Pemilu 2024: Belajar dari Pilpres AS 2016, Kominfo Lakukan ini

Dua hari setelah menggelar Rapat pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019 pada 21 September 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghelat Deklarasi Kampanye Damai yang dilaksanakan di silang Monas.

Deklarasi ini dinilai tepat. Pasalnya, saat itu suhu politik sudah memanas. Meningkatnya suhu politik ini juga tidak lepas dari konten-konten yang diunggah masing-masing pendukung kandidat.

Sejak era medsos, medan perang politik tak lagi sama. Masing-masing pihak yang berkompetisi berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan media sosial. Di medan digital inilah terjadi perang opini dan informasi. Sayangnya,. media sosial juga menjadi alat untuk menyebarkan hoax.

Sialnya lagi, menurut laporan yang dikeluarkan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada November 2017, pengguna media sosial didominasi kelompok milenial. Akibatnya, kelompok ini juga terkena imbas dari persaingan sengit pemilu.

Mayoritas Masyarakat Indonesia Jadikan Medsos sebagai Sumber Informasi

Media sosial bukan sekadar sarana untuk berkomunikasi atau berbagi konten saja. Lewat medsos, pengguna juga mendapatkan informasi, termasuk informasi terkait politik dan pemilu.

Menurut survei yang dilaksanakan oleh Katadata Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebanyak 73 persen masyarakat Indonesia mengakses informasi di media sosial. 

Sebanyak 59,7 persen mendapatkan informasi dari televisi. Sedangkan, menurut survei yang digelar pada 4-24 Oktober 2021 itu, hanya 26,7 persen responden yang menjadikan media berita online sebagai sumber informasinya.

Selanjutnya, situs resmi pemerintah 13,9 persen, media cetak dan radio masing-masing 4 persen. Dari 10.000 responden yang disurvei, sebanyak 1,2 persen mengaku tidak mengakses informasi sama sekali.

Jika melihat angkanya, pertanyaan dalam survei yang dilakukan di 34 provinsi ini bersifat multiple atau responden bisa memberikan lebih dari satu jawaban.

Bayangkan, jika pada 2022 jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191 juta jiwa, berapa banyak anggota masyarakat yang terpengaruh oleh konten-konten media sosial. Dan berapa banyak yang terpengaruh oleh informasi-informasi sesat atau hoax.

Tak salah jika Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan kepada KPU dalam menjaga ruang digital agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan baik dan sehat.

Untuk menjaga ruang digital tetap bersih dan sehat, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan Kominfo telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber dan penangkal konten negatif.

"Kominfo mendukung ruang digital yang sehat. Tidak saja pada saat penyelenggaran Pemilihan Umum, juga seluruh kehidupan di dalam ruang digital setiap saat. Oleh karena itu, Kominfo telah melengkapi peralatan-peralatannya, menambah cyber drone dan mempunyai tim cyber security yang bekerja 24 jam sehari untuk melakukan surveillans terhadap ruang digital dan serangan siber," jelas Menkominfo Johnny G Plate aat memberikan keterangan kepada pekerja media usai menerima Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, pada 6 Juli 2022.

Upaya Kominfo ini dituangkan lewat peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi, Selain itu, Kominfo juga mengharapkan akan dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical.

"Alphabetical dan juga numerical, jadi bisa membacanya baik huruf maupun angka. Untuk menjaga ruang digital dari serangan siber, sudah ada lintas koordinasi antarkementerian dan lembaga atau yang kita sebut dengan tim cyber respons (CSIRT)," lanjut Johnny Plate.

Selain itu, Menkominfo juga meminta kepada seluruh pihak untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Menurutnya, dengan kerja keras KPU, koordinasi lintas kementerian/lembaga, partisipasi dan peran sektor masyarakat termasuk media, Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu.

"Pemilihan umum yang menggembirakan masyarakat dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar hebat, yang nanti akan mengantar masyarakat menuju era baru Indonesia setelah 2024," harapnya.

Masih menurut Johnny Plate, semua pihak juga harus belajar untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terus menjaga ruang digital dengan baik. 

"Tugas kita bersama semuanya, jangan sampai pemilu dibayang-bayangi dengan rasa takut. Jangan sampai pemilihan umum kita dibayang-bayangi dengan potensi keterbelahan masyarakat. Kita belajar untuk memperbaiki itu. Marilah kita jaga ruang digital, jaga ruang komunikasinya agar masyarakat bisa mengikuti, menghadapi, dan menikmati pemilihan umum sebagai bagian dari pesta demokrasi yang menggembirakan," ajaknya.

Belajar dari Pilpres AS 2016

Perilaku Media Amerika Serikat punya peran penting dalam Pilpres AS 2016. Kala itu, media bersikap partisan. Capres Donald Trump nyaris tidak mendapat dukungan media. Nasib berbeda dialami pesaingnya, Hillary Clinton.

Trump kemudian memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook, sebagai media kampanye digitalnya. Lewat jejaring medsos, Trump bukan saja menyalurkan informasi-informasi positif tentang dirinya atau kampanye positif, tetapi juga menyerang Clinton dengan kampanye negatif dan kampanye hitam.

Trump sendiri mengakui peran besar media sosial dalam memenangkan dirinya. Katanya kepada CBS, Twitter dan Facebook dijadikan alat untuk "menyerang balik" berbagai pemberitaan negatif mengenai dirinya di depan para netizen.

"Perang media sosial sangat besar. Dan saya rasa media sosial memiliki kekuatan lebih masif ketimbang uang kampanye yang mereka [pihak Hillary Clinton] keluarkan. Di taraf tertentu, saya membuktikannya," ujar Trump, seperti dikutip dari CNN.

Tak heran bila selama proses pemilu presiden AS lalu, konten-konten hoax mengenai Donald Trump dan Hillary Clinton berkali-kali menjadi viral di berbagai jejaring medsos, terutama Facebook.

Buruknya ruang digital di AS inilah yang menjadi pelajaran bagi Indonesia. Karenanya, di bawah kepemimpinan Johnny G Plate, Kominfo terus berupaya mempersiapkan ruang digital yang kondusif menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong, Kominfo telah menyiapkan tiga lapisanuntuk menjaring dan menangkal segala bentuk konten negatif jelang Pemilu 2024. Ketiganya, mengoptimalkan cyber drone, cyber patrol, dan laporan masyarakat.

Diakui oleh Usman, tiga cara tersebut merupakan solusi yang efektif untuk menekan penyebaran hoaks dan konten negatif di ruang media digital. Cyberdrone dan cyber patrol, misalnya, akan menapis dan menemukan konten serta pelaku penyebar konten negatif di media sosial. 

Kominfo juga telah mengoperasikan mesin pengais (crawling) konten negatif atau AIS yang bekerja 24 jam sehari.

"Jadi AIS ini bagian dari artificial intelligence juga yang senantiasa memantau ruang digital," ujar Dirjen Usman pada 11 Oktober 2022. 

Saat ini, Kemkominfo telah menggunakan Cyber Drone 9 sebagai pengganti Trust+ untuk menapis dan memblokir konten-konten negatif yang beredar di internet.

Dengan dioperasikan sejumlah perangkat canggih itu, Kominfo mengharapkan pencarian konten negatif berlangsung efektif selama masa Pemilu 2024. Dengan demikian ruang digital menjadi bersih dan pemilu dapat dilangsungkan penuh kedamaian.