Indonesia tidak hadir dalam pertemuan di Istanbul pada tanggal 13 Juli tersebut. Publik Indonesia pun tidak memperoleh gambaran rencana atau proposal setelah kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Publik tidak bisa menilai apakah negosiasi tersebut merupakan salah satu peran Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pada tanggal 14 Juli, sehari setelah pertemuan di Istanbul berlangsung, Jokowi menyatakan harapan akan hasil "misi perdamaian" melalui KTT G20. Antara tanggal 14-15 Juli, Indonesia tengah menjamu para menteri keuangan dan kepala bank sentral negara anggota G20. Kali in pun, publik tidak mendengar satu proposal untuk menindaklanjuti misi Jokowi. (Baca: Jokowi Akan Teruskan Misi Damai Ukraina dan Rusia di KTT G20)
Pada dua kali pertemuan negara G20 pada tingkat menteri, belum ada pembicaraan yang serius mengenai pembukaan jalur blokade pangan di Laut Hitam. Pertemuan para menteri luar negeri di Bali pada 8 Juli lalu justru dicoreng dengan tindakan delegasi Barat termasuk Ukraina yang memojokkan Rusia atas "invasi" ke Ukraina.
Klimaksnya adalah ketika Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dikabarkan keluar (walkout) dari pertemuan G20 yang diklarifikasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.
Satu yang menjadi catatan, pertemuan para menteri luar negeri di Bali tersebut tidak meneruskan momentum kunjungan Jokowi seminggu sebelumnya. Indonesia seakan hanya menjalankan agenda biasa di forum G20, meskipun sidang diwarnai ketegangan para pihak. (Baca: Kementerian Luar Negeri Rusia Sebut Sergei Lavrov Tak Walk Out dari FMM G20 Bali)
Perkembangan terbaru, pada 14-15 Juli, kali ini Indonesia seakan lebih lugas mewujudkan perannya dalam Presidensi G20 dan menjadikan G20 sebagai forum dialog untuk mencapai perdamaian. Sri Mulyani telah meminta para pihak untuk mencapai konsensus dalam menurunkan harga pangan dan energi. Sri Mulyani juga meminta terciptanya jembatan antarpara pihak untuk menghasilkan keputusan dan tindakan nyata.
Indonesia melalui Sri Mulyani berupaya meletakkan konsensus untuk berakhirnya krisis pangan dan inflasi akibat peran. Akan tetapi, belum ada kesepakatan signifikan, termasuk pembukaan blokade jalur laut dari Ukraina dan relaksasi sanksi bagi Rusia.
Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat, justru menggunakan G20 untuk meminta diberlakukannya oil price cap bagi minyak Rusia. Rusia, dengan demikian, tidak dapat memperoleh keuntungan dari penjualan minyak. Langkah tersebut akan menekan jumlah pasokan energi dan menaikkan harga pangan global (Baca: Indonesia Serukan G20 Menjembatani Diskusi Problem Global)
Indonesia sebagai penengah krisis pangan global akibat perang Ukraina
Sampai saat ini, Indonesia masih terus berupaya agar misi Jokowi ke Ukraina dan Rusia menghasilkan perubahan signifikan. Beberapa catatan mengapa Indonesia masih perlu pembuktian.
Pertama Indonesia belum membawa satu proposal konkrit dalam forum internasional maupun kesempatan lainnya. Meskipun Jokowi telah menyatakan bahwa ia akan meneruskan misi ke KTT G20, namun solusi konkrit yang ditawarkan belum juga diungkap. Indonesia juga belum membawa Rusia dan Ukraina dalam satu meja pertemuan untuk menegosiasikan kepentingan mereka.
Kedua, untuk menjadi penengah, Indonesia harus lebih lincah membangun keseimbangan geopolitik yang selama ini dimainkan oleh Turki. Meskipun anggota NATO, Turki juga memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan Ukraina dan Rusia sejak bubarnya Uni Soviet.
