2. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan KPI sebagai berikut:
- Progress otomatisasi proses bisnis (e-plan, e-proc, e-budget, e-asset dan e-transaction)
3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dengan KPI sebagai berikut:
- Nilai Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sedangkan dari sisi perspektif financial pemacu nya adalah meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan dengan KPI berupa:
- Opini BPK terhadap kinerja keuangan
- Deviasi anggaran-APBD.
Agar BSC dapat berjalan dengan baik, maka KPI-KPI pada strategic map pada level Gubernur harus diturunkan pada SKPD dibawahnya sampai ke level individu. KPI-KPI Gubernur tersebut akan dialokasikan ke tiap‐tiap SKPD yang berhubungan dengan KPI Gubernur. Dalam menurunkan KPI dari level Gubernur sampai dengan level individu diperlukan suatu koordinasi dan kerjasama yang saling terkait pada saat menetapkan KPI Gubernur, SKPD dan Individu sehingga sistem BSC ini dapat berjalan dengan lebih baik. Ketika sistem scorecard ini telah berjalan dengan baik akan memudahkan para pegawai dan SKPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan KPI yang telah disepakati bersama. Ketika KPI pada level individu, SKPD dan Gubernur telah selaras,maka dapat dibuat perumusan suatu sistem penilaian yang obyektif dimana masing-masing individu akan diberikan reward and punishment sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Reward dan punishment dapat berupa reward merit system dan bonus distribution yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan besarnya nilai Tunjangan Kinerja/Bonus untuk masing-masing individu.
Agar penerapan BSC sebagai sebagai Management Tools dapat berjalan dengan baik, harus didukung dengan dilakukannya review terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Pusat agar pengembangan BSC dapat dilakukan secara berkesinambungan.