Dengan keadaan itu, apakah mereka mangkir dari tugasnya? Tidak! Apakah ada yang sudah memundurkan diri? Tidak tau pasti. Apakah ada yang bercerai dengan istrinya? Setau saya tidak. Berantem ada. Tapi tidak tau lah, ya.
Lalu, pandemi masih berlalu. Saya tertarik mencari tau, dengan nasib itu kenapa perangkat desa masih bisa tersenyum. Pasti mereka mendapat bantuan perangsang organisme kehidupan. Sudah pasti itu, pikir saya.
Dan benar saja, seperti masyarakat lainnya, sebagian mereka kebagian jatah Stimulus dari Perusahaan Listrik Negara (mereka tidak lagi mendapat tagihan listrik). Saya masih penasaran, pasti ada yang lain. Ya, betul. Ada yang lain. Sebagian mereka terdaftar dalam data penerima BPNt, PKH, BST. Itu sebagian saja, kebanyakan tidak. BLT-DD mereka dapat, tidak? Oh, mereka haram hukumnya mendapat produk mereka sendiri. Jadi, menurut saya tidak mungkin.
Terus, yang tidak kebagian Bansos bagaimana? Ya, mereka harus mandiri lah. Itu kan ada warisan orang tuanya, jual aja jika tidak mau kena masalah. Kalau tidak ada warisan? Pokoknya pandai-pandai saja lah. Coba dulu belajar rutin puasa senin kamisnya. Huekekekek.... Ampun dah Corona!
====
Sebenarnya tulisan tidak penting ini berawal dari kegelisahan hati saya sesaat setelah menonton Televisi, sebuah acara yang mempertontonkan kejeniusan Bapak Menteri BUMN yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beliau mengungkap rencana heroic pemerintah dalam masa pandemi ini, yaitu rencana Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, Indonesia Tumbuh.
Dari penjelasan Pak Erick, pemerintah tak ada kendor-kendornya menyuntik stimulus agar rakyat tetap hidup. Paling dahsyat dan menyita perhatian menurut saya, akan ada BLT untuk 13,8 Juta pegawai non-PNS dan non-BUMN dengan gaji di bawah Rp5 Juta. Masing-masing mereka akan mendapat Rp2,4 Juta.
Karena saya tidak mendengar secara langsung Pak Erick mengulas rencana terkait nasib perangkat desa, hati saya bertanya-tanya.
Saya pun hanya bisa berpikiran positif, bahwa pemerintah pasti punya rencana dahsyat juga untuk perangkat desa yang terbagi dalam 83,9 ribu wilayah kerja itu. Kan tidak mungkin Pak Erick dan orang-orang kantornya langsung melayani masyarakat desa. Perangkat desa harus tetap hidup, bukan?
Saya malah yakin, paling tidak mereka masuk dalam 13,8 juta manusia yang akan diberi subsidi tadi. Pasalnya, mereka bukan PNS dan bukan pula pegawai BUMN, serta nyata-nyata perangkat desa tidak memakan gaji di atas Rp2.022.200,00 kecuali Sekretaris Desa---apalagi di daerah saya cuma Rp950.000,00 saja cuy. Tepatnya, memenuhi syarat sebagai 13,8 juta manusia tadi.
Jika dipikir secara logika sekalipun, perangkat desa pasti mendapat subsidi untuk tetap hidup: (1) Yang digaji Rp4.999.999,99 saja dapat masak yang digaji Rp950.000,00 pas tidak dapat. (2) Perangkat desa kan pionir perang melawan dampak pandemi, mereka butuh makan lahap untuk terus berperang, jika tidak Covid-19 akan memporakporandakan desa.
