkan kecenderungan melambat pada triwulan sebelum pemilu, yang akhirnya meningkat. Hal ini berlaku baik untuk pengeluaran fiskal nominal maupun riil. Mengenai  Arus Investasi Langsung Asing/ Foreign Direct Investment (FDI), komitmen FDI baru cenderung menurun menjelang pemilu dan dalam satu triwulan setelahnya. Hal ini mencerminkan kehati-hatian terhadap hasil pemilu dan dampaknya terhadap peraturan, reformasi, dan iklim bisnis yang terbuka. Nilai tukar dollar AS terhadap rupiah cenderung melemah menjelang pemilu, kemudian bertahan dan berbalik menguat setelah pemilu.

Pengaruh kontestasi pilpres saat itu terhadap uang beredar hanya bernilai signifikan pada estimasi data kuartal. Pemilu terbukti meningkatkan uang beredar selama kuartal menjelang dan saat pemilu, tetapi bernilai negatif pada periode pascapemilu. Sementara itu, untuk investasi, pemilu berdampak pada investasi pada kuartal pemilu berlangsung, tetapi turun pada periode sebelum pemilu dan kembali meningkat pascapemilu. Terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pemilu berpengaruh negatif terhadap IHSG pada bulan sebelum dan saat pemilu berlangsung, kemudian indeks kembali meningkat satu bulan pascapemilu.

Dari sisi konsumsi, pemilu berpengaruh pada peningkatan konsumsi pada periode kuartal berjalan, tetapi cenderung turun sebelum dan pascapemilu. Maka berdasarkan pengamatan penulis, hajatan politik pemilu ternyata mengakselerasi perputaran ekonomi. Hanya saja, ekses positif ini hanya berlangsung singkat sehingga perlu ditindaklanjuti dengan solusi kebijakan yang tepat dari para tokoh terpilih agar akselerasi ekonomi dapat terus stabil tinggi dan meningkat secara berkesinambungan.

Kebijakan BI menghadapi Pemilu 2024

Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan bahwa pada semester II 2023 kebutuhan uang tunai diprediksi meningkat karena memasuki masa kampanye yang berkaitan dengan kontestasi politik pada tahun 2024. Dalam menghadapi hal ini, BI mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk tetap menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,01% pada 2023 dan 2,51% pada 2024.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 November 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui penguatan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, juga terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. 

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui upaya sebagai berikut:

1. Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;

2. Penguatan strategi operasi moneter yang "pro-market" untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), serta penerbitan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI);

3. Peningkatan efektivitas insentif likuiditas KLM melalui penguatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga, perbankan dan pelaku usaha;

4.