Penerapan Balance Scorecard sebagai Management Strategy Tool untuk Evaluasi Indikator Kinerja dan Target RPJMD Provinsi DKI Jakarta

Kecenderungan ekonomi global saat ini mengarah kepada perdagangan bebas, baik tingkat regional maupun internasional seperti pemberlakuan AFTA (Asean Free Trade Agreement) dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang akan berlaku pada tahun 2015. Hal ini berdampak pada persaingan yang semakin bebas, dan tentunya menuntut daya saing dari negara-negara Asean. Dalam konteks daya saing nasional, tentunya juga diikuti oleh daya saing daerah untuk bekompetensi pada tingkat daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah, kinerja pemerintah daerah menjadi perhatian baik oleh pimpinan instansi pemerintah dan masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan suatu tools yang dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi saat ini sudah terlalu banyak metode untuk mengukur kinerja instansi namun tidak terdapat kaitan yang jelas antara pencapaian kinerja tiap SKPD dan pegawai dengan visi dan misi Gubernur. Selain itu, banyak sekali penyusunan kinerja dan anggaran Provinsi DKI Jakarta melenceng dari pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kerjasama lintas sektor juga dirasakan kurang dalam menemukan dan merumuskan suatu cara cepat dan tepat dalam merumuskan solusi dari permasalahan faktual yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka upaya perkuatan perkuatan transformasi birokrasi dan peningkatan kinerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Bappeda lebih baik untuk mempertimbangkan untuk menerapkan Balanced Scorecard (BSC) sebagai suatu alat manajemen untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menyelaraskan performa manajemen dengan visi dan misi organisasi dalam upaya perkuatan transformasi birokrasi.BSC adalah sekumpulan ukuran-ukuran kuantitatif yang dipilih secara selektif yang diturunkan dari strategi organisasi.

Ukuran-ukuran yang dipilih tersebut merupakan alat bagi para pemimpin untuk mengomunikasikan kepada para pegawai dan stakeholder luar mengenai outcome dan pendorong kinerja yang dengannya organisasi akan mencapai misi dan sasaran strategisnya (Niven, 2003).Penerapan best practices BSC dapat digunakan oleh organisasi pemerintah, bukan suatu hal yang mustahil organisasi non-profit seperti pemerintahan bisa menerapkan BSC diorganisasinya. Hasil penjajakan awal yang telah dilakukan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pemanfaatan BSC untuk pemetaan dan pemantauan Key Performance Indicator (KPI) telah disusun suatu perumusan awal yang dilakukan dengan menerjemahkan visi dan misi Gubernur kedalam peta strategis. Dari visi dan misi Gubernur Ada beberapa kata kunci dalam misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa RTRW, macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, ketersedian hunian ruang publik, pelayanan kesehatan, pendidikan ,budaya masyarakat, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik. Dari kata kunci inilah yang diekstrak kedalam peta strategis sebagai berikut:

 Berdasarkan strategic map tersebut, pada dasarnya berangkat dari 4 (empat) perspektif yaitu Stakeholders, Internal Business Process, Learning & Growth, dan Financial. Perspektif yang paling utama adalah perspektif stakeholder (Masyarakat) karena ini adalah organisasi Publik. Tujuan utama dari Gubernur adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang prima yang dapat diukur keberhasilannya dengan penilaian KPI seperti indeks kebahagiaan, persentase jumlah penduduk miskin, dan persentase jumlah pengangguran.

Guna mendorong tercapainya tujuan tersebut perlu didukung dengan internal business process yang penting yaitu:

1. Meningkatkan infrastuktur, tata ruang dan lingkungan hidup dengan KPI sebagai berikut:

• Jumlah pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)
• Jumlah titik banjir
• Jumlah titik macet
• Jumlah titik pemukiman kumuh
• Jumlah/tingkat Penyediaan rumah susun sewa
• Persentase ketersedian ruang publik
• Jumlah titik tumpukan sampah
• Jumlah peristiwa kebakaran

2. Meningkatkan perekonomian daerah dengan KPI sebagai berikut:

• Nilai Investasi
• Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
• Nilai Produk Domestik Regional Bruto per kapita

3. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan KPI sebagai berikut:

• Index Pendidikan
• Index Kesehatan

4. Peningkatan pelayanan publik

• Index Kepuasan Masyarakat (IKM)
• tingkat keamanan masyarakat.

Perspektif internal business process didukung oleh perspektif learning and growth dan financial agar dapat berjalan lebih efektif. Perspektif learning & growth berupa:

1. Meningkatkan produktivitas aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan KPI sebagai berikut:

• Persentase pegawai tidak kompeten
• Indeks Iklim Kerja Aparat

2. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan KPI sebagai berikut:

• Progress otomatisasi proses bisnis (e-plan, e-proc, e-budget, e-asset dan e-transaction)

3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dengan KPI sebagai berikut:

• Nilai Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sedangkan dari sisi perspektif financial pemacu nya adalah meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan dengan KPI berupa:

• Opini BPK terhadap kinerja keuangan
• Deviasi anggaran-APBD.

Agar BSC dapat berjalan dengan baik, maka KPI-KPI pada strategic map pada level Gubernur harus diturunkan pada SKPD dibawahnya sampai ke level individu. KPI-KPI Gubernur tersebut akan dialokasikan ke tiap‐tiap SKPD yang berhubungan dengan KPI Gubernur. Dalam menurunkan KPI dari level Gubernur sampai dengan level individu diperlukan suatu koordinasi dan kerjasama yang saling terkait pada saat menetapkan KPI Gubernur, SKPD dan Individu sehingga sistem BSC ini dapat berjalan dengan lebih baik. Ketika sistem scorecard ini telah berjalan dengan baik akan memudahkan para pegawai dan SKPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan KPI yang telah disepakati bersama. Ketika KPI pada level individu, SKPD dan Gubernur telah selaras,maka dapat dibuat perumusan suatu sistem penilaian yang obyektif dimana masing-masing individu akan diberikan reward and punishment sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Reward dan punishment dapat berupa reward merit system dan bonus distribution yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan besarnya nilai Tunjangan Kinerja/Bonus untuk masing-masing individu.

Agar penerapan BSC sebagai sebagai Management Tools dapat berjalan dengan baik, harus didukung dengan dilakukannya review terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Pusat agar pengembangan BSC dapat dilakukan secara berkesinambungan.