Pemilu 2024: Belajar dari Pilpres AS 2016, Kominfo Lakukan ini

Trump sendiri mengakui peran besar media sosial dalam memenangkan dirinya. Katanya kepada CBS, Twitter dan Facebook dijadikan alat untuk "menyerang balik" berbagai pemberitaan negatif mengenai dirinya di depan para netizen.

"Perang media sosial sangat besar. Dan saya rasa media sosial memiliki kekuatan lebih masif ketimbang uang kampanye yang mereka [pihak Hillary Clinton] keluarkan. Di taraf tertentu, saya membuktikannya," ujar Trump, seperti dikutip dari CNN.

Tak heran bila selama proses pemilu presiden AS lalu, konten-konten hoax mengenai Donald Trump dan Hillary Clinton berkali-kali menjadi viral di berbagai jejaring medsos, terutama Facebook.

Buruknya ruang digital di AS inilah yang menjadi pelajaran bagi Indonesia. Karenanya, di bawah kepemimpinan Johnny G Plate, Kominfo terus berupaya mempersiapkan ruang digital yang kondusif menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong, Kominfo telah menyiapkan tiga lapisanuntuk menjaring dan menangkal segala bentuk konten negatif jelang Pemilu 2024. Ketiganya, mengoptimalkan cyber drone, cyber patrol, dan laporan masyarakat.

Diakui oleh Usman, tiga cara tersebut merupakan solusi yang efektif untuk menekan penyebaran hoaks dan konten negatif di ruang media digital. Cyberdrone dan cyber patrol, misalnya, akan menapis dan menemukan konten serta pelaku penyebar konten negatif di media sosial. 

Kominfo juga telah mengoperasikan mesin pengais (crawling) konten negatif atau AIS yang bekerja 24 jam sehari.

"Jadi AIS ini bagian dari artificial intelligence juga yang senantiasa memantau ruang digital," ujar Dirjen Usman pada 11 Oktober 2022. 

Saat ini, Kemkominfo telah menggunakan Cyber Drone 9 sebagai pengganti Trust+ untuk menapis dan memblokir konten-konten negatif yang beredar di internet.

Dengan dioperasikan sejumlah perangkat canggih itu, Kominfo mengharapkan pencarian konten negatif berlangsung efektif selama masa Pemilu 2024. Dengan demikian ruang digital menjadi bersih dan pemilu dapat dilangsungkan penuh kedamaian.